Menanti Tito Menjaga Keberagaman

LANGKAH Komisaris Jenderal Tito Karnavian menuju kursi Kapolri semakin dekat. Harapan akan terciptanya Polri yang profesional, berintegritas, dan sepenuh hati menjadi pelindung dan pelayan rakyat pun dipertaruhkan di tangan sang jenderal.

Ketika Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengajukan nama Komjen Tito sebagai calon tunggal Kapolri yang baru untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti, publik terkaget-kaget. Keputusan itu amat di luar dugaan karena Tito jauh lebih junior ketimbang tujuh komjen lainnya.

Komjen Tito juga tak masuk daftar nama yang diusulkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri kepada Presiden sebagai calon Kapolri. Namanya tak ada pula dalam usulan Komisi Kepolisian Nasional. Namun, Presiden punya pertimbangan lain untuk memilihnya sebagai kandidat tunggal yang diajukan ke DPR.

Undang-undang menggariskan bahwa mengangkat dan memberhentikan Kapolri ialah hak Presiden meski harus mendapat persetujuan DPR. Karena itu, siapa pun figur yang diajukan Presiden harus dihormati dan kita menyambut baik DPR menghormati keputusan Presiden mengajukan Tito.

Penghormatan terhadap Tito jelas tampak dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang bersangkutan oleh Komisi III DPR, kemarin. Tidak ada satu pun anggota dewan yang mempersoalkan pencalonan Tito. Seabrek pertanyaan yang mereka lontarkan lebih bermuatan kritik dan saran untuk pembenahan Polri ke depan. Tak sedikit pula yang menyandarkan asa akan terciptanya Polri yang lebih baik di pundak Tito.

Beragam pertanyaan mulai persoalan organisasi Polri, terorisme, hingga pribadi Tito terkait dengan kasus tertentu dijawab runut oleh alumnus Akademi Kepolisian 1987 itu. Semuanya clear, semuanya terang benderang.

Dari rentetan tahapan pencalonan yang sudah ditapaki, rasanya tiada alasan untuk tidak mengakui bahwa keputusan Jokowi memilih Tito adalah pilihan yang tepat. Apalagi, nyaris tak ada laporan miring terhadapnya. Harta kekayaan ataupun rekening pribadi Tito dan keluarga juga dalam kategori wajar, tidak aneh-aneh, apalagi mencurigakan.

Wajar belaka jika 10 fraksi di Komisi III kompak menyetujui Tito sebagai pengganti Badrodin Haiti. Artinya, Komjen Tito tinggal menunggu waktu untuk dilantik Presiden sebagai Kapolri yang baru.

Rakyat ingin Kapolri yang tak lagi sibuk dengan urusan pribadi karena tantangan yang dihadapi Polri sungguh berat. Untuk internal, misalnya, Polri hingga kini masih dicap sebagai salah satu lembaga paling korup. Reformasi yang dijalankan Polri pun belum membuahkan hasil yang selaras dengan keinginan publik.

Tantangan eksternal tak kalah dahsyat. Semakin besarnya ancaman terhadap keberagaman dan kian merebaknya intoleransi tak bisa dianggap main-main. Harus kita katakan, selama ini polisi kerap absen ketika intoleransi terjadi, bahkan tak jarang malah larut dalam praktik-praktik intoleransi itu. Di bawah komando Tito, Polri harus selalu hadir demi menjamin kebinekaan.

Terorisme juga masih menjadi tantangan serius bagi Polri. Imbauan anggota Komisi III agar penindakan teroris dilakukan dengan criminal justice system, tak semata war justice system, kiranya patut dipertimbangkan. Menghadapi teroris memang mutlak tegas, tetapi tak berarti harus selalu mematikan mereka.

Masih banyak tantangan lain. Meski demikian, kita optimistis Polri bisa menjawab tantangan-tantangan itu di bawah kepemimpinan Tito nanti. Kepada Tito kita mengharapkan hadirnya Polri baru, Polri yang lebih baik, lebih profesional, lebih humanis, dan lebih dicintai rakyat.