Memilih Kapolri tanpa Kegaduhan

TEKA-TEKI perihal pengganti Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri terjawab sudah setelah Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komjen Tito Karnavian ke DPR, kemarin. Kita berharap Polri segera mendapatkan komandan baru tanpa ada kegaduhan yang menghabiskan energi. Dalam surat itu, Presiden menunjuk Komjen Tito sebagai calon tunggal untuk diproses di DPR. Tito akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk mendapat persetujuan dewan sebagai Kapolri baru.

Penunjukan Komjen Tito boleh jadi memunculkan pertanyaan. Maklum saja, alumnus Akademi Kepolisian angkatan 1987 itu terbilang muda usia. Ia baru berumur 51 tahun, jauh lebih muda ketimbang tujuh seniornya yang berbintang tiga. Karier Komjen Tito juga lain daripada yang lain, melesat cepat bak meteor. Bahkan, ia baru tiga bulan menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme setelah sebelumnya menjadi Kapolda Metro Jaya selama setahun. Pangkat komisaris jenderal pun baru dua bulan ia sandang.

Sempat muncul opini bahwa Komjen Tito adalah Kapolri masa depan, bukan saat ini. Tito dianggap terlalu prematur. Ada juga yang mencemaskan akan terjadinya perlawanan di tubuh Polri jika ia yang masih junior dipilih menjadi Kapolri. Namun, tak ada yang lebih tahu soal siapa yang layak dan pantas menjadi Kapolri, kecuali Presiden. Sistem ketatanegaraan di Republik ini juga menggariskan bahwa presidenlah yang berhak menunjuk Kapolri meski sesuai undang-undang, penunjukan itu juga perlu persetujuan DPR.

Yang pasti pula, Presiden Jokowi tidak asal tunjuk Komjen Tito. Pertimbangan matang dari segala aspek plus masukan dari banyak pihak menjadi fondasi penunjukan tersebut. Oleh karena itu, kita wajib menghormati dan mendukung. Kita harus yakin bahwa keputusan Presiden memilih Komjen Tito sebagai calon Kapolri ialah pilihan paling tepat bagi bangsa dan negara.

Dengan ditunjuknya Komjen Tito, setidaknya kita tak akan lagi dipusingkan kegaduhan. Masih lekat dalam ingatan betapa energi bangsa ini terkuras oleh polemik berkepanjangan ketika penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai pengganti Kapolri Jenderal Sutarman sarat persoalan. Bahkan, akibat tarik ulur tiada henti karena Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lalu dibatalkan lewat praperadilan, Polri ibarat ayam kehilangan induk selama tiga bulan.

Komjen Tito nyaris tak punya cela. Setiap jabatan yang diemban, ia tunaikan dengan mulus. Ia juga bukan polisi partisan, netral, tidak punya keberpihakan kepada partai politik tertentu. Itulah syarat mutlak bagi Korps Bhayangkara yang hanya boleh berpihak kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Dengan rekam jejak seperti itu, tiada alasan bagi DPR untuk mempersulit langkah Komjen Tito menuju kursi Tribrata I. Jenderal Badrodin bakal pensiun Juli nanti sehingga DPR wajib secepatnya menyetujui Tito sebagai pengganti. Pantang ada kevakuman lagi untuk posisi Kapolri yang begitu strategis. Apalagi, bangsa ini dalam waktu dekat bakal menghadapi hajatan besar.

Lebaran yang tinggal dalam hitungan hari dan pilkada serentak awal tahun depan butuh soliditas Polri sebagai penjaga keamanan. Kita yakin pilihan Presiden untuk Kapolri baru ialah pilihan terbaik. Kita juga yakin, jika semua proses berjalan lempeng tanpa kegaduhan yang tak perlu, Komjen Tito mampu mengemban tugas yang begitu berat.