Kritik Berujung Kritik

KRITIK memang bukan musuh. Dalam kritik ada benih kemajuan yang berbeda dari sanjungan dan pujian.

Dari kelugasan dan pahitnya kritik, tidak jarang kita mendapatkan refleksi yang paling jernih.

Tidak mengherankan bila banyak tokoh dunia dan pemikir besar menjadikan kritik sebagai sahabat.

Di sisi lain, kritik memang bisa sekadar menambah kegaduhan dan polemik.

Kritik yang seperti ini tentunya yang tidak kita harapkan dari para tokoh negara ini.

Sebuah kritik panjang untuk pemerintahan Jokowi baru saja dilontarkan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam acara buka puasa bersama Partai Demokrat, Jumat (10/6), SBY menyampaikan koreksi terhadap tujuh isu yang dinilainya penting.

Ketujuh isu itu ialah perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, keadilan dan penegakan hukum, kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan, TNI dan Polri, gerakan komunis dan potensi terjadinya konflik horizontal, serta peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.

Sayangnya, rantai kritik itu jadi terasa bengkok karena saratnya perbandingan-perbandingan subjektif.

Meski berbicara dalam forum partai dan dalam kapasitas ketua umum partai, dalam pidatonya SBY justru lebih banyak menempatkan dirinya sebagai mantan presiden dan menonjolkan kebijakannya pada masa itu.

Tak diragukan, SBY hendak membandingkan pemerintahannya dengan pemerintahan Jokowi.

Dalam perbandingan, glorifikasi kerap tak terhindarkan. Ungkapan 'When I was a president' sangat terasa.

Saat mengkritik isu penegakan hukum, misalnya, SBY menyebut penyimpangan dan kejahatan di masa pemerintahannya diproses penuh semangat.

Saat ini, ia menilai proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar tak kelihatan.

Dalam hal rekonsiliasi permasalahan masa lalu, SBY menyebut setelah bekerja empat tahun tanpa menimbulkan kehebohan di masyarakat, ia memutuskan bangsa ini belum siap untuk hal tersebut.

Ia pun menilai kesiapan bangsa belum berubah saat ini.

Perbandingan-perbandingan subjektif itulah yang membuat kritik tersebut lari dari hakikatnya sebagai refleksi yang jernih.

Kritik seperti itu justru membuat serentetan solusi yang disebut kemudian terasa klise.

Kritik SBY justru memunculkan kritik terhadapnya.

Sangat disayangkan ketika tokoh sebesar SBY gagal menempatkan posisi sebagai negarawan saat menyampaikan kritik.

Padahal, semestinya hal itu mudah saja dihindari jika SBY tetap menempatkan diri sebagai seorang ketua umum partai.

Atau, jika demikian beratnya untuk tidak membandingkan dengan kerja di masa lalu, kritik tersebut lebih tepat disampaikan sekjen atau ketua partai.

Banyak mantan presiden negara lain lebih memilih tidak mengomentari pemerintahan penerus mereka.

Mantan Presiden AS George W Bush pernah berkata menjadi presiden ialah tugas yang berat sehingga seorang mantan presiden tak perlu membuatnya jadi lebih berat lagi.

Alangkah elegan bila dibentuk forum presiden dan mantan presiden.

Di forum itu, para mantan presiden bertemu secara langsung dengan presiden untuk menyampaikan kritik, masukan, atau saran.

Di sisi lain, yang lebih penting tentunya bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi bersikap atas berbagai kritik.

Meski dibalut dengan penilaian subjektif, tentunya masukan mantan Presiden SBY tetap harus dicermati.

Kedewasaan pemerintahan akan terlihat jika mampu menyikapi kritik apa pun sebagai cambuk perbaikan.