Mewujudkan Demokrasi Rasional

PEMILIHAN dalam sistem demokrasi semestinya tidak hanya menghasilkan pemimpin dengan perolehan suara terbanyak, tetapi juga pemimpin dengan kompetensi dan integritas tinggi. Itu artinya demokrasi semestinya juga meritokrasi ketika pemilih memilih pemimpin mereka berdasarkan kualitas kemampuan dan integritas sang pemimpin, bukan karena kualitas-kualitas lain seperti suku, agama, ras, atau golongan.

Mereka yang memilih karena kualitas kepemimpinan, kompetensi, dan integritas pemimpin ialah pemilih rasional. Sebaliknya, mereka yang memilih karena ikatan-ikatan sosiologis seperti suku, agama, ras, golongan, atau organisasi serta politik uang ialah pemilih emosional. Terpilihnya Sadiq Khan sebagai Wali Kota London, Inggris, menunjukkan rakyat pemilih di sana sungguh rasional. Tindakan para pemilih itu pada gilirannya menghasilkan demokrasi yang juga meritokrasi.

Sadiq Khan seorang muslim, nenek moyangnya berkebangsaan Pakistan, tetapi ia tetap penduduk London dan berkewarganegaraan Inggris. “Kita semua memiliki identitas ganda. Saya penduduk London, berkebangsaan dan berkewarganegaraan Inggris, berasal dari Asia dengan nenek moyang Pakistan. Saya juga ayah, suami, dan penggemar Liverpool,” kata dia.

Mustahil rasanya Sadiq terpilih sebagai Wali Kota London bila saja pemilih di sana emosional, memilih karena ikatan suku, agama, ras, atau golongan. Meski kandidat yang diusung Partai Buruh itu diserang kampanye SARA dan dituduh dekat dengan kelompok ekstremis agama, sebagian besar warga Kota London tetap memilihnya.

Di masyarakat pemilih rasional, kampanye SARA tak bakal laku dan bisa menjadi bumerang. ‘Strategi kampanye pada isu ras dan agama untuk pemilihan Wali Kota London ternyata membuat kami kalah dan kehilangan reputasi dan kredibilitas’, tulis seorang mantan anggota parlemen dari Partai Konservatif dalam akun Twitter-nya.

Kita di Indonesia tidak ada salahnya menjadikan terpi¬lihnya Sadiq sebagai pelajaran dan pendidikan politik yang sangat berharga, baik bagi rakyat pemilih maupun partai politik. Rakyat pemilih semestinya memilih atau tidak memilih calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan anggota parlemen, bukan karena SARA, melainkan karena rekam jejak, reputasi atau prestasi, serta program kerja sang kandidat. Sejumlah penelitian menunjukkan, pada dasarnya pemilih di Indonesia terbilang rasional. Akan tetapi, kita saksikan nyaris dalam setiap pemilihan, terutama pemilu presiden dan pilkada, senantiasa ada upaya menampilkan isu SARA untuk menyerang kandidat tertentu. Kita ingat pada Pemilu Presiden 2014, arus kampanye hitam berbau SARA mengalir deras. Begitu pula, di ibu kota Jakarta, isu SARA berembus kencang bahkan sejak setahun menjelang Pilkada 2017 nanti.

Yang mencoba merecoki pemilih yang sebenarnya rasional menjadi tidak rasional biasanya partai politik pengusung dan pendukung melalui kampanye beraroma SARA. Padahal, pemilihan Wali Kota London menjadi pelajaran amat gamblang betapa mengusung isu SARA cuma menghadirkan bumerang dan kekalahan bagi partai politik bersangkutan.

Oleh karena itu, partai politik juga harus menjadi institusi politik yang rasional, yang melakukan pendidikan politik kepada pemilih untuk menjatuhkan pilihan secara rasional pula. Bila pemilih dan partai politiknya rasional, yang tercipta di negara kita demokrasi yang rasional pula. Demokrasi rasional ialah demokrasi yang sesungguhnya. Dengan begitu, pemilih dan partai politik rasional akan mengantarkan Indonesia dari negara transisi demokrasi dewasa ini menuju negara demokrasi sesungguhnya kelak.