Merawat Kepuasan Publik

SEJAK 2011, Indonesia terjebak pada pola pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan ketimpangan kesejahteraan yang lebar antara kelompok berpunya dan masyarakat miskin.

Ketika pertumbuhan ekonomi melonjak dari hanya 4,5% pada 2009 menjadi 6,5% pada 2011, jurang ketimpangan pun melebar drastis.

Hal itu ditandai naiknya rasio Gini dari 0,37 menjadi 0,41.

Rasio ketimpangan yang tinggi tersebut bertahan sampai triwulan III tahun lalu.

Tren rasio Gini tak lagi mengiringi laju pertumbuhan ekonomi yang terus melambat sejak 2012. Ketimpangan kesejahteraan tetap lebar.

Idealnya, ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, ketimpangan menurun.

Di saat itulah telah terjadi pemerataan kesejahteraan di semua kelompok pendapatan sekaligus menurunkan jumlah orang miskin.

Harapan menuju kondisi ideal tersebut tampaknya bisa segera terwujud.

Badan Pusat Statistik, kemarin, mengumumkan rasio Gini turun tipis dari 0,41 menjadi 0,40 sepanjang Maret hingga September 2015.

Menurunnya ketimpangan pendapatan tersebut diikuti laju pertumbuhan ekonomi yang mulai berbalik naik pada triwulan terakhir 2015.

BPS menyebut menurunnya rasio Gini tidak luput dari upaya pembangunan padat karya, bantuan sosial, dan perbaikan pendapatan.

Itu artinya, pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah sudah berada di rel yang benar.

Pantas pula bila tingkat kepuasan publik kepada pemerintah membaik.

Survei terkini dari Saiful Mujani Research & Consulting terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode Januari-Maret 2016 menunjukkan 59% dari 1.220 responden di 34 provinsi menyatakan puas atas kinerja pemerintah.

Tingkat kepuasan itu lebih tinggi ketimbang survei sebelumnya yang mencapai 53%.

Pembangunan infrastruktur yang lebih giat ketimbang pemerintah sebelumnya turut menyokong kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi.

Namun, pemerintah jangan cepat puas dengan angka-angka yang membaik tersebut.

Penurunan rasio Gini belum menjadi tren, begitu pula laju pertumbuhan ekonomi yang mulai naik. Dalam survei kinerja pemerintah pun responden masih waswas dengan ancaman kenaikan harga.

Kekhawatiran itu wajar karena kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga belum terbukti mumpuni.

Contoh paling konkret ialah ketidakmampuan mengendalikan tarif transportasi.

Padahal, sektor itu sangat berpengaruh pada distribusi logistik yang berujung pada mahalnya harga barang, termasuk kebutuhan pokok.

Belum ada formula tarif yang mampu mengikat tarif transportasi nonsubsidi.

Di saat harga bahan bakar melonjak, tarif transportasi serta-merta mengikuti, bahkan dengan persentase yang berlebihan. Sebaliknya, ketika harga bahan bakar turun, tarif transportasi segan mengikuti.

Tak mudah mengubah 'tradisi' menumbuhkan ekonomi yang pada masa lalu cenderung membuat si kaya makin kaya dan si miskin tetap miskin.

Namun, itu harus dilakukan.

Momentum naiknya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi bisa menjadi modal yang mesti terus dirawat.

Saatnya memegang kendali dan terus mempercepat pencapaian ekonomi yang sudah berada di rel yang benar itu.

Jika tidak, Indonesia akan terus terjebak pada tampilan kesejahteraan yang tampak cemerlang di permukaan, tetapi kumuh di dalamnya.