Menimbang Maslahat Perpustakaan DPR

SEBAGAI gudang ilmu, kodrat perpustakaan ialah senantiasa dibutuhkan. Namun, rencana pembangunan perpustakaan raksasa di kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat justru terasa jauh dari kodrat itu. Biaya yang superfantastis serta alasan-alasan yang memutar logika membuat perpustakaan itu tidak ubahnya program pemborosan lain dari DPR. Alih-alih membawa maslahat, rencana itu seperti muslihat.Bagaimana tidak? Sejak awal rencana pembangunan perpustakaan itu sudah mengundang tanya. Pertengahan bulan ini, tanpa ada sebab yang jelas, rencana itu dimunculkan para anggota dewan terhormat.

Rencana itu bahkan kental terasa seperti jurus lain untuk mewujudkan proyek pembangunan di DPR. Sejak 2010, DPR ngotot meminta pembangunan gedung baru yang biayanya mencapai Rp1,16 triliun. Rencana itu memang tidak disetujui. Para pemimpin DPR pun pada awal Maret ini seperti akhirnya legawa dengan kebijakan pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung baru di kementerian dan lembaga. Namun, baru dua minggu berjalan, sikap itu berubah.

Tidak mengherankan jika banyak pihak menilai rencana pembangunan perpustakaan merupakan cerita lama dalam kemasan baru. Kali ini kemasannya dipoles intelek dengan alasan ingin menghadirkan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. DPR pun mengundang sejumlah cendekiawan dan sastrawan untuk mendukung usul itu. DPR juga menjual mimpi manis pada masyarakat. Seperti disebutkan Ketua DPR Ade Komarudin, gedung perpustakaan senilai Rp570 miliar itu akan jadi simbol intelektualitas bangsa.

Ade lupa bahwa pengakuan intelektualitas bukan semata karena pameran kemegahan benda mati, melainkan lebih karena karya, pemikiran, ide, dan sederet usaha lain yang nyata-nyata mengangkat harkat rakyat. DPR sesungguhnya sudah punya perpustakaan yang memiliki 25.060 koleksi. Toh para anggota dewan seperti tak sudi melongok perpustakaan itu. Berdasarkan data Oktober tahun lalu, perpustakaan itu hanya dikunjungi 90 orang yang bukan anggota DPR. Banyak pula anggota DPR yang terang-terangan mengaku tidak tahu letak perpustakaan itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan lantang mengecap perpustakaan dengan anggaran Rp200 juta setahun itu sebagai perpustakaan kelas RT.
DPR memang terbiasa berpikir dengan logika terbalik. Mereka berpendapat perpustakaan harus dibuat menarik dulu agar anggota dewan mau mengunjunginya. Itu sama saja dengan pikiran bahwa mereka baru menunjukkan kinerja bila fasilitas sudah memadai. Oleh karena itu, jangan salahkan bila orang menaruh curiga ada agenda lain di balik pembangunan perpustakaan. Ada yang menangkap nuansa barter dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang sedang digodok.

Jika benar demikian, itu bukan hanya aib DPR, melainkan juga aib pemerintah. Kita sepakat pengampunan pajak dibutuhkan untuk mengembalikan dana yang terparkir di luar negeri demi menambal defisit APBN. Seharusnya seluruh pemangku kepentingan sepakat undang-undang itu jadi kemestian untuk melancarkan anggaran pembangunan tanpa perlu adanya barter. Sejumlah fraksi menolak pembangunan perpustakaan itu. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan belum ada arahan Presiden terkait dengan usul pembangunan perpustakaan itu. Daripada menghabiskan anggaran besar untuk membangun yang baru, lebih baik revitalisasi perpustakaan yang ada. Anggota dewan bisa ikut merevitalisasi dengan rajin mengunjungi perpustakaan itu.