Sesat Pikir Kritik Infrastruktur

PEMBANGUNAN infrastruktur ialah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tanpa dukungan infrastruktur, mustahil perekonomian dapat tumbuh dan kemakmuran dapat diraih.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyadari benar rumus itu. Karena itu, kebijakan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air terus digiatkan.

Akan tetapi, niat baik itu tidak selamanya dipahami, bahkan malah di-bully (dirundung).

Tidak jarang, upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk mempercepat terwujudnya kemakmuran dan pemerataan direcoki berbagai kritik dan argumen tidak substansial dengan pertimbangan misleading alias sesat pikir.

Rekomendasi Konsolidasi Nasional Partai Demokrat terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dikemukakan di Surabaya, pekan lalu, dapat dikategorikan dalam argumen semacam itu.

Dalam 10 rekomendasi sekaligus kritik terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK itu, pada butir kelima disebutkan pemerintah jangan menghabiskan APBN untuk infrastruktur.

Demokrat ingin APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kita tidak sepakat dengan rekomendasi tersebut.

Pertama, tidaklah benar pemerintah menghabiskan APBN hanya untuk pembangunan infrastruktur.

Spektrum dan postur APBN kita dalam satu tahun terakhir ini jelas tidak terfokus semata pada bidang infrastruktur.

Peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan sangat jelas menjadi bidang yang tidak luput dari perhatian pemerintah.

Kedua, perlu kita camkan bersama bahwa pembangunan infrastruktur di negeri ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di kawasan regional.

Jika terus dibiarkan, posisi Indonesia akan semakin tertinggal.

Dalam 10 tahun pemerintah sebelumnya, pembangunan infrastruktur tidak maksimal.

Sebagai gambaran, seperti diungkapkan Presiden Jokowi, Indonesia selama 70 tahun merdeka baru memiliki tol sepanjang 840 km.

Bandingkan dengan Tiongkok yang telah memiliki tol 60.000 km.

Kecepatan pembangunan infrastruktur kita pun teramat rendah.

Tiongkok setiap tahun mampu membangun 5.000 km, sedangkan kita dalam tujuh dekade 1.000 km tol pun belum dapat kita wujudkan.

Karena itu, kita sepenuhnya mendukung Presiden Jokowi yang menargetkan pembangunan 1.000 km tol dalam lima tahun mendatang.

Di bidang kereta cepat, Tiongkok sudah memiliki 16 ribu km selama delapan tahun.

Negara ini baru akan merintis pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km.

Itu pun yang muncul justru kegaduhan tidak produktif.

Belum lagi infrastruktur bendungan, pelabuhan, jaringan kereta api yang sedang digenjot yang ujung-ujungnya akan meningkatkan kapasitas ekonomi kita.

Karena itu, kita mendorong Presiden Jokowi untuk jalan terus dengan percepatan infrastruktur.

Kegaduhan tidak produktif tidak perlu dihiraukan.

Apalagi jika ia hanya didasari rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya infrastruktur bagi tercapainya kemakmuran bangsa.

Infrastruktur memang bukan sulap yang bisa langsung memperbaiki ekonomi dan menyejahterakan rakyat.

Ia proyek jangka panjang yang di masa depan akan menghadirkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.