Mengobral yang Majal

KITA ialah bangsa yang rajin memproduksi aturan, tapi malas mengawasi pelaksanaannya. Aturan kerap diterbitkan, tapi efektivitasnya enggan diukur. Padahal, aturan hanya bermakna bila pelaksanaannya efektif. Tanpa itu, aturan ialah macan ompong, garang di atas kertas, tapi loyo di lapangan.

Itulah juga yang terjadi dengan instruksi presiden, peraturan presiden, dan keputusan presiden terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejak 2004 hingga Maret 2014, Presiden telah menerbitkan 10 inpres, perpres, dan keppres pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Yang paling mutakhir ialah Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014.

Sekadar komitmen di atas kertas berwujud aturan tidaklah cukup. Negara ini lebih memerlukan komitmen dalam bentuk perbuatan daripada barisan kata dalam inpres, perpres, dan keppres itu. Bukankah esensi pencegahan dan pemberantasan korupsi ialah pelaksanaan kata-kata dalam berbagai tata aturan?

Akan tetapi, justru di tingkat pelaksanaan itulah kita kedodoran. Contohnya Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inpres itu ternyata tak cukup perkasa mencegah korupsi di BP Migas serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terungkap pada 2013. Ihwal pemberantasan korupsi, inpres, keppres, ataupun perpres menugasi Polri dan Kejaksaan Agung sebagai institusi di bawah presiden untuk melaksanakannya. Namun, kita menilai Polri dan Kejagung belum juga naik kelas dalam memberantas korupsi.

Lemahnya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh kementerian dan lembaga memamerkan kepada kita bahwa berbagai aturan yang dikeluarkan Presiden pada hakikatnya lemah pengawasan, tiada ukuran, serta absen hukuman. Dengan melihat pengalaman aturan-aturan terdahulu yang majal di tingkat pelaksanaan, kita bertanya, apa sesungguhnya tujuan penerbitan Inpres Nomor 2 Tahun 2014? Apakah Presiden tidak sedang melakukan pencitraan di penghujung masa jabatan? Bila terkait PemiÂlu 2014 yang tengah memasuki masa kampanye, apakah inpres itu merupakan kampanye demi memulihkan citra partai Pak Presiden yang belakangan banyak tersandung oleh kasus korupsi?

Kita berharap bukan itu tujuan penerbitan inpres. Untuk itu, Presiden harus menyertakan komitmen pengawasan pelaksanaan, pengukuran efektivitas, serta hukuman bagi yang mengabaikan inpres.

Presiden, misalnya, bisa memulai dengan mengeluarkan perintah untuk membekukan sementara dana bantuan sosial di sejumlah kementerian yang rawan dikorupsi menjelang pemilu hingga pemilu usai. Dengan begitu, kita boleh berharap Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan langkah awal menyetop produksi aturan majal oleh Presiden.

Headline

Mengobral yang Majal

KPK Jangan Keluar dari Mandat

Setop Akal-akalan Ekspor Batu Bara

Kedaulatan Digital demi Masa Depan

Ujian Integritas di Seleksi PTN

Antisipasi Efek Penaikan Harga BBM dan Elpiji

Penghormatan Profesi PRT

Jangan Mudah Memenjara Kepala Desa

Ujian Perdana Pengelola Haji

Kampus bukan Ruang Aman Semu

Memuliakan Kebebasan Pers

Membabat Habis Premanisme

Menanti Hasil Nyata dari Rusia

Serius Memutus Siklus Korupsi

Tetap Jaga Asa Perdamaian

Jangan Lengah di Tengah Bara

Setop Menyiasati KUHAP

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\

Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh

Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap