Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Berpesta dengan Dana Bansos
20/3/2014 00:00
PESTA demokrasi merupakan sebutan yang biasa dipakai untuk hajatan pemilu. Unsur biaya tentu tidak bisa dipisahkan dari sebuah pesta. Tiap partai politik dan calon anggota legislatif pun berupaya menarik dukungan warga negara yang memiliki hak pilih demi meraih kemenangan. Upaya itu tentu tidak murah.
Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan seorang calon anggota DPR rata-rata mengeluarkan dana sebesar Rp1,18 miliar selama masa kampanye. Belum lagi pengeluaran partai politik.
Sah-sah saja bila sumber dana tersebut merupakan dana pribadi ataupun hasil sumbangan yang legal. Namun, akan sangat menyedihkan bila yang dipakai adalah anggaran negara.
Dana bantuan sosial merupakan gelondongan anggaran yang menjadi sasaran empuk untuk diselewengkan demi kepentingan kampanye partai politik. Kecurigaan mengenai potensi penyelewengan tersebut semakin besar ketika tiba-tiba besaran dana bansos di APBN 2014 membengkak dari Rp55,8 triliun menjadi Rp73,2 triliun (menggelembung Rp19,9 triliun), bahkan di laman Kementerian Keuangan tertera angka Rp91,8 triliun.
Sepuluh kementerian mendapatkan sebaran dana bansos, delapan kementerian di antaranya dipimpin menteri berlatar belakang partai politik. Kementerian Agama dan Kementerian Perumahan Rakyat dikepalai menteri dari PPP.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial diisi menteri dari PKS. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipegang menteri dari PKB.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bermenterikan politikus Golkar. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dikepalai politikus Demokrat.
Kementerian Keuangan berkilah pembengkakan dana bansos hanya disebabkan pergeseran catatan akuntansi dan tidak mengubah besaran belanja. Apa pun alasannya, pembengkakan dana bansos tersebut sulit untuk tidak dikatakan kental dengan aroma akal-akalan.
Apalagi ketika penjelasan atas pembengkakan anggaran hingga Rp19,9 triliun tersebut terkesan gampangan dan menggampangkan. Lalu, muncullah ketidakjelasan penggunaan anggaran yang mestinya transparan dan akuntabel tersebut.
Berbagai pihak mengusulkan pencairan dana bansos dalam APBN 2014 ditangguhkan alias dibekukan hingga pemilu berakhir. Usulan yang masuk akal demi mencegah penyelewengan anggaran negara yang berujung pada keuntungan partai politik tertentu.
Bila pemerintah khawatir hal itu akan menghambat pelayanan publik, seharusnya dari awal pencatatan anggaran dibuat dengan jelas dan transparan. Sungguh tidak elok, negara sebesar Indonesia dengan pengalaman penganggaran negara selama berpuluh-puluh tahun masih saja menampilkan pencatatan anggaran yang amburadul.
Negeri ini bukan warung. Percuma kita memiliki akuntan-akuntan negara mumpuni di bidangnya bila akhirnya masih menimbulkan ketidakjelasan penganggaran. Ketidakjelasan hanya akan menciptakan celah-celah penyelewengan bagi tikus-tikus yang hendak membawa uang ke pesta demokrasi.
Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan seorang calon anggota DPR rata-rata mengeluarkan dana sebesar Rp1,18 miliar selama masa kampanye. Belum lagi pengeluaran partai politik.
Sah-sah saja bila sumber dana tersebut merupakan dana pribadi ataupun hasil sumbangan yang legal. Namun, akan sangat menyedihkan bila yang dipakai adalah anggaran negara.
Dana bantuan sosial merupakan gelondongan anggaran yang menjadi sasaran empuk untuk diselewengkan demi kepentingan kampanye partai politik. Kecurigaan mengenai potensi penyelewengan tersebut semakin besar ketika tiba-tiba besaran dana bansos di APBN 2014 membengkak dari Rp55,8 triliun menjadi Rp73,2 triliun (menggelembung Rp19,9 triliun), bahkan di laman Kementerian Keuangan tertera angka Rp91,8 triliun.
Sepuluh kementerian mendapatkan sebaran dana bansos, delapan kementerian di antaranya dipimpin menteri berlatar belakang partai politik. Kementerian Agama dan Kementerian Perumahan Rakyat dikepalai menteri dari PPP.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial diisi menteri dari PKS. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipegang menteri dari PKB.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bermenterikan politikus Golkar. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dikepalai politikus Demokrat.
Kementerian Keuangan berkilah pembengkakan dana bansos hanya disebabkan pergeseran catatan akuntansi dan tidak mengubah besaran belanja. Apa pun alasannya, pembengkakan dana bansos tersebut sulit untuk tidak dikatakan kental dengan aroma akal-akalan.
Apalagi ketika penjelasan atas pembengkakan anggaran hingga Rp19,9 triliun tersebut terkesan gampangan dan menggampangkan. Lalu, muncullah ketidakjelasan penggunaan anggaran yang mestinya transparan dan akuntabel tersebut.
Berbagai pihak mengusulkan pencairan dana bansos dalam APBN 2014 ditangguhkan alias dibekukan hingga pemilu berakhir. Usulan yang masuk akal demi mencegah penyelewengan anggaran negara yang berujung pada keuntungan partai politik tertentu.
Bila pemerintah khawatir hal itu akan menghambat pelayanan publik, seharusnya dari awal pencatatan anggaran dibuat dengan jelas dan transparan. Sungguh tidak elok, negara sebesar Indonesia dengan pengalaman penganggaran negara selama berpuluh-puluh tahun masih saja menampilkan pencatatan anggaran yang amburadul.
Negeri ini bukan warung. Percuma kita memiliki akuntan-akuntan negara mumpuni di bidangnya bila akhirnya masih menimbulkan ketidakjelasan penganggaran. Ketidakjelasan hanya akan menciptakan celah-celah penyelewengan bagi tikus-tikus yang hendak membawa uang ke pesta demokrasi.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved