Pemilu Damai tanpa Kekerasan

SALAH satu ukuran kesuksesan pemilihan umum ialah pemilu tersebut berlangsung aman dan damai. Namun, kita khawatir pemilu yang aman dan damai itu tak tercapai.

Fakta di lapangan menunjukkan kekerasan menjelang pemilu marak terjadi. Intimidasi dan tekanan tetap menjadi bumbu pahit yang masih saja menghantui. Korbannya tak hanya kader partai atau calon legislatif, tapi juga masyarakat umum.

Aceh menjadi salah satu daerah yang paling banyak mencatat tindakan kekerasan terkait dengan politik menjelang pemilu. Dalam dua bulan terakhir saja setidaknya ada enam peristiwa yang tidak ditangani dengan sigap oleh aparat keamanan.

Bila itu terus berlangsung, antusiasme masyarakat provinsi tersebut dalam mengikuti pemilu bakal pupus. Itu artinya, semakin banyak orang yang menjadi golongan putih atau golput, yakni mereka yang tidak memilih saat pemilu.

Pengeroyokan terhadap kader Partai Nasional Aceh hingga tewas pada awal Februari yang langsung disusul dengan penembakan Posko Partai NasDem di Aceh Utara dan pelemparan bom molotov rumah caleg Partai NasDem di Kecamatan Meurah Muliya, Aceh Utara, beberapa hari setelahnya, seolah hanya menjadi pembuka kekerasan di Serambi Mekah pada Februari.

Memasuki Maret, kekerasan makin menjadi dengan penembakan yang kembali menewaskan caleg dari Partai Nasional Aceh di Aceh Selatan. Peristiwa memilukan itu disusul pembakaran pos pemenangan caleg Partai Gerindra di Kabupaten Pidie. Terakhir, pada Minggu (16/3) giliran caleg DPRA dari Partai NasDem menjadi korban penculikan dan penganiayaan orang tak dikenal.

Tak hanya di Aceh, rumah seorang caleg PDIP di Daerah Istimewa Yogyakarta juga ditembak orang tak dikenal hingga melukai satu orang. Tidak sedikit pula perusakan posko dan alat peraga kampanye di daerah-daerah lain yang kian menjauhkan citra demokrasi santun di negeri ini.

Jika dibiarkan, wajah demokrasi amat mungkin akan berubah menjadi teror. Demokrasi yang nihil kedewasaan, tapi penuh dengan intimidasi dan ketakutan. Benar seperti yang diindikasikan Kontras bahwa apa yang terjadi di Aceh harus menjadi catatan serius terkait dengan kesuksesan Pemilu 2014.

Dalam proses pemilu, semua orang mestinya bebas dan bertanggung jawab dalam memilih sehingga kekerasan dan teror merupakan tindakan kontraproduktif. Karena itu, penanganan kekerasan terkait dengan pemilu sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, bukan hanya diperlukan tindakan untuk menuntaskan kasus, melainkan juga pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sejak pemilu pertama, Pemilu 1955, daerah konflik senantiasa menjadi arena teror dan kekerasan politik. Oleh karena itu, aparat keamanan harus memberi perhatian ekstra kepada daerah-daerah konflik untuk mencegah teror dan kekerasan berlanjut. Bila teror dan kekerasan berlanjut hingga menjelang 9 April 2014 yang merupakan hari pencoblosan, rakyat bakal enggan datang ke tempat pemungutan suara.

Bila itu terjadi, Pemilu 2014 akan menyandang predikat sebagai pemilu gagal karena berlangsung dalam suasana kisruh dengan partisipasi pemilih yang tidak maksimal.