Sesat Pikir Wacana Perombakan Kabinet

HAMPIR semua mafhum bahwa masalah terbesar yang ada di depan mata negeri ini ialah perlambatan ekonomi dan tidak kunjung hilangnya asap akibat pembakaran hutan dan lahan. Di luar dua hal tersebut, bukan berarti tidak ada masalah. Namun, dari dimensi waktu, ia masih belum terkategori sangat mendesak.

Karena itu, sebagian besar energi para pemangku kepentingan mestinya difokuskan untuk menangani kedua hal darurat tersebut. Perlambatan ekonomi dan pekatnya asap di Sumatra dan Kalimantan membutuhkan penanganan supercepat dan superserius sebab keduanya menyangkut hajat hidup orang banyak yang bersifat genting.

Dalam kondisi seperti itu, tidak elok rasanya bila sebagian elite bangsa ini amat bernafsu menggeser pendulum persoalan genting tersebut ke urusan perombakan kabinet tahap kedua, seperti yang akhir-akhir ini diperbincangkan. Itu terjadi terutama setelah Partai Amanat Nasional berubah haluan, dari yang tadinya di barisan oposisi kini menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Mendesakkan reshuffle kabinet di tengah rakyat harus bertarung melawan perekonomian yang sulit serta asap yang menyesakkan napas juga bernuansa sesat pikir. Mengapa? Jawabannya amat gamblang, yakni urusan perombakan kabinet ialah domain presiden, bukan wilayah elite politik termasuk partai politik. Presidenlah yang paham bagaimana para pembantunya bekerja dan prioritas apa yang mesti mereka kerjakan.

Selain itu, bukankah partai politik yang mendeklarasikan diri berada di barisan penyokong pemerintahan Jokowi-JK, termasuk PAN, telah sepakat bulat untuk memberikan dukungan tanpa syarat? Masyarakat tentu paham apa makna istilah dukungan tanpa syarat tersebut.

Dengan menyatakan diri siap mendukung tanpa syarat, tetapi tiba-tiba menyodorkan nama untuk masuk menjadi anggota kabinet, para elite parpol itu telah menjadikan politik semata ruang berburu kekuasaan.

Mereka telah memanfaatkan kebebasan demokratis sekadar untuk mempercanggih politik sebagai teknik, tetapi memundurkan politik sebagai etik. Politik dan etika dipisahkan seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keadaban, kepantasan, serta sikap tahu diri dalam politik menjadi runtuh.

Apa yang disebutkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sabtu (24/10), bahwa ukuran kalkulasi politik ialah mayoritas di legislatif, kian mendorong para elite untuk mempercanggih teknik politik itu. Wajar belaka bila rakyat menilai politik kita lebih disesaki kegaduhan ketimbang keteladanan.

Apalagi bagi partai yang merapat ke barisan pendukung saat roda pemerintahan sudah berputar, menyorongkan nama calon menteri sambil mendesakkan kepada presiden untuk segera merombak kabinet amat jauh dari etika dan teladan politik. Wajar jika masyarakat menilai hal seperti itu merupakan wujud dari praktik politik yang sekadar memburu kekuasaan tanpa mau berkeringat.

Karena itu, senyampang belum terlalu jauh dan terlalu gaduh, ada baiknya para elite berhenti mendesakkan wacana reshuffle kabinet ini. Ketimbang menyodorkan nama calon menteri, akan jauh lebih bermanfaat bila menyodorkan solusi mengatasi perlambatan ekonomi dan strategi cepat dalam mematikan asap.

Jangan sampai rakyat menilai elite bangsa ini mengidap penyakit rabun jauh, yakni hanya jelas ketika melihat objek yang jauh, tetapi buram saat melihat objek di depan mata.