Mempercepat Gerak Mesin Pembangunan

PIDATO kenegaraan dan nota keuangan 2016 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, semestinya bisa menjadi gambaran awal bagaimana wajah Indonesia tahun depan. Syaratnya ialah komitmen dan kemauan pemerintah untuk menerjemahkan angka-angka proyeksi dalam wujud aksi nyata.

Implementasi rencana menjadi poin krusial yang harus dikejar ketika kita dihadapkan pada realitas bangsa hari ini yang diakui sendiri oleh Presiden sedang terbelit oleh banyak masalah. Jika rencana sebatas rencana, target sekadar pemanis nota, amat sulit kita berharap masalah-masalah bangsa itu bakal teratasi.

Persoalan ekonomi tentu saja menjadi satu hal yang perlu mendapat garis bawah tebal. Kelesuan perekonomian tahun ini sudah seharusnya menjadi pelajaran bagaimana pemerintah mesti bergerak di tahun depan. Merosotnya kepercayaan publik yang diawali dengan kegagapan pemerintah merespons melambatnya perekonomian global dan domestik sepanjang tahun ini mesti dijawab dengan aksi kebijakan yang lebih jelas, terarah, dan terukur.

Dari sisi semangat, kita patut memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden yang dengan tegas menyatakan saat ini Indonesia tengah 'berperang' merebut kesejahteraan rakyat. Semangat itu cukup tecermin pula dalam beberapa poin nota keuangan 2016 yang memberikan harapan bangsa ini sedang memulai tahap memenangi perang menuju kesejahteraan tersebut.

Dari angka yang disodorkan, terlihat ada keinginan kuat dari pemerintah untuk kembali menggelorakan pemerataan, alih-alih cuma mengejar pertumbuhan. Sangat kuat pula kesan bahwa pemerintah ingin betul-betul membangun negeri ini dari wilayah pinggiran, seperti yang menjadi dasar konsepsi dari Nawa Cita.

Dari total belanja negara 2016 sebesar Rp2.121,3 triliun, porsi untuk daerah cukup signifikan. Pada tahun depan dana transfer ke daerah diproyeksikan sebesar Rp735,2 triliun, meningkat tajam Rp91,2 triliun dari target 2015 sebesar Rp643,8 triliun. Begitu pula dana desa yang ditetapkan naik hingga Rp26 triliun menjadi Rp47 triliun pada 2016.

Untuk mendukung itu, demi lebih menggenjot konektivitas antarwilayah, pemerintah juga menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp313,5 triliun. Pada 2015 anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp290,3 triliun, atau berarti ada peningkatan Rp23,2 triliun.

Namun, perlu kita ingatkan lagi, semangat yang tampak itu baru sebatas kesan. Angka-angka proyeksi yang bagus juga masih di atas kertas.

Keinginan Presiden untuk melakukan transformasi fondasi ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif juga masih berupa wacana.

Pencapaian riil akan sangat bergantung pada bagaimana semua mesin pemerintah bekerja, mulai penyusunan kebijakan yang lurus dan komprehensif hingga rencana aksi yang bernas. Mesin pembangunan itu harus bekerja lebih gesit dan cepat daripada yang sudah-sudah.

Presiden juga sudah meminta seluruh kementerian dan lembaga menggenjot pembangunan dari awal tahun. Mestinya tidak ada lagi cerita anggaran belanja pemerintah selalu amat lambat terserap di awal seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kondisi 'perang', kata lambat mestinya memang tak diberi tempat.