Perombakan untuk Kesolidan

DAMPAK perlambatan ekonomi yang menimpa berbagai kawasan kian terasa bagi Indonesia. Bahkan, tren perlambatan itu kian mengkhawatirkan bagi perekonomian kita ke depan.

Indikator ekonomi seperti enggan mendongak, bahkan kian menukik. Pertumbuhan ekonomi yang di kuartal I 2015 masih 4,72% pada kuartal II turun menjadi 4,67%.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga masih ajek di angka 13 ribuan, bahkan mencapai 13.540 per dolar AS, pekan lalu. Harga-harga kebutuhan pokok, di antaranya daging, yang terus naik membuat daya beli masyarakat tergerus.

Harga daging bahkan naik sekitar 30%. Sejumlah pedagang di dalam negeri pun mogok karena daging yang mereka perdagangkan tidak dibeli konsumen yang memang sudah tak mampu menjangkau harga setinggi itu. Padahal, konsumsi masyarakat, selain penyerapan anggaran negara, selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Imbas paling mengkhawatirkan ialah mulai munculnya pengurangan pekerja di sejumlah pabrik akibat produksi mereka tidak terserap secara memadai di pasar. Skalanya memang belum masif. Akan tetapi, jika tidak segera direspons secara cepat, bukan tidak mungkin pemutusan hubungan kerja secara massal bakal terjadi.

Dalam kondisi seperti itu, penyerapan belanja anggaran pemerintah juga sangat kedodoran. Dalam kurun satu semester di 2015, belanja APBN baru terserap 15,3%, turun drastis bila dibandingkan dengan serapan belanja di periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar 24%. Roda perekonomian kita juga dinilai minim stimulus.

Sayangnya, respons pemangku kebijakan atas sejumlah indikator ekonomi tersebut lambat, bahkan cenderung defensif. Mereka lebih senang berlindung di balik kalimat bahwa perlambatan ekonomi di negeri ini terjadi karena pengaruh eksternal, khususnya perlambatan di sejumlah negara dan kian menguatnya ekonomi Amerika Serikat.

Beberapa kalangan di pemerintahan juga menanggapi secara defensif ketika muncul analisis bahwa salah satu penyebab seretnya belanja anggaran karena tidak maksimalnya koordinasi antarmenteri bidang ekonomi. Mereka membantah jika ada sejumlah kebijakan yang dinilai tidak sinkron sehingga berdampak negatif ke pasar.

Jawaban 'pembelaan diri' atas berbagai kritik tersebut jelas sangat tidak membantu keadaan. Jawaban paling mengena mestinya pada respons cepat berupa kebijakan yang disertai aksi riil di lapangan.

Ketika respons tersebut juga belum menunjukkan tanda-tanda kesungguhan, alternatif perombakan kabinet bisa jadi pilihan. Namun, kita mengingatkan agar reshuffle kabinet harus menghasilkan beragam kebijakan dan aksi yang lebih baik.

Misalnya, hasil reshuffle harus mampu menghadirkan sentimen positif serta optimisme akan perbaikan ekonomi. Pada gilirannya sentimen positif dan optimisme itu secara riil akan menciptakan lapangan kerja untuk 2 juta orang, meredam harga-harga yang menggerus daya beli, merelaksasi aturan ekonomi yang terlalu mencekik untuk situasi kelesuan, dan menggenjot serapan belanja secara lebih maksimal.

Dengan begitu, kabinet yang terwujud ialah kabinet kerja yang menghasilkan output kerja, bukan kabinet yang sepertinya bekerja, tetapi output-nya tidak kentara.

Namun, lebih dari itu, publik menanti apakah Presiden Jokowi betul-betul akan merombak kabinet. Situasinya saat ini ibarat bunyi tokek; jadi, tidak, jadi, tidak. Ketidakpastian hanya akan membuat situasi ekonomi tambah runyam.