Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Menantang Pemerintahan Mendatang
28/2/2014 00:00
MANA yang lebih penting, mengalokasikan anggaran negara untuk subsidi yang faktanya sebagian terbuang percuma karena tidak produktif, atau memaksimalkan anggaran itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di seluruh pelosok negeri?
Jika pertanyaan itu diajukan kepada rezim pemerintah saat ini, jawaban normatifnya mungkin akan seperti ini, "Kami selalu komit menggenjot pembangunan infrastruktur, tetapi kami juga tidak mungkin menghapus subsidi karena rakyat belum siap."
Jawaban seperti itu terus dibuktikan dengan fakta bahwa alokasi anggaran subsidi dari tahun ke tahun, bahkan hingga di tahun terakhir pemerintah ini berkuasa, tetap saja tinggi.
Sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan jika subsidi itu lebih banyak diarahkan untuk membantu sektor-sektor yang produktif, seperti subsidi pertanian, perikanan, kesehatan, atau pendidikan.
Namun, angka bicara lain. Jika kita tengok APBN 2014, dari alokasi belanja subsidi yang mencapai Rp333,7 triliun, sebagian besar diberikan untuk sektor energi, yakni Rp282,1 triliun. Adapun subsidi nonenergi cuma Rp51,6 triliun.
Lalu apa yang salah? Bukankah memberikan subsidi merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak? Bukankah rakyat cukup terbantu dengan adanya subsidi, malah mungkin sudah termanjakan dengan subsidi?
Itulah sejatinya belenggu sekaligus candu subsidi. Ia bisa menjadi obat, tapi pada saat yang lain ia juga bisa memabukkan sekaligus merusak sendi-sendi perekonomian negara. Semakin besar dosis subsidi yang dikucurkan, semakin sulit pula ekonomi Indonesia berdaulat.
Anggaran negara terus kedodoran karena harus menambal defisit akibat luar biasanya besaran subsidi di satu sisi, dan di sisi yang lain infrastruktur kian compang-camping karena pemerintah lebih suka membesarkan dana subsidi ketimbang dana pembangunan infrastruktur.
Coba bandingkan besaran subsidi energi yang mencapai Rp282,1 triliun itu dengan anggaran belanja infrastruktur tahun ini yang 'hanya' Rp198 triliun. Angka belanja infrastruktur itu bahkan masih kalah dari nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang jelas-jelas salah sasaran dan hanya terbuang menjadi asap.
Menjadi tidak mengherankan bila besarnya subsidi energi itu telah membuat infrastruktur mandek. Pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan akselerasi seperti yang diinginkan. Padahal, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menciptakan kelancaran aktivitas perekonomian nasional.
Karena itu, dalam satu acara Economics Outlook di Jakarta, kemarin, Jusuf Kalla menantang siapa pun pemimpin yang bakal terpilih pada Pemilu 2014 untuk berani menerobos belenggu anggaran subsidi energi tersebut.
Subsidi jelas dibutuhkan, tetapi bukan untuk orang-orang yang tak patut menerimanya. Langkah tidak populis dengan menghapus subsidi untuk pos-pos yang tidak produktif pada akhirnya akan jauh lebih bermartabat ketimbang terus bermain dengan kebijakan-kebijakan yang tampaknya populis, tetapi menyimpan bom waktu di dalamnya.
Jika pertanyaan itu diajukan kepada rezim pemerintah saat ini, jawaban normatifnya mungkin akan seperti ini, "Kami selalu komit menggenjot pembangunan infrastruktur, tetapi kami juga tidak mungkin menghapus subsidi karena rakyat belum siap."
Jawaban seperti itu terus dibuktikan dengan fakta bahwa alokasi anggaran subsidi dari tahun ke tahun, bahkan hingga di tahun terakhir pemerintah ini berkuasa, tetap saja tinggi.
Sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan jika subsidi itu lebih banyak diarahkan untuk membantu sektor-sektor yang produktif, seperti subsidi pertanian, perikanan, kesehatan, atau pendidikan.
Namun, angka bicara lain. Jika kita tengok APBN 2014, dari alokasi belanja subsidi yang mencapai Rp333,7 triliun, sebagian besar diberikan untuk sektor energi, yakni Rp282,1 triliun. Adapun subsidi nonenergi cuma Rp51,6 triliun.
Lalu apa yang salah? Bukankah memberikan subsidi merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak? Bukankah rakyat cukup terbantu dengan adanya subsidi, malah mungkin sudah termanjakan dengan subsidi?
Itulah sejatinya belenggu sekaligus candu subsidi. Ia bisa menjadi obat, tapi pada saat yang lain ia juga bisa memabukkan sekaligus merusak sendi-sendi perekonomian negara. Semakin besar dosis subsidi yang dikucurkan, semakin sulit pula ekonomi Indonesia berdaulat.
Anggaran negara terus kedodoran karena harus menambal defisit akibat luar biasanya besaran subsidi di satu sisi, dan di sisi yang lain infrastruktur kian compang-camping karena pemerintah lebih suka membesarkan dana subsidi ketimbang dana pembangunan infrastruktur.
Coba bandingkan besaran subsidi energi yang mencapai Rp282,1 triliun itu dengan anggaran belanja infrastruktur tahun ini yang 'hanya' Rp198 triliun. Angka belanja infrastruktur itu bahkan masih kalah dari nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang jelas-jelas salah sasaran dan hanya terbuang menjadi asap.
Menjadi tidak mengherankan bila besarnya subsidi energi itu telah membuat infrastruktur mandek. Pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan akselerasi seperti yang diinginkan. Padahal, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menciptakan kelancaran aktivitas perekonomian nasional.
Karena itu, dalam satu acara Economics Outlook di Jakarta, kemarin, Jusuf Kalla menantang siapa pun pemimpin yang bakal terpilih pada Pemilu 2014 untuk berani menerobos belenggu anggaran subsidi energi tersebut.
Subsidi jelas dibutuhkan, tetapi bukan untuk orang-orang yang tak patut menerimanya. Langkah tidak populis dengan menghapus subsidi untuk pos-pos yang tidak produktif pada akhirnya akan jauh lebih bermartabat ketimbang terus bermain dengan kebijakan-kebijakan yang tampaknya populis, tetapi menyimpan bom waktu di dalamnya.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved