MANA yang lebih penting, mengalokasikan anggaran negara untuk subsidi yang faktanya sebagian terbuang percuma karena tidak produktif, atau memaksimalkan anggaran itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di seluruh pelosok negeri?
Jika pertanyaan itu diajukan kepada rezim pemerintah saat ini, jawaban normatifnya mungkin akan seperti ini, "Kami selalu komit menggenjot pembangunan infrastruktur, tetapi kami juga tidak mungkin menghapus subsidi karena rakyat belum siap."
Jawaban seperti itu terus dibuktikan dengan fakta bahwa alokasi anggaran subsidi dari tahun ke tahun, bahkan hingga di tahun terakhir pemerintah ini berkuasa, tetap saja tinggi.
Sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan jika subsidi itu lebih banyak diarahkan untuk membantu sektor-sektor yang produktif, seperti subsidi pertanian, perikanan, kesehatan, atau pendidikan.
Namun, angka bicara lain. Jika kita tengok APBN 2014, dari alokasi belanja subsidi yang mencapai Rp333,7 triliun, sebagian besar diberikan untuk sektor energi, yakni Rp282,1 triliun. Adapun subsidi nonenergi cuma Rp51,6 triliun.
Lalu apa yang salah? Bukankah memberikan subsidi merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak? Bukankah rakyat cukup terbantu dengan adanya subsidi, malah mungkin sudah termanjakan dengan subsidi?
Itulah sejatinya belenggu sekaligus candu subsidi. Ia bisa menjadi obat, tapi pada saat yang lain ia juga bisa memabukkan sekaligus merusak sendi-sendi perekonomian negara. Semakin besar dosis subsidi yang dikucurkan, semakin sulit pula ekonomi Indonesia berdaulat.
Anggaran negara terus kedodoran karena harus menambal defisit akibat luar biasanya besaran subsidi di satu sisi, dan di sisi yang lain infrastruktur kian compang-camping karena pemerintah lebih suka membesarkan dana subsidi ketimbang dana pembangunan infrastruktur.
Coba bandingkan besaran subsidi energi yang mencapai Rp282,1 triliun itu dengan anggaran belanja infrastruktur tahun ini yang 'hanya' Rp198 triliun. Angka belanja infrastruktur itu bahkan masih kalah dari nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang jelas-jelas salah sasaran dan hanya terbuang menjadi asap.
Menjadi tidak mengherankan bila besarnya subsidi energi itu telah membuat infrastruktur mandek. Pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan akselerasi seperti yang diinginkan. Padahal, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menciptakan kelancaran aktivitas perekonomian nasional.
Karena itu, dalam satu acara Economics Outlook di Jakarta, kemarin, Jusuf Kalla menantang siapa pun pemimpin yang bakal terpilih pada Pemilu 2014 untuk berani menerobos belenggu anggaran subsidi energi tersebut.
Subsidi jelas dibutuhkan, tetapi bukan untuk orang-orang yang tak patut menerimanya. Langkah tidak populis dengan menghapus subsidi untuk pos-pos yang tidak produktif pada akhirnya akan jauh lebih bermartabat ketimbang terus bermain dengan kebijakan-kebijakan yang tampaknya populis, tetapi menyimpan bom waktu di dalamnya.
Berita Lainnya
-
28/4/2026 05:00
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
-
27/4/2026 05:00
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
-
25/4/2026 05:00
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
-
24/4/2026 05:00
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
-
23/4/2026 05:00
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
-
22/4/2026 05:00
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
-
21/4/2026 05:00
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
-
20/4/2026 05:00
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
-
18/4/2026 05:00
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
-
17/4/2026 05:00
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
-
16/4/2026 05:00
AKSI premanisme kembali mengoyak rasa aman publik.
-
15/4/2026 05:00
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
-
14/4/2026 05:00
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
-
13/4/2026 05:00
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
-
11/4/2026 05:00
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
-
10/4/2026 05:00
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.