Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Cadangan BBM untuk Situasi Darurat
27/7/2015 00:00
MEMILIKI protokol manajemen krisis atau kondisi rnkedaruratan tertentu, dengan kelengkapan pelaksanaannya, belum menjadi rnkebiasaan di negeri ini. Umumnya, kita harus kalang kabut dan pontang-panting rnmenghadapi kedaruratan sebelum keluar dengan gagasan membentuk protokol rnkrisis. Itu pun setelah peristiwa berlalu, kita masih berlambat-lambat merealisasikan.
Contoh yang masih hangat ialah kebakaran di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, pada 5 Juli lalu. Ketiadaan manajemen krisis dan kelengkapannya membuat ribuan penumpang terlunta-lunta sampai tiga hari.
Bila ditarik lagi ke skala yang lebih luas, kita jugarn tidak siap menghadapi kondisi darurat nasional yang membutuhkan bahan rnbakar dalam jumlah banyak. Jangankan memenuhi rekomendasi International Energy rnAgency atau IEA, Indonesia bahkan tidak memiliki cadangan bahan bakar rnminyak.
Melalui Pertamina, kita hanya memiliki persediaan operasional untuk memenuhi kebutuhan BBM di bawah satu bulan. IEA menyarankan setiap negara memiliki cadangan strategis BBM yang bisa memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan.
Kita kalah jauh dengan Jepang yang memiliki enam bulan cadangan BBM nasional. Tidak mengherankan jika Jepang cepat bangkit dari rnkelumpuhan ketika PLTN Fukushima berhenti beroperasi pascabencana rntsunami pada 2011 yang diikuti penghentian seluruh PLTN di Negeri Sakurarn itu.
Penyiapan cadangan BBM sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pelaksanaan dan pengaturan di lapangan menjadi tanggung jawab Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Namun, hingga lebih dari 10 tahun terbitnya rnUndang-Undang Migas, belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih rnterperinci, termasuk besarnya cadangan yang harus dihimpun.
Banyak kendala yang dikeluhkan pemerintah, misalnya rnkebutuhan anggaran yang besar hingga ketersediaan tempat penyimpanan rncadangan BBM. Untuk menghimpun cadangan BBM 90 hari memang diperlukan dana tidak sedikit.
Cadangan premium dan solar saja memerlukan dana totalrn sekitar Rp80 triliun, dengan asumsi harga keekonomian premium Rp8.500 rnper liter dan solar Rp9.200 per liter. Itu belum termasuk biaya penyimpanan.
Dengan kebutuhan dana begitu besarnya, Pertamina dalam satu tahun ke depan hanya sanggup menghimpun cadangan untuk 30 hari.
Intervensi pemerintah yang lebih besar dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan. Persiapan menghadapi kondisi darurat tidak boleh disepelekan. Kendala-kendala yang ada akan bisa diatasi asalkan pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat. Tidak perlu harus mengalami kedaruratan terlebih dahulu.
Pengalaman di negara lain dapat menjadi bahan rujukan untuk menyusun protokol krisis. Bahkan, mungkin kita perlu mencontoh AS dan Inggris.
Keduanya memiliki protokol menghadapi bencana zombie yang hanya bersumber pada imajinasi berlandaskan rasa ketakutan berlebihan. Namun, dalam persiapan menghadapi krisis, bersikap rnparanoid akan lebih baik ketimbang bersantai-santai menunggu bencana rnbenar-benar tiba kemudian menyesal belakangan.
Contoh yang masih hangat ialah kebakaran di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, pada 5 Juli lalu. Ketiadaan manajemen krisis dan kelengkapannya membuat ribuan penumpang terlunta-lunta sampai tiga hari.
Bila ditarik lagi ke skala yang lebih luas, kita jugarn tidak siap menghadapi kondisi darurat nasional yang membutuhkan bahan rnbakar dalam jumlah banyak. Jangankan memenuhi rekomendasi International Energy rnAgency atau IEA, Indonesia bahkan tidak memiliki cadangan bahan bakar rnminyak.
Melalui Pertamina, kita hanya memiliki persediaan operasional untuk memenuhi kebutuhan BBM di bawah satu bulan. IEA menyarankan setiap negara memiliki cadangan strategis BBM yang bisa memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan.
Kita kalah jauh dengan Jepang yang memiliki enam bulan cadangan BBM nasional. Tidak mengherankan jika Jepang cepat bangkit dari rnkelumpuhan ketika PLTN Fukushima berhenti beroperasi pascabencana rntsunami pada 2011 yang diikuti penghentian seluruh PLTN di Negeri Sakurarn itu.
Penyiapan cadangan BBM sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pelaksanaan dan pengaturan di lapangan menjadi tanggung jawab Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Namun, hingga lebih dari 10 tahun terbitnya rnUndang-Undang Migas, belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih rnterperinci, termasuk besarnya cadangan yang harus dihimpun.
Banyak kendala yang dikeluhkan pemerintah, misalnya rnkebutuhan anggaran yang besar hingga ketersediaan tempat penyimpanan rncadangan BBM. Untuk menghimpun cadangan BBM 90 hari memang diperlukan dana tidak sedikit.
Cadangan premium dan solar saja memerlukan dana totalrn sekitar Rp80 triliun, dengan asumsi harga keekonomian premium Rp8.500 rnper liter dan solar Rp9.200 per liter. Itu belum termasuk biaya penyimpanan.
Dengan kebutuhan dana begitu besarnya, Pertamina dalam satu tahun ke depan hanya sanggup menghimpun cadangan untuk 30 hari.
Intervensi pemerintah yang lebih besar dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan. Persiapan menghadapi kondisi darurat tidak boleh disepelekan. Kendala-kendala yang ada akan bisa diatasi asalkan pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat. Tidak perlu harus mengalami kedaruratan terlebih dahulu.
Pengalaman di negara lain dapat menjadi bahan rujukan untuk menyusun protokol krisis. Bahkan, mungkin kita perlu mencontoh AS dan Inggris.
Keduanya memiliki protokol menghadapi bencana zombie yang hanya bersumber pada imajinasi berlandaskan rasa ketakutan berlebihan. Namun, dalam persiapan menghadapi krisis, bersikap rnparanoid akan lebih baik ketimbang bersantai-santai menunggu bencana rnbenar-benar tiba kemudian menyesal belakangan.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved