Bising Perombakan Kabinet

ATMOSFER politik di negeri ini selalu bising karena para elite susah untuk diam. Tanpa angin tiada hujan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang membuat orang terperanjat. Orang terkaget-kaget karena ia mengatakan ada menteri di Kabinet Kerja yang menghina Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Tjahjo Kumolo kontan membuat bising atmosfer politik yang mulai kondusif. Terjadi kasak-kusuk, bisik-bisik, dan tebak-menebak terkait dengan siapa menteri pembangkang yang dimaksudkan. Tak sedikit pula yang mendesak mantan Sekjen PDIP itu mengungkap secara terbuka nama menteri yang dimaksud. Sejauh ini Tjahjo Kumolo mengunci rapat-rapat mulutnya.

Ia tidak bersedia mengungkap identitas menteri tersebut. Ada dua persoalan besar di balik pernyataan Tjahjo Kumolo. Pertama, jika benar ada menteri pembangkang, hal itu memorak-porandakan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi menyatakan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.

Dengan demikian, sangat terang benderang bahwa para menteri itu ialah pembantu presiden. Mereka membantu merealisasikan visi dan misi presiden yang dijanjikan selama masa kampanye. Tujuannya tentu saja mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, menteri tidak boleh mengusung agenda pribadi.

Jika ada menteri yang mengusung agenda pribadi, sebaiknya minggir dengan kesadaran penuh sebelum dipecat Presiden. Persoalan kedua menyangkut etika jabatan. Presiden diikat sumpah jabatan. Para menteri pun demikian. Dengan demikian, mereka yang telah mengucap sumpah itu patut dan berkewajiban untuk menegakkan etika jabatan.

Misalnya, seorang menteri tidak boleh berbeda pendapat dengan presiden di depan publik. Apalagi menghina presiden di ruang terbuka atau sembunyi-sembunyi. Begitu juga sesama menteri tidak boleh bertengkar di media massa. Jauh lebih elok untuk menyampaikan perbedaan pendapat langsung kepada presiden, tidak perlu diumbar di ruang publik.

Sama eloknya untuk tidak membuka kepada publik jika ada menteri yang dinilai telah menghina presiden. Informasi seperti itu cukup menjadi konsumsi terbatas di kalangan pemerintahan. Presiden itu ibarat konduktor dalam sebuah orkestra. Para menteri ialah pemain alat musik di kementerian masing-masing. Presiden yang bertugas menjaga keharmonisan irama.

Harus jujur dikatakan bahwa orkestra yang bernama Kabinet Kerja mulai melantunkan nada sumbang. Karena itu, Presiden Joko Wododo tidak perlu ragu untuk melakukan perombakan kabinet. Kita percaya, sangat percaya, Presiden Joko Widodo tetap mandiri dalam menentukan menteri yang diganti atau tetap dipakai. Bahwa Presiden merasa perlu mendengarkan saran dari sejumlah tokoh nasional, itu bukan hal yang tabu. Sama tidak tabunya jika Presiden berkonsultasi dengan partai pendukungnya.

Meski demikian, perlu juga diingatkan agar Presiden tidak perlu didesak-desak dengan segala cara, mulai cara halus hingga cara culas, untuk melakukan perombakan kabinet. Pengungkapan informasi terkait dengan adanya menteri yang menghina presiden bisa saja dibaca sebagai bentuk lain untuk mendorong percepatan perombakan kabinet.