Macan Kertas Penyerapan Anggaran

NEGARA ini, dari tahun ke tahun, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, senantiasa kedodoran dalam menyerap anggaran. Padahal, penyerapan anggaran, terutama untuk belanja infrastruktur, menjadi variabel penentu pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran akan membuat proyek-proyek infrastruktur bergerak. Ketersediaan infrastruktur pada gilirannya akan menarik investor menanamkan investasi mereka di Indonesia.

Baik proyek pembangunan infrastruktur maupun investasi bakal menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Kita tahu ekonomi di negeri ini sebagian besar ditopang konsumsi dalam negeri. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memprogramkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada 2019.

Kita semula optimistis angka pertumbuhan ekonomi setinggi itu bakal tercapai mengingat anggaran infrastruktur meningkat secara fantastis sebagai hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Terus terang, di balik optimisme itu, kita mewanti-wanti apakah pemerintahan Jokowi-JK sanggup menyerap anggaran sebesar itu secara optimal.

Pemerintahan sebelumnya saja yang anggarannya jauh lebih kecil terseok-seok menyerapnya, apalagi pemerintahan Jokowi-JK yang anggarannya terbilang dahsyat. Ambil contoh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebelumnya, anggaran kementerian itu cuma Rp86 triliun lebih. Kini kementerian itu mendapat gerojokan anggaran hingga Rp118 triliun.

Namun, hingga Juni penyerapannya baru sekitar 13% dari target sekitar 21%. Secara keseluruhan realisasi belanja modal pemerintah Januari hingga 15 Mei 2015 baru 3,7%. Sekadar perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu realisasi belanja modal sebesar 16,7%. Rupa-rupa kendala ditunjuk pemerintah sebagai penghambat penyerapan infrastruktur.

Kendala itu meliputi persoalan struktural, seperti masalah nomenklatur di sejumlah kementerian hingga persoalan praktis, semisal pembebasan lahan dan minimnya investor. Pertumbuhan ekonomi 4,7%, bertambahnya jumlah pengangguran, serta merosotnya daya beli masyarakat semestinya cukup bagi pemerintah untuk menyelesaikan segala kendala penyerapan anggaran itu.

Rakyat telanjur menjatuhkan pilihan dan menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mengatasinya demi kesejahteraan bersama. Bila pemerintah tak sanggup menyerap anggaran secara optimal, kembalikan saja sebagian untuk subsidi harga BBM. Anggaran itu pasti habis terserap, bahkan kurang, sehingga harus ditambah di akhir tahun.

Itu tentu sebuah pemikiran yang mundur. Namun, bukan tidak mungkin rakyat berpikiran seperti itu bila penyerapan anggaran dan belanja infrastruktur jalan di tempat. Rakyat tak hendak berlama-lama bernasib seperti orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudahlah subsidi BBM dicabut, daya beli mereka pun merosot akibat lambannya penyerapan anggaran.

Postur APBN saat ini sesungguhnya sehat di atas kertas. Namun, ia sekadar menjadi macan kertas bila penyerapannya rendah. Rakyat telah rela berkorban subsidi BBM dicabut untuk dialihkan ke infrastruktur. Jangan sampai pemerintah menyia-nyiakan pengorbanan itu dengan penyerapan anggaran yang rendah.