Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Jalan Tol tidak Bebas Hambatan
16/6/2015 00:00
SATU demi satu ruas tol trans-Jawa resmi beroperasi. Yang terbaru ialah ruas Cikopo-Palimanan, Jawa Barat, dengan panjang 116,75 kilometer yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat (12/6) lalu. Ruas tol tersebut menuntaskan proyek trans-Jawa yang terletak di Jawa Barat. Sisa bolong-bolong proyek kini hanya ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan penyelesaiannya tengah dikebut.
Kehadiran tol trans-Jawa jelas memberikan dampak positif memperlancar arus kendaraan di Pulau Jawa. Logistik yang melewati jalan darat dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat. Kemacetan di jalan sepanjang pantai utara, alias pantura, Jawa terurai oleh beralihnya sebagian lalu lintas ke trans-Jawa. Beban pun terbagi.
Kerusakan jalan yang menuntut kehadiran proyek abadi perbaikan jalan pantura diharapkan berkurang. Semua itu tentu saja bisa memberikan daya tarik kepada lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di Pulau Jawa. Proyek-proyek semacam tol trans-Jawa sudah selayaknya hadir di pulau-pulau utama di Indonesia. Tujuannya agar investasi dan pembangunan merata di seluruh wilayah negeri.
Tentu akan lebih baik bila jalan nasional dengan kualitas setara dengan rata-rata tol diadakan pula, bukan melulu jalan berbayar. Perlu diingat, jalan tergolong infrastruktur dasar. Kewajiban pemerintahlah membangun infrastruktur dasar. Meski begitu, untuk saat ini kita bisa memaklumi keterbatasan pendanaan pemerintah. Pelibatan badan usaha, baik swasta maupun BUMN, merupakan jalan keluar yang cukup tepat untuk menghindari kemandekan pembangunan jalan.
Di luar Jawa, baru tol trans-Sumatra yang telah dimulai pembangunannya. Itu pun baru pada tahapan awal dan penyelesaiannya sulit diprediksikan karena terhadang oleh masalah pembebasan lahan. Itu sebuah masalah yang hingga kini belum bisa diatasi dengan solusi efektif dan mungkin akan terus menjadi penghalang proyek jalan bebas hambatan di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.
Lagi-lagi pemerintah diharapkan bisa mendapatkan obat yang mujarab untuk persoalan pembebasan lahan. Tidak hanya itu, dampak positif hanya satu dari dua sisi mata pisau tol trans. Proyek itu juga akan menimbulkan dampak negatif. Sudah terbayang di depan mata, para pemudik akan sangat antusias menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai kampung halaman.
Penggunaan mobil pribadi bakal meningkat pesat dan lama-kelamaan membuat kapasitas jalan tol menjadi tidak lagi mencukupi. Jalan yang seharusnya bebas hambatan akan menjadi penuh hambatan oleh lalu lintas yang tersendat. Oleh karena itu, cukup bijak jika proyek-proyek jalan bebas hambatan dibarengi pula dengan konsep pengembangan angkutan umum.
Itu tidak sekadar memastikan bus-bus, kapal, kereta api, dari kota satu ke kota lainnya. Yang tidak kalah penting ialah menyediakan transportasi publik yang memudahkan mobilitas pemudik di kampung halaman. Berat, memang, kerja pemerintah karena terlalu banyaknya persoalan yang membelit negeri. Namun, untuk itulah pemimpin negeri dan daerah dipilih. Persoalan negeri merupakan ujian layak atau tidakkah Anda mendapatkan nilai yang baik dari rakyat.
Kehadiran tol trans-Jawa jelas memberikan dampak positif memperlancar arus kendaraan di Pulau Jawa. Logistik yang melewati jalan darat dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat. Kemacetan di jalan sepanjang pantai utara, alias pantura, Jawa terurai oleh beralihnya sebagian lalu lintas ke trans-Jawa. Beban pun terbagi.
Kerusakan jalan yang menuntut kehadiran proyek abadi perbaikan jalan pantura diharapkan berkurang. Semua itu tentu saja bisa memberikan daya tarik kepada lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di Pulau Jawa. Proyek-proyek semacam tol trans-Jawa sudah selayaknya hadir di pulau-pulau utama di Indonesia. Tujuannya agar investasi dan pembangunan merata di seluruh wilayah negeri.
Tentu akan lebih baik bila jalan nasional dengan kualitas setara dengan rata-rata tol diadakan pula, bukan melulu jalan berbayar. Perlu diingat, jalan tergolong infrastruktur dasar. Kewajiban pemerintahlah membangun infrastruktur dasar. Meski begitu, untuk saat ini kita bisa memaklumi keterbatasan pendanaan pemerintah. Pelibatan badan usaha, baik swasta maupun BUMN, merupakan jalan keluar yang cukup tepat untuk menghindari kemandekan pembangunan jalan.
Di luar Jawa, baru tol trans-Sumatra yang telah dimulai pembangunannya. Itu pun baru pada tahapan awal dan penyelesaiannya sulit diprediksikan karena terhadang oleh masalah pembebasan lahan. Itu sebuah masalah yang hingga kini belum bisa diatasi dengan solusi efektif dan mungkin akan terus menjadi penghalang proyek jalan bebas hambatan di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.
Lagi-lagi pemerintah diharapkan bisa mendapatkan obat yang mujarab untuk persoalan pembebasan lahan. Tidak hanya itu, dampak positif hanya satu dari dua sisi mata pisau tol trans. Proyek itu juga akan menimbulkan dampak negatif. Sudah terbayang di depan mata, para pemudik akan sangat antusias menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai kampung halaman.
Penggunaan mobil pribadi bakal meningkat pesat dan lama-kelamaan membuat kapasitas jalan tol menjadi tidak lagi mencukupi. Jalan yang seharusnya bebas hambatan akan menjadi penuh hambatan oleh lalu lintas yang tersendat. Oleh karena itu, cukup bijak jika proyek-proyek jalan bebas hambatan dibarengi pula dengan konsep pengembangan angkutan umum.
Itu tidak sekadar memastikan bus-bus, kapal, kereta api, dari kota satu ke kota lainnya. Yang tidak kalah penting ialah menyediakan transportasi publik yang memudahkan mobilitas pemudik di kampung halaman. Berat, memang, kerja pemerintah karena terlalu banyaknya persoalan yang membelit negeri. Namun, untuk itulah pemimpin negeri dan daerah dipilih. Persoalan negeri merupakan ujian layak atau tidakkah Anda mendapatkan nilai yang baik dari rakyat.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved