SKANDAL besar ternyata tidak membuat FIFA merasa kehilangan legalitas dan kredibilitas. FIFA bahkan berupaya menunjukkan betapa seluruh aktivitas sepak bola di mana pun tidak boleh berjalan tanpa restu induk organisasi sepak bola dunia itu.
FIFA tanpa segan-segan mengeluarkan sanksi bagi negara-negara anggota yang dinilai tidak patuh terhadap aturan FIFA. Sanksi terbaru dikeluarkan FIFA, pekan lalu. Seusai menggelar pertemuan darurat Komite Eksekutif di Zurich, Swiss, Sabtu (30/5), FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia karena mereka menganggap ada intervensi pemerintah.
Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke-lah yang meneken surat pemberian sanksi itu dan mengabarkannya kepada Sekjen PSSI Azwan Karim. Melalui sanksi itu, FIFA melarang organisasi sepak bola Indonesia, PSSI, untuk bertanding dalam berbagai turnamen internasional.
Tidak hanya itu, dengan jatuhnya sanksi FIFA terhadap Indonesia tersebut, PSSI tidak diperkenankan menerima berbagai macam bentuk bantuan dari FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia.
Bentuk-bentuk bantuan yang tidak diperkenankan diterima Indonesia itu meliputi bantuan dana, program, dan kursus. Pelarangan untuk menerima bantuan itu baru dihentikan jika syarat-syarat yang ditetapkan FIFA sudah dipenuhi Indonesia.
Sanksi FIFA itu tentu menjadi sebuah pukulan tersendiri bagi persepakbolaan nasional. Kita sangat prihatin dan ikut menyesalkan diterimanya sanksi dari FIFA tersebut.
Tanpa sanksi dari FIFA pun sesungguhnya persoalan dalam dunia persepakbolaan kita sudah sangat berat. Selama puluhan tahun berbagai persoalan yang membelenggu sepak bola kita belum dapat diselesaikan dengan tuntas.
Hal itu tecermin pada buruknya prestasi sepak bola kita di level internasional dari waktu ke waktu.
Akan tetapi, sanksi sudah dijatuhkan FIFA. Kita tentu harus realistis dan menjalani sanksi yang telah dijatuhkan tersebut, suka atau tidak suka. Untuk menghadapi sanksi tersebut, kita pun sependapat dengan sikap Kementerian Pemuda dan Olahraga, yakni tidak perlu terlalu meratapi jatuhnya sanksi.
Pertama, karena sanksi FIFA itu tidak serta-merta mematikan seluruh aktivitas persepakbolaan kita. FIFA, misalnya, masih mengizinkan Indonesia untuk mengikuti turnamen internasional di level Asia Tenggara, khususnya bagi tim U-23. Tim U-23 kita tetap diberi kesempatan untuk dapat berlaga di SEA Games Singapura.
Kedua, seluruh aktivitas di dalam negeri masih tetap bisa diselenggarakan kendati kompetisi tersebut tidak diakui FIFA. Artinya, aktivitas klub dan seluruh event sepak bola masih bisa berlangsung sehingga denyut ekonomi dan sisi hiburan bagi rakyat tetap bisa berjalan.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kemenpora juga sedang berupaya memperbaiki iklim persepakbolaan kita. Melalui keputusan Kemenpora membekukan PSSI dan membentuk Tim Transisi, kita melihat sesungguhnya upaya perbaikan tengah dijalankan.
Karena itu, kita mendorong agar sanksi FIFA itu tidak dianggap sebagai bencana. Bahkan, bisa jadi ia berkah untuk membenahi persepakbolaan nasional. Kita ingin sanksi FIFA itu menjadi momentum pembenahan tata kelola organisasi.
Itu penting agar saat sanksi itu kelak dicabut kembali, PSSI mampu menghasilkan prestasi yang tidak lagi memalukan.
Berita Lainnya
-
09/8/2025 05:00
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
08/8/2025 05:00
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
07/8/2025 05:00
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
06/8/2025 05:00
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
05/8/2025 05:00
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
04/8/2025 05:00
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
02/8/2025 05:00
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
01/8/2025 05:00
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
31/7/2025 05:00
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
30/7/2025 05:00
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
29/7/2025 05:00
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
28/7/2025 05:00
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
26/7/2025 05:00
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
25/7/2025 05:00
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
24/7/2025 05:00
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
23/7/2025 05:00
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.