Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
SUARA dukungan, begitu pula suara keraguan, pasti akan selalu muncul dalam menanggapi setiap pembentukan tim seleksi. Lazim saja, makin tinggi 'gengsi' lembaga makin hebat pula komentar, harapan, sekaligus tekanan yang bakal muncul menyertai terbentuknya tim tersebut. Apalagi untuk sekelas Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam situasi KPK saat ini yang berada di bawah sorotan karena sejumlah pemimpinnya dirundung kasus hukum yang memaksa mereka harus nonaktif, kerja panitia seleksi (pansel) yang sudah berat memang menjadi bertambah berat. Amat berat karena mereka bak saringan awal yang boleh jadi akan menentukan hitam putihnya KPK nanti.
Tugas berat itulah yang barangkali memicu keraguan dari sebagian kalangan setelah melihat figur dan profil sembilan anggota teranyar Pansel Pimpinan KPK 2015.
Ada yang meragukan kapabilitas anggota pansel yang disebut hanya pintar soal teori, tapi tak punya banyak pengalaman dalam praktik pemberantasan korupsi. Ada pula yang meragukan independensi serta daya tahan mereka menghadapi intervensi. Bahkan ada yang meniupkan isu ketua pansel Destry Damayanti sebagai staf ahli Menteri BUMN. Namun, dalam wawancara dengan Media Indonesia (25/5), Destry menepis isu itu.
Akan tetapi, di sisi lain, banyak yang melihat tantangan besar yang dihadapi pansel justru sebagai alasan untuk mendukung. Menurut mereka, ini bukan saatnya mengobral keraguan karena alih-alih mau menjawab keraguan, mulai bekerja pun mereka belum. Biarkan mereka bekerja. Berilah waktu mereka menunjukkan kemampuan dan kecakapan, tanpa tekanan, tanpa intervensi, tanpa rupa-rupa titipan.
Kita semua, publik, tentu menginginkan lembaga antirasywah yang lebih kuat sekaligus lebih berintegritas daripada yang ada sekarang. Masyarakat pasti ingin KPK yang bertenaga, yang tak mudah diperlemah oleh hantaman-hantaman baik dari dalam maupun dari luar.
Dalam perspektif ideal, sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pansel kemarin, KPK di masa datang harus dikelola oleh jajaran komisioner mumpuni, yang tidak hanya punya keberanian dan kejujuran tingkat tinggi, tapi juga menguasai, memiliki pengetahuan sekaligus jejaring lintas bidang mengingat kejahatan korupsi hari ini yang terus berevolusi dalam rupa-rupa bentuk.
Publik menginginkan KPK yang bisa bekerja sama dengan institusi penegak hukum lain, yakni kejaksaan dan Polri. Dari sisi itu, sejatinya Presiden Jokowi telah melakukan terobosan menarik dengan memilih sembilan perempuan dengan latar belakang beragam sebagai anggota pansel.
Ketika praktik korupsi terus menggurita ke segala arah dan sudut, kecakapan pansel yang saling melengkapi di hampir semua bidang amat diharapkan mampu menemukan sosok pemimpin KPK yang juga cakap dan jeli menelusuri lubang-lubang sumber korupsi.
Karena itu, kita ingin publik menghormati pilihan Presiden. Tidak elok rasanya kita menumpuk keraguan kepada sembilan orang ini ketika mereka belum mulai bekerja.
Boleh saja ada yang beranggapan mereka hanya pakar dari sisi teori dan kurang mumpuni dalam praktik pemberantasan korupsi, tapi toh mereka tak punya jejak buruk dalam hal korupsi.
Mereka juga relatif steril dari tangan-tangan kotor yang nantinya bakal melakukan tekanan demi memuluskan kroninya menjadi komisioner KPK.
Kita juga mengingatkan kepada pansel terpilih agar tetap berjalan lurus tanpa kompromi. Berikan kinerja terhebat untuk menghasilkan komisioner terbaik.
Bila perlu, dengan melamar orang-orang yang punya kompetensi, kapasitas, dan bisa bekerja sama dengan penegak hukum lain dalam mencegah dan memberantas korupsi.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved