Pansel Hebat untuk KPK Hebat

26/5/2015 00:00

SUARA dukungan, begitu pula suara keraguan, pasti akan selalu muncul dalam menanggapi setiap pembentukan tim seleksi. Lazim saja, makin tinggi 'gengsi' lembaga makin hebat pula komentar, harapan, sekaligus tekanan yang bakal muncul menyertai terbentuknya tim tersebut. Apalagi untuk sekelas Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam situasi KPK saat ini yang berada di bawah sorotan karena sejumlah pemimpinnya dirundung kasus hukum yang memaksa mereka harus nonaktif, kerja panitia seleksi (pansel) yang sudah berat memang menjadi bertambah berat. Amat berat karena mereka bak saringan awal yang boleh jadi akan menentukan hitam putihnya KPK nanti.

Tugas berat itulah yang barangkali memicu keraguan dari sebagian kalangan setelah melihat figur dan profil sembilan anggota teranyar Pansel Pimpinan KPK 2015.

Ada yang meragukan kapabilitas anggota pansel yang disebut hanya pintar soal teori, tapi tak punya banyak pengalaman dalam praktik pemberantasan korupsi. Ada pula yang meragukan independensi serta daya tahan mereka menghadapi intervensi. Bahkan ada yang meniupkan isu ketua pansel Destry Damayanti sebagai staf ahli Menteri BUMN. Namun, dalam wawancara dengan Media Indonesia (25/5), Destry menepis isu itu.

Akan tetapi, di sisi lain, banyak yang melihat tantangan besar yang dihadapi pansel justru sebagai alasan untuk mendukung. Menurut mereka, ini bukan saatnya mengobral keraguan karena alih-alih mau menjawab keraguan, mulai bekerja pun mereka belum. Biarkan mereka bekerja. Berilah waktu mereka menunjukkan kemampuan dan kecakapan, tanpa tekanan, tanpa intervensi, tanpa rupa-rupa titipan.

Kita semua, publik, tentu menginginkan lembaga antirasywah yang lebih kuat sekaligus lebih berintegritas daripada yang ada sekarang. Masyarakat pasti ingin KPK yang bertenaga, yang tak mudah diperlemah oleh hantaman-hantaman baik dari dalam maupun dari luar.

Dalam perspektif ideal, sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pansel kemarin, KPK di masa datang harus dikelola oleh jajaran komisioner mumpuni, yang tidak hanya punya keberanian dan kejujuran tingkat tinggi, tapi juga menguasai, memiliki pengetahuan sekaligus jejaring lintas bidang mengingat kejahatan korupsi hari ini yang terus berevolusi dalam rupa-rupa bentuk.

Publik menginginkan KPK yang bisa bekerja sama dengan institusi penegak hukum lain, yakni kejaksaan dan Polri. Dari sisi itu, sejatinya Presiden Jokowi telah melakukan terobosan menarik dengan memilih sembilan perempuan dengan latar belakang beragam sebagai anggota pansel.

Ketika praktik korupsi terus menggurita ke segala arah dan sudut, kecakapan pansel yang saling melengkapi di hampir semua bidang amat diharapkan mampu menemukan sosok pemimpin KPK yang juga cakap dan jeli menelusuri lubang-lubang sumber korupsi.

Karena itu, kita ingin publik menghormati pilihan Presiden. Tidak elok rasanya kita menumpuk keraguan kepada sembilan orang ini ketika mereka belum mulai bekerja.

Boleh saja ada yang beranggapan mereka hanya pakar dari sisi teori dan kurang mumpuni dalam praktik pemberantasan korupsi, tapi toh mereka tak punya jejak buruk dalam hal korupsi.

Mereka juga relatif steril dari tangan-tangan kotor yang nantinya bakal melakukan tekanan demi memuluskan kroninya menjadi komisioner KPK.

Kita juga mengingatkan kepada pansel terpilih agar tetap berjalan lurus tanpa kompromi. Berikan kinerja terhebat untuk menghasilkan komisioner terbaik.

Bila perlu, dengan melamar orang-orang yang punya kompetensi, kapasitas, dan bisa bekerja sama dengan penegak hukum lain dalam mencegah dan memberantas korupsi.



Berita Lainnya