Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Akhiri Aksi Amputasi KPK
20/2/2014 00:00
PEMBAHASAN revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kian jauh panggang dari api, bahkan makin juauh dari semangat menegakkan keadilan. Selain penuh pasal polemik, waktu pembahasan yang tersisa di DPR juga sangat tidak mencukupi.
Hingga akhir masa sidang IV atau 10 Juli 2014, waktu kerja DPR kurang dari 100 hari. Kecuali negara ini ingin menghasilkan kitab undang-undang yang penuh cacat, maka pembahasan sudah semestinya dibatalkan.
Desakan serupa kemarin disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR. Melalui surat, KPK meminta pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut ditunda.
Permintaan KPK sangat masuk akal. KUHP baru yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR jauh lebih tambun daripada KUHP lama. Draf itu memuat 766 pasal atau bertambah 197 pasal dari yang lama.
RUU KUHP ini juga harus lebih dahulu dibahas sebelum pembahasan RUU KUHAP. Pembahasan yang bersamaan sangat tidak diinginkan dan membahayakan karena dapat menyebabkan tumpang-tindih, bahkan saling mengingkari undang-undang.
Selain itu, materi isi RUU KUHAP tidak kalah bermasalah. Setidaknya ada 12 isu dalam RUU itu yang berpotensi melemahkan KPK. Salah satu yang menonjol ialah soal penyadapan. Selain harus dengan seizin hakim, kegiatan penyadapan juga dapat dibatalkan oleh hakim. Padahal, selama ini telah terbukti banyak kasus korupsi bisa diungkap lewat penyadapan.
Bukan hanya pada tahap penyidikan, upaya pelemahan pemberantasan korupsi juga tampak dalam penuntutan. RUU KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan MA pun tidak boleh lebih berat daripada putusan pengadilan tinggi.
Pasal-pasal tersebut jelas menggerogoti penegakan hukum. Bukannya memperkuat aturan yang telah ada, pemerintah dan DPR justru menyediakan celah untuk koruptor. Apalagi, kedua RUU tersebut tidak memasukkan korupsi dalam nomenklatur kejahatan luar biasa.
RUU cacat semacam itu sulit diharapkan dapat dibenahi tanpa kerja maksimal DPR. Harapan tersebut makin diawang-awang jika melihat ruang rapat di Senayan sekarang ini.
Jelang pemilu, para anggota dewan makin malas hadir. Dalam rapat paripurna kemarin, dari 560 anggota dewan, hanya 226 orang yang hadir.
Dengan kinerja yang menurun, DPR semestinya menyetujui permintaan KPK. Ketimbang nanti tidak serius membahas RUU lalu diam-diam menyediakan karpet merah untuk koruptor, akan jauh lebih baik jika DPR tidak membahas kedua RUU itu sama sekali.
Bahkan keputusan pembatalan pembahasan revisi KUHP dan KUHAP mungkin dapat menjadi satu-satunya ketiadaan kerja DPR yang akan dipuji rakyat. Dengan langkah itu, sesungguhnya DPR akan menepis kecurigaan akan komitmen pada pemberantasan korupsi. Pasalnya, hingga kini ada 65 anggota dewan yang diproses hukum terkait dengan korupsi.
Penghentian pembahasan RUU semestinya didukung Presiden. Sebagai orang yang pernah berjanji akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, penghentian pembahasan akan menjadi warisan berharga.
Hingga akhir masa sidang IV atau 10 Juli 2014, waktu kerja DPR kurang dari 100 hari. Kecuali negara ini ingin menghasilkan kitab undang-undang yang penuh cacat, maka pembahasan sudah semestinya dibatalkan.
Desakan serupa kemarin disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR. Melalui surat, KPK meminta pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut ditunda.
Permintaan KPK sangat masuk akal. KUHP baru yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR jauh lebih tambun daripada KUHP lama. Draf itu memuat 766 pasal atau bertambah 197 pasal dari yang lama.
RUU KUHP ini juga harus lebih dahulu dibahas sebelum pembahasan RUU KUHAP. Pembahasan yang bersamaan sangat tidak diinginkan dan membahayakan karena dapat menyebabkan tumpang-tindih, bahkan saling mengingkari undang-undang.
Selain itu, materi isi RUU KUHAP tidak kalah bermasalah. Setidaknya ada 12 isu dalam RUU itu yang berpotensi melemahkan KPK. Salah satu yang menonjol ialah soal penyadapan. Selain harus dengan seizin hakim, kegiatan penyadapan juga dapat dibatalkan oleh hakim. Padahal, selama ini telah terbukti banyak kasus korupsi bisa diungkap lewat penyadapan.
Bukan hanya pada tahap penyidikan, upaya pelemahan pemberantasan korupsi juga tampak dalam penuntutan. RUU KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan MA pun tidak boleh lebih berat daripada putusan pengadilan tinggi.
Pasal-pasal tersebut jelas menggerogoti penegakan hukum. Bukannya memperkuat aturan yang telah ada, pemerintah dan DPR justru menyediakan celah untuk koruptor. Apalagi, kedua RUU tersebut tidak memasukkan korupsi dalam nomenklatur kejahatan luar biasa.
RUU cacat semacam itu sulit diharapkan dapat dibenahi tanpa kerja maksimal DPR. Harapan tersebut makin diawang-awang jika melihat ruang rapat di Senayan sekarang ini.
Jelang pemilu, para anggota dewan makin malas hadir. Dalam rapat paripurna kemarin, dari 560 anggota dewan, hanya 226 orang yang hadir.
Dengan kinerja yang menurun, DPR semestinya menyetujui permintaan KPK. Ketimbang nanti tidak serius membahas RUU lalu diam-diam menyediakan karpet merah untuk koruptor, akan jauh lebih baik jika DPR tidak membahas kedua RUU itu sama sekali.
Bahkan keputusan pembatalan pembahasan revisi KUHP dan KUHAP mungkin dapat menjadi satu-satunya ketiadaan kerja DPR yang akan dipuji rakyat. Dengan langkah itu, sesungguhnya DPR akan menepis kecurigaan akan komitmen pada pemberantasan korupsi. Pasalnya, hingga kini ada 65 anggota dewan yang diproses hukum terkait dengan korupsi.
Penghentian pembahasan RUU semestinya didukung Presiden. Sebagai orang yang pernah berjanji akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, penghentian pembahasan akan menjadi warisan berharga.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved