Saatnya Buruh ke Jalur Parlemen

SEPERTI menjadi semacam ritual, setiap peringatan Hari Buruh 1 Mei selalu dipuncaki dengan unjuk rasa buruh. Selama bertahun-tahun, termasuk hari ini, jalanan masih menjadi pilihan utama para buruh untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Tetapi, tahun ini ada sedikit fakta mencerahkan. Sejumlah unsur buruh berencana memanfaatkan peringatan Hari Buruh untuk menumbuhkan embrio pembentukan Partai Buruh. Mulai muncul kesadaran di kalangan buruh bahwa perjuangan untuk menuntut kesejahteraan mesti diartikulasikan lewat jalur politik. Melalui partai, perjuangan dapat digeser dari jalur parlemen jalanan ke jalur parlemen yang sesungguhnya.

Bagaimana pun, gerakan buruh sejatinya memang sebuah gerakan politik. Bukan sekadar gerakan moral. Buruh juga tak semestinya terus-terusan berperan sebagai kelompok penekan pemerintah. Dengan kekuatan yang dipunyai, baik massa maupun organisasi, mereka seharusnya mampu berada di barisan kelompok pemangku kepentingan.

Jika terus memosisikan diri sebagai kelompok penekan, suara buruh akan senantiasa berhadapan dengan tembok. Sekali waktu mungkin berhasil, tapi yang sering terjadi mereka gagal mendobrak tembok harapan yang pada sisi sebaliknya tentu disangga kepentingan-kepentingan lain yang berlawanan dengan kepentingan buruh.

Bila buruh betul-betul ingin memperjuangkan nasib dan kepentingan mereka, mengapa tak memilih jalan taktis dengan masuk sebagai bagian dari pengambil keputusan? Bila ingin suara mereka menjadi titah, mengapa tidak sekalian ikut dalam pertarungan untuk menjadi penguasa, atau setidaknya bagian dari kekuasaan?

Di alam demokrasi, tentu tidak ada yang salah dengan unjuk rasa dan demonstrasi. Selama masih patuh pada koridor hukum yang berlaku, sah-sah saja setiap orang atau kelompok menyuarakan kepentingannya dengan berdemonstrasi. Termasuk buruh dan organisasi buruh.

Namun, kiranya ada pilihan yang jauh lebih cerdas, lebih bermartabat, juga jauh lebih efektif ketimbang terus menerus meneriakkan tuntutan dan gugatan di jalanan. Untuk menempuh pilihan itu, jalan satu-satunya ialah dengan melembagakan kekuatan tersebut dalam bingkai partai politik berbasis buruh.

Hanya dengan wadah parpol, buruh bisa bertarung gagasan dan memperjuangkan kepentingannya di parlemen. Dengan parpol pula buruh punya kesempatan masuk dalam eksekutif sekaligus menjadi penentu kebijakan. Bukankah itu jauh lebih elegan dan efektif?

Benar bahwa untuk menyatukan buruh dalam satu wadah partai politik tidaklah mudah. Setiap buruh dan organisasi yang menaunginya pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Buruh di negeri ini juga pernah punya sejarah kegagalan dalam mengembangkan partai di awal-awal era reformasi. Partai Buruh saat itu layu tanpa sempat berkembang.

Tetapi, itulah yang disebut perjuangan. Tengoklah bagaimana Partai Buruh di Inggris dan Australia yang kini begitu kuat posisi politiknya, mereka pun mengawali dengan susah payah. Kekuatan yang mereka gapai sekarang bukanlah hasil perjuangan instan, melainkan perjalanan panjang menyatukan beragam kepentingan yang menyesakinya.

Forum ini sepakat peringatan Hari Buruh kali ini tak boleh lagi hanya dijejali dengan kampanye persoalan-persoalan normatif perburuhan, tapi menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran politik kaum buruh. Inilah saatnya mereka bangkit. Bukan dengan teriakan dan kepalan tangan, apalagi dengan cara anarkistis, melainkan dengan mengakumulasi serta melembagakan kekuatan yang mereka punya dalam wadah partai politik. Dengan begitu, demokrasi kita juga akan lebih sehat dan dewasa.