Benahi Kompensasi dan Komunikasi

PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkuasa di tengah begitu tingginya ekspektasi masyarakat dan berbagai kalangan akan perubahan dan penyelesaian berbagai persoalan bangsa yang belum teratasi oleh rezim sebelumnya. Pun, Jokowi-JK mengawali pemerintahan di tengah kondisi ekonomi global yang dilanda ketidakpastian. Di sisi lain, mereka harus merampungkan konsolidasi politik. Di tengah berbagai persoalan itu, sangat wajar ketika kinerja enam bulan pemerintahan Jokowi-JK belum mendapat apresiasi publik. Dua survei mengenai kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang diluncurkan bulan ini menyebutkan tingkat kepuasan publik di bawah 50%.

Sektor ekonomi menjadi sorotan utama sebagai bidang yang dianggap menunjukkan performa buruk. Penyebabnya ialah persepsi publik terkait dengan pemangkasan subsidi bahan bakar minyak sehingga harga BBM mengikuti harga minyak mentah di pasar global. Itu tentu berakibat pada kenaikan harga bahan pokok yang menyebabkan tergerusnya daya beli rakyat. Dorongan bagi Presiden untuk merombak kabinet, khususnya bidang ekonomi, terus mengemuka. Namun, bukan berarti rapor enam bulan ini memperlihatkan sebuah kegagalan.

Apalagi BI menyebut kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga baik. Pemerintah dan BI juga mampu mengelola dampak eksternal kebijakan moneter di Amerika Serikat, termasuk pelemahan rupiah. Apalagi, pemerintah telah menegaskan pilihan kebijakan yang diambil untuk menciptakan adiksi positif terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Tujuan utamanya ialah bagaimana membangun fondasi kuat untuk masa mendatang.

Tidak boleh dimungkiri, pemerintah telah menggagas dan menjalankan berbagai terobosan penting. Salah satu yang terpenting ialah memangkas subsidi BBM. Dalam jangka pendek, kebijakan pencabutan subsidi BBM tentu memberatkan rakyat karena naiknya berbagai kebutuhan pokok. Namun, dalam jangka panjang kebijakan itu membuka pintu bagi penegakan ruang fiskal yang jauh lebih longgar. Duit dari pemangkasan subsidi BBM dialihkan ke proyek dan program produktif, terutama untuk pemba¬ngunan infrastruktur.

Meskipun tidak populer, pemangkasan subsidi BBM harus diambil. Seperti obat untuk orang sakit, agar sembuh, orang yang sakit harus tetap minum obat walaupun pahit. Pemerintah bekerja bukan hanya untuk enam bulan, melainkan hingga lima tahun. Bila kebijakan pemerintah bidang ekonomi sudah berada di jalan yang benar, dua hal yang perlu dilakukan pemerintah agar kinerja ekonominya dipersepsikan positif oleh publik, ialah kompensasi dan komunikasi. Betul pemerintah telah meluncurkan berbagai program sebagai kompensasi atas dialihkannya subsidi BBM.

Pemerintah, misalnya, antara lain sudah meluncurkan kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, serta program simpanan keluarga sejahtera, untuk mengurangi beban ekonomi rakyat. Namun, pelaksanaan di lapangan masih memperlihatkan banyak persoalan. Itulah yang harus dibenahi pemerintah agar kompensasi dirasakan secara nyata dan publik pun memersepsinya secara positif. Pemerintah perlu mengomunikasikan bahwa program-program ekonominya bertujuan jangka menengah dan jangka panjang. Jokowi-JK serta jajaran kabinet mesti memberi pemahaman kepada rakyat yang selama ini dimanjakan dengan kebijakan ekonomi jangka pendek bahwa pemerintah tengah membeli masa depan dengan harga hari ini. Pemerintah harus segera menjalankan kompensasi dan komunikasi secara cepat dan akurat. Bila tidak, pemerintah sama saja sedang meluncurkan program kartu Indonesia sabar. Tapi, kesabaran rakyat tentu ada batasnya.