Memberesi Mafia Pangan

SINYAL positif bagi pertumbuhan ekonomi datang dari kinerja perdagangan di kuartal pertama tahun ini. Ibarat main sepak bola, Indonesia mampu mencetak hattrick dengan mencatat surplus neraca perdagangan selama tiga bulan berurutan, dari Januari hingga Maret. Bahkan boleh disebut quattrick karena tren suplus neraca ekspor-impor tersebut sebetulnya sudah dimulai sejak Desember 2014.

Sinyal itu kian kuat karena Indonesia tidak sekadar berhasil menjaga capaian positif itu, tapi juga terus mencatat kenaikan nilai surplus dari bulan ke bulan. Pada Januari, surplus perdagangan sebesar US$640 juta. Februari naik menjadi US$660 juta, dan Maret melonjak hampir dua kali lipat hingga mencapai US$1,13 miliar.

Mungkin terlampau pagi bagi kita untuk menilai terlalu tinggi kinerja pemerintah atas kemampuannya menjaga momentum surplus dalam tiga bulan terakhir. Pun, barangkali masih terlalu dini bila kita menyebut ini sebagai keberhasilan pemerintah memperbaiki tata niaga perdagangan yang selama ini teramat amburadul, yang membuat kita lebih mengenal kata defisit ketimbang surplus.

Namun, bolehlah ini disebut sebagai bukti permulaan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, sudah memulai langkahnya dengan benar dan sesuai dengan track yang semestinya. Tak adil juga bila kita tidak memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dalam mengerek ekspor sekaligus menekan impor di tengah situasi perekonomian global yang sejatinyarntak menggembirakan.

Apalagi, di sektor perdagangan, negeri ini memang sudah lama salah urus. Ketiadaan grand strategy membuat Indonesia senantiasa dibayang-bayangi hantu defisit. Bahkan ketika kita bicara perdagangan komoditas pertanian dan pangan yang mestinya menjadi unggulan kita sebagai negara agraris, defisit tetap menjadi momok yang sulit dihindari. Tata niaganya pun jauh dari berkeadilan.

Kendali impor selama ini kerap luput dari genggaman pemerintah karena banyak tangan tak terlihat yang ikut bermain demi pemenuhan rente. Merekalah yang acap disebut mafia perdagangan. Ironisnya, itu terjadi pula pada komoditas-komoditas pokok masyarakat.

Pada satu masa, perut anak bangsa ini bahkan pernah sedemikian bergantungnya pada produk impor. Karena itu, publik sangat berharap banyak pada Kementerian Perdagangan untuk betul-betul merealisasikan janjinya memberesi mafia, terutama mafia pangan.

Surplus perdagangan sepanjang kuartal I 2015 harus dijadikan momentum karena untuk mempertahankannya, pemerintah salah satunya mesti mengendalikan produk konsumsi, terutama kebutuhan pangan. Fakta surplus itu ialah modal awal amat berharga untuk memupuk kepercayaan diri bahwa sebenarnya kita mampu bila mau.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga menjanjikan pemerintah bakal mengeluarkan peraturan presiden(perpres) tentang penetapan dan penyimpanan bahan pokok. Tujuannya amat ideal, untuk melindungi konsumen dan petani dari permainan harga dan serbuan komoditas impor yang diciptakan pengusaha nakal alias mafia.

Namun, mesti diingat bahwa pemerintah tak boleh berhenti sebatas memproduksi harapan. Mereka harus merealisasikan harapan rakyat tanpa perlu menunggu diingatkan atau ditagih.

Di sektor ini, harapan publik ialah musnahnya tangan-tangan mafia pengacau tata niaga. Untuk itu, pemerintah tak boleh sekali pun ciut nyali untuk memotong akar tunggang mafia pangan yang telah menjalar ke segala lini dan bukan tidak mungkin sejak lama bercokol di tubuh pemerintah sendiri. Keberanian dan kecermatan mesti dikedepankan karena rakyat tak ingin negeri ini terus-menerus takluk kepada mafia.