Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Menanti Kehadiran Negara
04/1/2014 00:00
PERGANTIAN tahun mestinya menjadi momen penting untuk menumbuhkan optimisme dan membangkitkan harapan. Tak terkecuali awal 2014 yang menandai mulainya tahun politik yang bakal riuh dengan kompetisi dan kontestasi politik.
Namun, harapan akan datangnya perbaikan itu meredup seiring dengan pengumuman data Badan Pusat Statistik ihwal tingkat biaya hidup yang kian terkerek. Dalam kurun lima tahun, kenaikan biaya hidup mencapai 43% hingga 96,3%.
Naiknya biaya hidup jelas berbanding lurus dengan kian beratnya beban hidup. Apalagi, tingkat pendapatan masyarakat kalah jauh jika dibandingkan dengan naiknya harga-harga.
Kini, beban hidup itu kian bertambah berat sejak PT Pertamina (persero) menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram, dari sekitar Rp70 ribu per tabung menjadi Rp118 ribu per tabung. Badan usaha milik negara bidang minyak dan gas itu memutuskan menaikkan harga elpiji 12 kg karena tingginya harga pokok elpiji di pasar dan turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar.
Pertamina menjelaskan kerugian tersebut timbul akibat harga jual elpiji 12 kg masih jauh di bawah harga
pokok perolehan. Harga yang berlaku saat ini ditetapkan pada Oktober 2009, yaitu Rp5.850 per kg. Padahal, harga pokok saat ini Rp10.785 per kg. Akibatnya, Pertamina pun tekor triliunan rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan kerugian Pertamina dari bisnis elpiji nonsubsidi pada 2011-Oktober 2012 mencapai Rp7,73 triliun, dan dikategorikan sebagai kerugian negara.
Kita memahami, sebagai korporasi yang dituntut untung dan memberikan masukan uang kepada negara, Pertamina tak boleh dan tak elok jika merugi. Rakyat juga pasti senang memiliki BUMN yang sehat dan bisa dibanggakan di level global.
Namun, konstitusi sudah menggariskan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Elpiji berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu, elpiji harus dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Rakyat akan makmur bila beban hidup lebih rendah ketimbang pendapatan. Jika yang terjadi sebaliknya, itu berarti negara gagal menggunakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk memakmurkan.
Maka, jika negara ingin rakyatnya sejahtera, hambatan yang menyebabkan rakyat menerima beban hidup kian berat harus dihilangkan. Dalam konteks elpiji, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, pemerintah tak boleh cuci tangan.
Jangan biarkan Pertamina bertarung sendiri, mengatasi dilemanya sendiri. Apalagi, apa yang terjadi dengan BUMN tak bisa sepenuhnya dilepaskan dari peran pemerintah.
Kerugian bisnis elpiji sesungguhnya menunjukkan pemerintah kurang jeli menganalisis berbagai kemungkinan yang terjadi. Perencanaan pemerintah soal anggaran dan berbagai kebijakan energi dan turunannya juga tidak cermat.
Jangan biarkan rakyat yang sudah yatim piatu menjadi kian tak berdaya karena diimpit beban hidup yang kian berat.
Namun, harapan akan datangnya perbaikan itu meredup seiring dengan pengumuman data Badan Pusat Statistik ihwal tingkat biaya hidup yang kian terkerek. Dalam kurun lima tahun, kenaikan biaya hidup mencapai 43% hingga 96,3%.
Naiknya biaya hidup jelas berbanding lurus dengan kian beratnya beban hidup. Apalagi, tingkat pendapatan masyarakat kalah jauh jika dibandingkan dengan naiknya harga-harga.
Kini, beban hidup itu kian bertambah berat sejak PT Pertamina (persero) menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram, dari sekitar Rp70 ribu per tabung menjadi Rp118 ribu per tabung. Badan usaha milik negara bidang minyak dan gas itu memutuskan menaikkan harga elpiji 12 kg karena tingginya harga pokok elpiji di pasar dan turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar.
Pertamina menjelaskan kerugian tersebut timbul akibat harga jual elpiji 12 kg masih jauh di bawah harga
pokok perolehan. Harga yang berlaku saat ini ditetapkan pada Oktober 2009, yaitu Rp5.850 per kg. Padahal, harga pokok saat ini Rp10.785 per kg. Akibatnya, Pertamina pun tekor triliunan rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan kerugian Pertamina dari bisnis elpiji nonsubsidi pada 2011-Oktober 2012 mencapai Rp7,73 triliun, dan dikategorikan sebagai kerugian negara.
Kita memahami, sebagai korporasi yang dituntut untung dan memberikan masukan uang kepada negara, Pertamina tak boleh dan tak elok jika merugi. Rakyat juga pasti senang memiliki BUMN yang sehat dan bisa dibanggakan di level global.
Namun, konstitusi sudah menggariskan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Elpiji berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu, elpiji harus dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Rakyat akan makmur bila beban hidup lebih rendah ketimbang pendapatan. Jika yang terjadi sebaliknya, itu berarti negara gagal menggunakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk memakmurkan.
Maka, jika negara ingin rakyatnya sejahtera, hambatan yang menyebabkan rakyat menerima beban hidup kian berat harus dihilangkan. Dalam konteks elpiji, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, pemerintah tak boleh cuci tangan.
Jangan biarkan Pertamina bertarung sendiri, mengatasi dilemanya sendiri. Apalagi, apa yang terjadi dengan BUMN tak bisa sepenuhnya dilepaskan dari peran pemerintah.
Kerugian bisnis elpiji sesungguhnya menunjukkan pemerintah kurang jeli menganalisis berbagai kemungkinan yang terjadi. Perencanaan pemerintah soal anggaran dan berbagai kebijakan energi dan turunannya juga tidak cermat.
Jangan biarkan rakyat yang sudah yatim piatu menjadi kian tak berdaya karena diimpit beban hidup yang kian berat.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved