Melecut Kinerja Menteri

TUGAS utama para menteri Kabinet Kerja mestinya merealisasikan visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Visi yang dimaksud ialah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong. Setelah hampir enam bulan para menteri bekerja, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja para pembantu presiden itu. Desakan agar Presiden melakukan evaluasi pun terus mengemuka.

Evaluasi jelas keniscayaan. Ia merupakan kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai, dan mengklasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program yang ditetapkan untuk mewujudkan visi. Ada sembilan program prioritas yang disebut Nawa Cita untuk mewujudkan visi Jokowi-Kalla sebagaimana yang telah dituangkan dalam janji-janji kampanye.

Nawa Cita itu mestinya dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Apakah program kerja mereka telah disusun berdasarkan Nawa Cita dan yang paling penting ialah sejauh mana implementasinya. Maka, wajar belaka jika desakan untuk mengevaluasi kinerja menteri itu paralel dengan tuntutan agar Presiden merealisasikan janji-janjinya. Itulah, misalnya, yang dikemukakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, partai pemenang Pemilu 2014 sekaligus partai pemimpin koalisi penyokong utama pemerintahan.

Saat memberikan pidato politik dalam pembukaan Kongres PDIP di Bali, kemarin, Mega meminta Presiden berpegang teguh pada konstitusi yang menjadi jalan lurus kenegaraan. "Penuhilah janji kampanye, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat," kata Megawati. Publik bisa memaklumi bahwa kinerja para menteri pada tiga bulan pertama masih terseok-seok. Dimaklumi karena mereka masih belajar menjadi menteri. Hampir 80% anggota Kabinet Kerja belum pernah menjadi menteri, belum pernah di lingkungan pemerintahan.

Kali ini, memasuki triwulan kedua, Jokowi kembali mengevaluasi kinerja pembantunya. Kepastian evaluasi itu disampaikan Wapres Jusuf Kalla. Pada saat bersamaan, desakan publik agar Presiden mengevaluasi menteri kian kencang ditiupkan. Sebuah survei menyebutkan 96,5% masyarakat ingin Kabinet Kerja dirombak. Harus tegas dikatakan bahwa evaluasi masyarakat dengan penilaian Presiden boleh jadi sama atau berbeda. Jika hasilnya sama, itu artinya tuntutan pemilih sejalan dengan logika berpikir Presiden. Keputusan Presiden menjadi perpanjangan dari kehendak pemilihnya.

Kalau hasil evaluasi masyarakat dan Presiden berbeda, pastilah kian merepotkan pemerintahan. Disebut merepotkan karena sesungguhnya mengelola pemerintahan adalah mengolah kepercayaan. Kehilangan dukungan rakyat dalam negara demokrasi berarti presiden mengalami delegitimasi. Itu harus dicegah. Kinerja menteri jadi poin penting untuk mempertahankan dukungan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla. Dukungan yang besar sejak dari kampanye harus bisa diolah agar awet hingga akhir pemerintahan.

Para menteri diharapkan memahami dengan benar filosofi di balik penamaan Kabinet Kerja. Penamaan itu mengandung maksud para menteri mengerjakan apa yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu komando. Lebih dari itu, perencanaan tidak berhenti sebagai teks, tapi apa yang direncanakan langsung dikerjakan. Apa pun hasilnya, para menteri harus menjadikan evaluasi masyarakat dan Presiden sebagai cambuk untuk berkarya dan berkinerja lebih baik. Jika sangat terpaksa, Presiden tidak perlu ragu-ragu merombak kabinet sekalipun ada anggapan waktu enam bulan terlalu pendek untuk reshuffle.