Premanisme di Parlemen

KEHORMATAN anggota DPR kembali mendapat sorotan miring. Mereka yang katanya terhormat lagi-lagi malah berperilaku tidak terhormat. Mereka yang semestinya memberikan teladan kepada rakyat lagi-lagi justru memamerkan tabiat buruk.

Perilaku tak terhormat itu jelas-jelas dipertontonkan dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Entah siapa yang memulai, anggota Komisi VII dari Fraksi PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII dari Partai Demokrat Mulyadi terlibat adu jotos di lorong.

Tidak terlalu jelas pula pemicu perkelahian itu. Ada yang bilang, baku hantam terjadi lantaran Mulyadi sebagai pemimpin sidang terus mengingatkan Mustofa untuk tak berlama-lama mengajukan pertanyaan. Saling sindir pecah, emosi terpantik, lantas penyelesaian bak preman dikedepankan.

Apa pun pemicunya, siapa pun yang memulai, adu jotos yang dilakukan Mustofa dan Mulyadi jelas tak patut, sangat tidak patut. Menyelesaikan masalah dengan otot tak boleh sedikit pun terlintas di benak para anggota dewan. Mereka ialah orang-orang berpendidikan, orang-orang yang menyandang label sebagai 'yang terhormat' sehingga sudah seharusnya menuntaskan setiap persoalan dengan otak, bukan dengan otot.

Adu jotos Mustofa versus Mulyadi mustahil dimungkiri membuat wajah buruk DPR semakin buruk. Perkelahian Mustofa lawan Mulyadi ialah noda baru bagi DPR ketika noda-noda lama masih erat melekat dan belum juga bisa dibersihkan.

Ketika DPR periode 20014-2019 terpilih dan dikukuhkan, begitu besar ekspektasi rakyat terhadap mereka. Namun, harus kita katakan, selama lima bulan anggota dewan menghuni gedung rakyat di Senayan, kinerja mereka masih jauh dari harapan rakyat.

Selama tiga bulan awal menjabat, misalnya, DPR justru gigih terlibat rivalitas demi memuaskan nafsu kepentingan pribadi dan kelompok. Mereka terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Alih-alih memikirkan rakyat, dewan sibuk dengan perseteruan.

Bentuk perselisihan paling mutakhir ialah diluncurkannya hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Hak angket itu sama sekali tidak terkait kepentingan publik, tetapi kepentingan salah satu kubu di DPR.

Belum cukup, DPR kembali melukai hati rakyat dengan mengusulkan kepada Presiden untuk menaikkan tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat negara. Mereka pura-pura tak tahu atau memang tak peduli bahwa kehidupan rakyat kian berat. Untungnya Presiden membatalkan perpres tentang tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat tersebut.

Adu jotos yang dipertontonkan Mustofa dan Mulyadi jelas semakin mencoreng kehormatan, integritas, dan kredibilitas DPR. Di mata publik Mustofa dan Mulyadi yang mengangkangi etika dan perilaku seperti itu jelas tak boleh dibiarkan begitu saja. Perbuatan keduanya jelas kekanak-kanakan. Mungkin tidak salah bila mantan Presiden Abdurrahman Wahid pernah menyebut DPR taman kanak-kanak.

Kita mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan turun tangan mengusut dan menindak keduanya. Tanpa sanksi tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap anggota dewan yang berperilaku bak preman, kita khawatir kepercayaan rakyat yang terus menipis terhadap dewan tak lama lagi bakal habis.

Tanpa tindakan tegas, kita khawatir perbuatan yang sesungguhnya bersifat individual itu bakal dianggap sebagai karakter institusional DPR.