Menyudahi Sengketa Ahok dan DPRD

KESUMAT politik di gedung parlemen DKI Jakarta sepertinya kian menjadi-jadi. Setelah hak angket tidak memuaskan, kini giliran hak menyatakan pendapat yang akan dipakai DPRD DKI untuk membidik 'musuh politik' mereka, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Drama yang berawal dari terbongkarnya dana siluman Rp12,1 triliun yang diselipkan ke APBD 2015 itu pun bakal memanjang dan makin tak berarah. Episode itu, jika berlanjut, kian membuktikan bukan solusi yang dicari, melainkan pelampiasan syahwat politik semata.

Penggunaan hak menyatakan pendapat boleh jadi berujung maksud menggulingkan Ahok dari kursi Gubernur Jakarta. Itu seirama dengan hasil keputusan Tim Angket DPRD DKI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (6/4), yang dalam salah satu kesimpulannya meminta Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Gubernur Ahok dari posisinya. Itulah bukti bahwa dalam politik kebusukan akan diusahakan ditutupi dengan segala cara. Ahok dibidik karena ia dianggap sebagai pihak yang sudah terang-terangan membongkar patgulipat penganggaran yang dilakukan DPRD ke hadapan publik.

Alih-alih memikirkan rakyat, kini mereka lebih memilih sibuk menuntaskan dendam. Baik hak angket maupun hak menyatakan pendapat pun pada akhirnya hanya dimanfaatkan dengan semena-mena untuk kepentingan politik segelintir golongan. Hak-hak yang menjadi bagian fungsi pengawasan dewan itu tereduksi sedemikian dalam. Hak-hak milik DPRD yang mestinya punya muruah untuk menggugat kebijakan strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak kini malah dimaknai sebagai alat melindungi kepentingan politik yang sempit.

Nyaris tidak tersisa lagi niat mulia dari anggota dewan yang terhormat untuk menggunakan hak-hak tersebut demi urusan-urusan yang langsung berkelindan dengan kepentingan rakyat. Suara warga Jakarta yang menjadi konstituen mereka tak didengar. Hak-hak publik pun dibiarkan terbengkalai sebelum tujuan mereka tercapai. Lagi-lagi, publik hanya diberi tontonan kekisruhan para wakil rakyat di parlemen. Untuk kesekian kali, cuma kegaduhan yang bisa mereka tunjukkan. Jangankan berharap mereka melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran, untuk sekadar tenang pun sukar sekali mereka melakukannya.

Forum ini ingin mengingatkan kekisruhan yang menguras energi, baik eksekutif maupun legislatif, itu mesti cepat diakhiri. Jakarta butuh gerak pembangunan yang cepat untuk mengatasi ketertinggalannya dari ibu-ibu kota negara lain. Pun, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibereskan untuk membuat warga Jakarta sejahtera. Tak mudah mewujudkan itu. Mau tidak mau, pemerintah dan seluruh elemen di Jakarta mesti fokus dan punya stamina tinggi karena problem yang mendera Jakarta tak sesederhana masalah yang membelit kota atau daerah lain.

Namun, apa jadinya bila fokus dan stamina itu justru dikuras untuk mengurusi ego dan syahwat politik tertentu? Itulah kenapa perseteruan DPRD versus Ahok harus diakhiri. Cara mengakhiri silang sengketa DPRD dan Ahok tentu tidak melalui hak angket. Baik DPRD maupun Ahok jangan mengumbar ego. Duduklah bersama untuk berkomunikasi. Tirulah mekanisme rapat konsultasi presiden dan DPR yang akhirnya bisa menyelesaikan perbedaan.