Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Bikin Terobosan bukan Pemborosan
04/4/2015 00:00
HARGA bahan bakar minyak (BBM) naik lagi per 28 Maret lalu. Keesokan harinya, masyarakat serta-merta harus membayar ongkos angkutan umum perkotaan dengan tarif yang lebih tinggi. Mau tidak mau, masyarakat mesti mengencangkan ikat pinggang.
Tiga hari berselang, konsumen dikagetkan dengan pengakuan Pertamina bahwa harga elpiji 12 kilogram naik lagi. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali menghemat pengeluaran di bagian lain.
Di saat yang sama, terungkap bahwa pemerintah menaikkan tunjangan uang muka mobil bagi pejabat negara nyaris dua kali lipat. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2015 menyebutkan tunjangan tersebut menjadi sebesar Rp210,89 juta, dari sebelumnya Rp116,65 juta.
Itu jelas kebijakan yang membuat rakyat terhenyak. Pemerintah berdalih tunjangan uang muka mobil tersebut naik karena menyesuaikan dengan laju inflasi. Tunjangan sebesar Rp116,65 juta yang berlaku sejak lima tahun lalu itu, katanya, tidak lagi mencukupi.
Mari kita berhitung. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2010 inflasi tercatat 6,96%. Kemudian, 2011 sebesar 3,79%, 2012 4,3%, 2013 8,38%, dan tahun lalu sebesar 8,36%. Jika laju inflasi tersebut menjadi patokan, tunjangan uang muka mobil pejabat seharusnya menjadi Rp158,63 juta, bukan Rp210,89 juta. Itu baru ilustrasi tanpa memperhitungkan perasaan rakyat.
Nilai tunjangan uang muka mobil pejabat negara jauh melebihi uang muka kepemilikan rumah bersubsidi bagi rakyat. Bisa dibayangkan seberapa mewah mobil yang menjadi sasaran untuk dibeli.
Bila ditilik lebih jauh lagi, ada kesenjangan yang tercipta. Masyarakat harus mengencangkan ikat pinggang lagi dan lagi, demi menghasilkan ruang fiskal yang longgar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Banyak di antara masyarakat kelompok menengah atas menyadari bahwa subsidi energi sudah terlampau membebani. Mereka tidak ingin egois mengorbankan kepentingan pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah pun menggembar-gemborkan penghematan anggaran agar dapat dialihkan untuk sebesar-besarnya ke proyek infrastruktur. Kenyataannya pos belanja subsidi energi saja yang mendapat pemangkasan masif. Belanja birokrasi dibiarkan membesar seiring dengan pembengkakan tunjangan bagi pejabat negara, hanya agar mereka bisa mempertahankan gaya hidup mewah.
Akan lebih baik bila mobil yang menjadi sasaran ialah dari kelompok mobil murah dan ramah lingkungan. Hal itu bukan saja akan menjadikan kebutuhan uang muka lebih rendah, melainkan juga mendukung upaya penghematan BBM.
Jika ingin membuat terobosan, sokong pengembangan transportasi publik dengan menjadi penggunanya. Semua pejabat negara boleh memakai semua jenis angkutan umum dengan gratis, biaya ditanggung negara. Tinggal tunjukkan kartu anggota atau identitas sebagai pejabat negara ke sopir. Beres, kan?
Negara hemat, kualitas transportasi publik pun semakin baik karena para pembuat kebijakan juga merupakan penggunanya. Para pejabat pun bisa merasakan amanat penderitaan rakyat pengguna transportasi publik yang sungguh masih sumpek saat ini.
Tiga hari berselang, konsumen dikagetkan dengan pengakuan Pertamina bahwa harga elpiji 12 kilogram naik lagi. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali menghemat pengeluaran di bagian lain.
Di saat yang sama, terungkap bahwa pemerintah menaikkan tunjangan uang muka mobil bagi pejabat negara nyaris dua kali lipat. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2015 menyebutkan tunjangan tersebut menjadi sebesar Rp210,89 juta, dari sebelumnya Rp116,65 juta.
Itu jelas kebijakan yang membuat rakyat terhenyak. Pemerintah berdalih tunjangan uang muka mobil tersebut naik karena menyesuaikan dengan laju inflasi. Tunjangan sebesar Rp116,65 juta yang berlaku sejak lima tahun lalu itu, katanya, tidak lagi mencukupi.
Mari kita berhitung. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2010 inflasi tercatat 6,96%. Kemudian, 2011 sebesar 3,79%, 2012 4,3%, 2013 8,38%, dan tahun lalu sebesar 8,36%. Jika laju inflasi tersebut menjadi patokan, tunjangan uang muka mobil pejabat seharusnya menjadi Rp158,63 juta, bukan Rp210,89 juta. Itu baru ilustrasi tanpa memperhitungkan perasaan rakyat.
Nilai tunjangan uang muka mobil pejabat negara jauh melebihi uang muka kepemilikan rumah bersubsidi bagi rakyat. Bisa dibayangkan seberapa mewah mobil yang menjadi sasaran untuk dibeli.
Bila ditilik lebih jauh lagi, ada kesenjangan yang tercipta. Masyarakat harus mengencangkan ikat pinggang lagi dan lagi, demi menghasilkan ruang fiskal yang longgar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Banyak di antara masyarakat kelompok menengah atas menyadari bahwa subsidi energi sudah terlampau membebani. Mereka tidak ingin egois mengorbankan kepentingan pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah pun menggembar-gemborkan penghematan anggaran agar dapat dialihkan untuk sebesar-besarnya ke proyek infrastruktur. Kenyataannya pos belanja subsidi energi saja yang mendapat pemangkasan masif. Belanja birokrasi dibiarkan membesar seiring dengan pembengkakan tunjangan bagi pejabat negara, hanya agar mereka bisa mempertahankan gaya hidup mewah.
Akan lebih baik bila mobil yang menjadi sasaran ialah dari kelompok mobil murah dan ramah lingkungan. Hal itu bukan saja akan menjadikan kebutuhan uang muka lebih rendah, melainkan juga mendukung upaya penghematan BBM.
Jika ingin membuat terobosan, sokong pengembangan transportasi publik dengan menjadi penggunanya. Semua pejabat negara boleh memakai semua jenis angkutan umum dengan gratis, biaya ditanggung negara. Tinggal tunjukkan kartu anggota atau identitas sebagai pejabat negara ke sopir. Beres, kan?
Negara hemat, kualitas transportasi publik pun semakin baik karena para pembuat kebijakan juga merupakan penggunanya. Para pejabat pun bisa merasakan amanat penderitaan rakyat pengguna transportasi publik yang sungguh masih sumpek saat ini.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved