Konsistensi Mewujudkan Tol Laut

KEUNGGULAN dan keandalan transportasi laut menjadi keniscayaan jika ingin mewujudkan negeri kepulauan yang jaya dan makmur. Tanpa dukungan infrastruktur kelautan, negeri maritim hanya tinggal sebagai gugusan pulau.

Premis ini bukan pengecualian bagi Indonesia. Sebagai negeri kepulauan, keandalan dan kemapanan transportasi laut menjadi syarat mutlak bagi Indonesia.

Celakanya, setelah tujuh dekade sejak kemerdekaan, syarat itu masih tinggal sebagai syarat. Keterhubungan dan kesetaraan antarpulau mulai ujung barat hingga timur, dari ujung utara hingga selatan wilayah Tanah Air belum juga terwujud.  Pemerataan dalam berbagai dimensi kehidupan bagi seluruh warga bangsa  pun masih jauh dari tercapai.

Dalam kaitan itulah proyek tol laut yang menjadi bagian dari visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berperan sentral sekaligus krusial.

Sentral karena implementasi proyek tol laut akan menjadi jalan untuk  mewujudkan keterhubungan, kecepatan, kesetaraan, sekaligus pemerataan pembangunan, khususnya melalui matra laut. Krusial dalam arti proyek ini dapat menjadi penentu atas sukses maupun gagalnya visi pembangunan di bidang maritim.

Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Pemerintaahan Jokowi-JK untuk segera mengimplementasikan proyek tol laut. Bukan hanya pendukung keterhubungan dan kesetaraan antarpulau, proyek  kelautan akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui program berbasis utama di pelabuhan laut, keandalan, frekuensi, dan efisiensi sebagai prasyarat untuk menurunkan biaya logistik, dapat dicapai.

Kita sepenuhnya mendukung bahkan mendorong Pemerintah agar mengalokasikan dan menjamin anggaran proyek tol laut sebesar Rp699,9 triliun dalam lima tahun ke depan, sebagaimana hasil kajian Bappenas. Kita ingin Pemerintah mengamankan anggaran itu setiap tahun dalam APBN .

Kita memandang kebutuhan untuk mewujudkan program tol laut sudah menjadi urgensi. Bila tidak segera diwujudkan, upaya meningkatkan efisiensi di bidang pengangkutan logistik akan semakin sulit dicapai. Dampaknya, laju pertumbuhan ekonomi terhambat, pemerataan pembangunan terkendala, dan pencapaian kemakmuran bagi seluruh rakyat terancam.

Opsi transportasi logistik hanya melalui darat dan udara tidak lagi bisa diandalkan. Selain keterbatasan infrastruktur darat dan udara yang belum merata, biaya logistik melalui udara dan darat jauh lebih mahal dibandingkan melalui laut.

Selain menekan ongkos logistik, penggunaan transportasi laut dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta mengurangi kerusakan jalan sehingga kita bisa menghemat anggaran negara yang saban tahun dihambur-hamburkan untuk perbaikan jalun.

Dengan tol laut, pengangkutan, baik barang maupun orang akan lebih efisien. Melalui tol laut pula, volume distribusi barang, logistik, dan kebutuhan pokok akan lebih merata sehingga kelangkaan barang dan ketimpangan harga di berbagai wilayah yang selama ini terjadi dapat diminimalisasi.

Tanpa tol laut, mustahil seluruh rakyat di lebih dari 13.000 pulau dapat ikut menikmati pemerataan dan kemakmuran. Tanpa tol laut, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia akan tinggal sebagai pepesan kosong.

Kita hendak mengingatkan para pemangku kebijakan untuk konsisten merealisasikan tol laut. Jangan sampai ego sektoral yang menjadi penyakit menahun bangsa ini menghambat bahkan mengandaskan cita-cita mulia mewujudkan poros maritim dunia demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.