Meredam Gejolak Rupiah

MEMBUAT masyarakat tenang menghadapi gejolak apa pun merupakan tugas pemerintah. Pun mengingatkan masyarakat tidak gampang panik setiap kali terjadi guncangan di sektor mana pun merupakan kewajiban pemerintah. Tidak terkecuali sekarang ketika mata uang rupiah terus terkoyak menghadapi kuatnya hegemoni dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan, Rabu (11/3), nilai tukar rupiah menembus level 13.000 terhadap dolar AS yang merupakan posisi terlemah rupiah sejak krisis ekonomi 1998.

Kondisi tersebut membuat sebagian orang mengait-ngaitkan, bahkan membanding-bandingkan, kondisi saat ini dengan kondisi 17 tahun silam. Pemerintah dan Bank Indonesia pun langsung merespons itu dengan pernyataan-pernyataan bernada optimistis untuk meredam keresahan sekaligus membuat adem situasi. Penjelasan itu ialah bahwa keterpurukan rupiah kali ini bukan 'kesalahan' fundamental ekonomi domestik, melainkan semata-mata karena kian cemerlangnya ekonomi AS yang akhirnya membuat posisi dolar AS sangat kuat.

Itu dibuktikan dengan tren pelemahan nilai tukar mata uang sejumlah negara terhadap dolar AS yang hampir senada di kawasan regional, bahkan global, kecuali Swiss dan Filipina, pada saat bersamaan. Dengan melempar bukti tersebut, sekali lagi, pemerintah ingin menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya dalam kondisi oke dan bukan merupakan penyebab jatuhnya rupiah.  Pergerakan rupiah juga masih dalam batas yang dapat diterima, kata Gubernur BI Agus Martowardojo.

Namun, apa pun penyebab dan pemicunya, pelemahan rupiah yang berkepanjangan tetaplah tidak menggembirakan. Menganggap bahwa ekonomi global merupakan satu-satunya penyebab guncangan pasar sambil terus meyakini bahwa fundamental ekonomi kita kuat, juga jelas bukan pikiran yang bijak. Pemerintah sekarang mestinya belajar dari pengalaman terdahulu. Ketika rupiah mulai terhuyung-huyung pada pertengahan 1997, pemerintah saat itu juga masih gemar mengobral keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat dan siap menghadapi krisis.

Pada akhirnya kita tahu, tak lama setelah itu ekonomi Indonesia terperosok ke jurang terdalam selama bertahun-tahun. Memang tak elok sekaligus tak adil bila kita membandingkan secara langsung kondisi sekarang dengan situasi pada krisis 1998. Ditilik dari sejumlah indikator perekonomian, kondisi kini memang jauh lebih kuat dan sehat. Namun, itu merupakan pengalaman paling pahit negeri ini di sektor ekonomi yang tak bisa dimungkiri. Pengalaman itu mestinya layak dijadikan cermin dan pelajaran berharga bahwa kelengahan pemerintah dalam bersikap dan memutuskan kebijakan bisa berakibat bencana.

Karena itu, mengantisipasi segala kemungkinan dengan respons cepat jauh lebih berguna ketimbang terlalu percaya diri bahwa fundamental ekonomi kita cukup kuat untuk membentengi negeri ini dari hantaman badai krisis. Jika ingin membuat masyarakat tenang, lakukanlah lebih banyak dengan tindakan, bukan sekadar dengan pernyataan manis. Delapan paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai antisipasi dari gejolak ekonomi, terutama melalui minimalisasi defisit transaksi berjalan, mesti segera dieksekusi agar paling tidak dalam jangka pendek pelemahan rupiah dapat diredam. Kebijakan boleh saja bagus di atas kertas, tapi tak akan berarti apa-apa kalau implementasinya terbengkalai. Pasar tak hanya butuh ketenangan, tapi juga kepastian.