Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMASUKI tahun terakhir delapan dekade Indonesia merdeka, sejumlah capaian telah diraih. Itulah mengapa, kemerdekaan bisa menjadi jembatan emas bagi bangsa ini untuk meraih puncak-puncak kejayaan. Kemerdekaan ialah suluh penerang yang membangkitkan optimisme bagi lempangnya jalan menuju kemajuan bangsa.
Namun, jujur kita akui tidak sepenuhnya cita-cita kemerdekaan sudah mampu diwujudkan. Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan, namun belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan.
Tujuan kemerdekaan tidak lain agar bangsa ini berdaulat dan sejahtera. Cita-cita bangsa ini, sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh Presiden Sukarno ialah bahwa di dalam Indonesia yang merdeka tidak boleh ada kemiskinan. Dalam pidato di hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, pertama.kali Bung Karno menandaskan itu.
Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik
Tapi, jalan memberantas kemiskinan teramat terjal dan berliku. Hingga kini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret lalu, lebih dari 25 juta anak bangsa masih hidup dalam jeratan kemiskinan. Bahkan, lebih dari 2 juta orang di antaranya masuk kategori miskin ekstrem alias amat sangat miskin.
Benar bahwa angka tersebut sudah turun tajam bila dibandingkan dengan kondisi dua dekade yang lalu. Bahkan, dalam pidato kenegarannya yang terakhir, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem telah mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8%.
Namun, penurunan itu tetap belum sesuai dengan target menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun ini. Belum lagi sejumlah analisis ekonom menunjukkan fondasi kebijakan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan ini rapuh. Pasalnya, penopang kebijakan itu bergantung pada bantuan sosial (bansos), bukan efek dari sistem perekonomian.
Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19
Indikasinya, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif kuat namun cakupan bansos meningkat secara sangat signifikan. Dalam situasi normal dan kebijakan normal, ketika pertumbuhan ekonomi bagus tentu kebijakan bansos dikurangi, karena ekonomi bergerak di tingkat bawah.
Kenyataannya, meskipun pertumbuhan ekonomi di atas 5%, anggaran belanja bansos yang sangat besar terus dipertahankan meski pandemi telah berakhir. Anggaran belanja bansos pada 2023 mencapai Rp146,5 triliun dan pada 2024 mencapai Rp152,3 triliun, meningkat daripada anggaran sebelum pandemi yang Rp112,5 triliun pada 2019.
Ke depan, upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan harus lebih berkualitas. Kebijakan yang benar-benar mampu untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat agar merdeka dari kemelaratan harus serius dijalankan. Memerangi kemiskinan bukan lagi kebijakan yang melulu bertopang pada bansos yang rapuh dan tidak memberdayakan rakyat.
Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik
Untuk itulah, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi momen penting. Rakyat tentu berharap, bahwa upaya pengentasan mereka dari kemiskinan benar-benar dibangun di atas fondasi yang kuat.
Apalagi, Prabowo berulang kali dalam kampanyenya mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang bisa membuat kemiskinan di Indonesia hilang. Bahkan, menurut Prabowo, Indonesia belum sepenuhnya merdeka selama masih ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
Hari ini, Indonesia merayakan 79 tahun kemerdekaannya yang telah menandai sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Setiap peringatan kemerdekaan tentu selalu dibarengi dengan evaluasi pencapaian dan optimisme menatap masa depan.
Baca juga : Kolaborasi Atasi Dampak Ekonomi
Momen kali ini menjadi berbeda dengan Ibu Kota Nusantara menjadi pusat perayaan dan upacara. Hal itu menandakan awal dari transformasi besar bagi Indonesia menuju masa depan yang tidak lagi Jawasentris melainkan Indonesiasentris demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
Indonesiasentris yang melambangkan pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, pelaksanaan keadilan. Memasuki tahun terakhir dalam dekade kedelapan usianya, bangsa ini tentu masih terus berupaya menatap masa depan dengan penuh optimisme untuk mewujdkan kemerdekaan sepenuhnya, termasuk kebebasan dari kemiskinan.
Dirgahayu Indonesiaku, merdeka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved