Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Buruknya Relasi Megawati dan Jokowi

15/4/2024 20:00

DI tengah suasana Idul Fitri, ketika masyarakat umumnya saling bermaafan, publik disuguhi 'drama perseteruan' antarelite politik terutama Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Perseteruan itu merupakan residu pilpres yang dimenangi pasangan Prabowo dan Gibran, putra Jokowi.

Pimpinan PDIP, partai tempat Jokowi dan Gibran bernaung, merasa dikhianati oleh keduanya karena menyempal dari kesepakatan partai yang mengusung Ganjar-Mahfud. Sebagai partai yang membesarkan Jokowi, juga Gibran, PDIP merasa perlu mendapatkan rasa hormat yang tinggi.

Kini, setelah pilpres berakhir dan KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang, perseteruan bukannya mereda, melainkan tampaknya kian meruncing.

Penyebabnya sepele. Jokowi kabarnya ingin bertemu Megawati. Sebagai kader PDIP, mantan Wali Kota Solo yang kini menjabat sebagai presiden itu, diberitakan ingin bertemu Mega, selaku ketua umum partai berlambang Banteng tersebut. Suatu keinginan yang wajar, yang muda menyambangi yang tua. Apalagi ini masih momen Hari Raya, saat yang pas untuk bersilaturahim dan bermaafan. Kata pihak istana, rencana silaturahim antarpemimpin itu sedang diatur.

Kita tentu menyambut baik rencana itu. Sudah sewajarnya para pemimpin memberi teladan. Perbedaan sikap politik selama pemilu, memang semestinya ditepikan sejenak. Perkara tidak setuju dengan proses penyelenggaraannya yang dianggap tidak adil atau curang, biarlah itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tugas pemimpin adalah memberi contoh bahwa rivalitas politik tidak harus memutus persaudaraan dan pertemanan.

Kami yakin, bahkan teramat yakin, Megawati dan Jokowi menyadari hal itu. Yang jadi persoalan adalah masing-masing pendukung seolah tidak rela kedua pemimpin tersebut bertemu. Mereka saling sindir di media massa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi tidak bisa langsung bertemu Megawati, tapi harus menemui anak ranting partai terlebih dulu.

Menurut Hasto, itu merupakan usulan kader arus bawah PDIP. Ucapan Hasto ini mendapat reaksi dari relawan Jokowi yang menilai syarat itu mengada-ada dan menganggapnya kekanak-kanakan.

Polemik inilah yang mengemuka dan menghiasi percakapan di ruang publik akhir-akhir ini. Suatu komunikasi politik yang kurang baik. Sebaiknya, kedua pihak bersikap bijak dengan menahan diri untuk tidak saling melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung satu sama lain. Selain kurang elok, sikap semacam itu hanya memperkeruh suasana.

Masyarakat yang terbelah sewaktu pemilu saja sudah saling berangkulan dan bermaafan, masak elitenya terus gontok-gontokan. Mau sampai kapan?
 



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi