Mencari Jokowi-JK

WAKTU lima tahun sesungguhnya terbilang singkat untuk sebuah pemerintahan. Pemerintah mesti menyelesaikan berbagai perkara dan program yang datang silih berganti dan kadang bertumbukan demi mencapai kemajuan bangsa. Pemerintah dituntut menyelesaikan berbagai persoalan dan program secara paralel. Pemerintah tidak punya kemewahan menunggu satu persoalan selesai baru kemudian menyelesaikan persoalan berikutnya. Bila itu yang terjadi, sebuah pemerintahan sama saja menumpuk bola salju yang kelak bisa menggelinding hebat.

Negara yang pemerintahannya bertingkah seperti itu bakal kalah berkejaran dengan waktu. Kita berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang masih seumur jagung tidak berbuat begitu. Kita perlu mengingatkan karena kita melihat Presiden seperti tengah membeli waktu dalam menyelesaikan perkara Polri-KPK. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan 'tunggu' seolah kata itu menjadi mantra pengobat ketidaksabaran rakyat. Presiden mengatakan menunggu hasil fit and proper test Komjen Budi Gunawan yang dicalonkannya sebagai Kapolri tunggal, lalu menunggu Rapat Paripurna DPR, dan terakhir menunggu sidang praperadilan.

Bila sidang praperadilan kelak rampung dan perkara ini tak kunjung usai, entah apa lagi yang ditunggu Presiden. Presiden Jokowi juga pernah mengatakan akan menyelesaikan perkara Polri-KPK pekan ini. Namun, terakhir di Yogyakarta, Presiden menyatakan belum bisa memastikan kapan akan menuntaskannya kecuali segera. Menurut Presiden, persoalan Polri-KPK merupakan tumpukan perkara hukum, politik, juga APBN-P 2015 yang tengah dibahas di DPR, yang harus diurai satu per satu. Apa bukan karena pemerintah mengulur-ukur waktu sehingga persolan menumpuk dan bertumbuk?

Kalau urusan Polri-KPK ialah perkara hukum dan politik, kita tahu. Tapi, APBN-P? Apa urusannya? Mengapa penyelesaian kasus hukum dan politik melebar menunggu APBN-P? Bisa-bisa penuntasan urusan Polri-KPK makin melebar menunggu musim hujan yang menyebabkan banjir di Ibu Kota reda? Sudahlah, makin lama kita mengukur-ulur waktu, persoalan kian melebar liar. Lihatlah bagaimana liarnya isu bahwa Jokowi berada dalam tekanan ketika mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kalau itu benar, sedih juga kita punya presiden yang mudah ditekan-tekan.

Lihat pula bagaimana tak keruannya seorang menteri yang bertingkah bak pengamat meminta Budi Gunawan mundur. Yang tak kalah hebohnya, kita sekarang tahu isi perut KPK, juga Polri. Mungkin sebagian orang bersyukur semuanya terkuak. Tapi, apakah semua itu belum cukup? Apakah kita harus menelanjangi semua hingga yang dipermalukan bukan cuma kedua lembaga tersebut, melainkan juga negara. Kita semua lantas cuma berharap persoalan ini tuntas, tak peduli caranya. Jangan-jangan memang itu yang ditunggu. Ketika kita semua bosan dan lelah, Presiden mengambil keputusan, dan karena lelah dan bosan itu kita tak peduli, tak lagi awas, apakah keputusan itu di rel hukum atau tidak. Tidak terasa sudah sebulan perkara Polri-KPK menyita perhatian dan menguras energi. Mana Jokowi yang dulu kita kenal piawai menyelesaikan persoalan? Mana Jusuf Kalla yang kita kenal tangkas mengambil keputusan? Rakyat mencari presiden-wakil presiden mereka untuk selekasnya menyelesaikan perkara Polri-KPK.