Menanti Pusat Ikut Atasi Banjir

11/2/2015 00:00
SETIAP tahun ketika hujan turun berjam-jam tanpa henti, banjir pasti menghadang. Dampaknya lebih dari separuh kegiatan bisnis dan perkantoran lumpuh. Arus barang terhambat. Rapat-rapat dibatalkan. Kesepakatan-kesepakatan tertunda. Penjualan ritel terganggu. Dengan perkataan singkat, bisnis mendadak mandek. Karyawan harus berjuang keras untuk mencapai tempat kerja. Biaya yang mereka keluarkan menjadi berkali lipat dari hari-hari biasa. Sebagian memilih berdiam di rumah karena seluruh akses ke luar kawasan tempat tinggal tertutup oleh banjir.

Ketika peristiwa itu terjadi di Jakarta, efeknya mengganggu wajah perekonomian secara nasional. Bukan hanya karena Jakarta sebagai ibu kota, melainkan juga karena Jakarta ialah pusat bisnis nasional. Kerugian oleh banjir yang berlangsung dua hari saja bisa mencapai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Bayangkan berapa puluh triliun rupiah yang telah menguap begitu saja oleh gangguan yang semestinya bisa dihindari itu. Banjir ini bukan bencana alam. Banjir yang terus berulang mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah memitigasi banjir. Pemerintah seakan pasrah menghadapinya.

Toh semua sama-sama menderita. Warga dan pelaku usaha kesusahan, sedangkan pemerintah setempat menjadi sasaran caci maki. Kita tahu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kronis. Kita pun mencoba memahami, masalahnya terlampau rumit sehingga tidak bisa diselesaikan dalam tempo singkat. Masyarakat kemudian teringat pernyataan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta yang kini telah menjabat Presiden Republik Indonesia bahwa mengatasi banjir Jakarta akan lebih mudah bila dibantu pusat. Dengan kata lain, perlu campur tangan presiden untuk menyelesaikan masalah banjir di Ibu Kota.

Masuk akal jika kini janji tersebut ditagih. Campur tangan pusat, kalaupun ada, nyaris tidak terlihat hasilnya. Ada yang mencoba menghibur dengan mengatakan dampak banjir yang terjadi tidak lagi separah waktu-waktu lalu. Itu, katanya, berkat program-program penanggulangan banjir yang telah dijalankan. Namun, faktanya banjir terus saja merongrong. Halte-halte Trans-Jakarta kembali dipenuhi pengungsi. Masyarakat lagi-lagi harus bersusah payah menembus banjir untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Percuma pemerintah berteriak telah mulai membangun sodetan sungai. Atau, gembar-gembor membentuk sumur-sumur resapan yang menelan biaya miliaran rupiah. Semua tidak ada artinya jika genangan air yang lebar dan dalam terus saja terbentuk di musim hujan, memenuhi pusat-pusat kota dan permukiman. Janji-janji dan lantunan program simpan saja. Hanya bukti dan hasil yang benar-benar bermanfaat yang kami tunggu.





Berita Lainnya