Mobnas belum Prioritas

MEWUJUDKAN kedaulatan industri bagi setiap bangsa merupakan keniscayaan. Ia bahkan menjadi tolok ukur sejauh mana bangsa tersebut mampu mandiri. Namun, kedaulatan industri mesti ditegakkan di atas pilar-pilar perekonomian yang kukuh, bukan sekadar menciptakan persepsi. Persepsi lebih memunculkan citra ketimbang fakta. Ia terkesan bagus untuk jangka pendek, tetapi residunya buruk untuk jangka panjang. Dalam perspektif seperti itulah kita melihat penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan mobil Proton Holding Berhad Malaysia dan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) asal Indonesia. Muncul kesan bahwa MoU tersebut merupakan upaya menghidupkan kembali program mobil nasional (mobnas) seperti dulu ketika PT Timor menggandeng produsen mobil asal Korea Selatan.

Kesan itu sangat kuat karena penandatanganan kerja sama itu disaksikan  Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kehadiran PM Malaysia wajar belaka karena Proton memang badan usaha milik negara Malaysia. Namun, kehadiran Presiden Jokowi jelas menyisakan tanda tanya besar apakah kelak Adiperkasa bakal menjadi 'wakil' BUMN kita? Pertanyaan, bahkan kritik, pun terus berdatangan. Di antaranya pertanyaan apa  iya memproduksi mobil dengan embel-embel mobnas merupakan prioritas? Kalaupun jadi diproduksi, tidakkah bakal mengulang kegagalan proyek mobnas tempo dulu karena hanya menjadikan rakyat di Republik ini sebagai pasar?

Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian Saleh Husin memang menyebutkan MoU itu bukan untuk menghidupkan kembali mobnas. Itu hanya inisiatif bisnis pemerintah Malaysia dan swasta Indonesia guna mendukung kemungkinan membuat mobnas di Indonesia karena bisa menciptakan investasi dan lapangan kerja. Namun, kehadiran Presiden dan upaya mengembangkan pasar di dalam negeri, paling jauh ASEAN, sulit dimungkiri akan menjadikan Indonesia ‘sekadar’ pasar. Kalaupun mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja, jumlahnya tidak signifikan. Malah, jika dibandingkan dengan dampak produksi mobil murah tersebut, hasil investasi itu akan tergerus. Mobil murah jelas akan menyasar konsumen yang lebih masif. Ujung-ujungnya menambah kemacetan.

Jakarta dan Surabaya bahkan termasuk kota termacet di  dunia versi survei Castrol Magnatec Start-Stop. Pertumbuhan kendaraan di Jakarta, misalnya, dari 2012 ke 2013 mencapai 9,1%. Padahal, panjang jalan cuma bertambah 0,5%.  Merancang embrio mobnas bagus-bagus saja sepanjang  diproduksi di dalam negeri untuk bisa meraih pasar ekspor. Apalagi, kita punya banyak ahli untuk membuat mobnas. Kalaupun kita ingin mewujudkan daulat industri lewat otomotif, akan lebih berguna bila yang dirancang ialah industri pembuatan alat transportasi massal seperti bus dan kereta api. Dengan begitu, lapangan kerja tercipta dan kemacetan terurai. Juga, maksud-maksud tertentu yang mendompleng proyek mobnas itu, misalnya mobil patungan tersebut wajib dibeli untuk mobil dinas PNS dan Polri, bisa dihindari.  Jangan sampai ada kebijakan di bawah tangan yang mengharuskan instansi pemerintah memakai ‘mobnas’ biar mobil yang tak laku, misalnya, jadi laris manis.