Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAUM cendekiawan bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat.
Maka, amatlah wajar jika belakangan ini sejumlah guru besar dan tokoh intelektual di negeri ini lantang bersuara. Mereka resah ketika ada pihak-pihak yang coba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elite akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang-kalah untuk kepentingan elektoral.
Secara bergantian, sivitas akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta itu melempar pesan kepada elite agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Seruan itu bukanlah mengada-ada.
Mereka melihat gelagat etika dan moral yang secara kasat mata diselewengkan, dari mulai mengubah aturan Mahkamah Konstitusi terkait usuran pencalonan wakil presiden, pengerahan aparatus dan fasilitas negara untuk berkampanye, hingga tindakan intimidasi untuk mendukung paslon tertentu. Intinya, mereka hanya menginginkan Pemilu berlangsung jurdil, jujur dan adil, serta beretika, bukan untuk menggulingkan penguasa.
Sayangnya, seruan moral ini ditanggapi berlebihan oleh Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, bahkan menuding para cendekiawan dan guru besar itu sebagai partisan. Tidak hanya merendahkan, mereka juga membuat narasi tandingan dengan membenturkan para cendekiawan. Ada indikasi dugaan keterlibatan aparat sebagai operator mendekati para petinggi universitas untuk bungkam atau menyuarakan hal sebaliknya. Seorang rektor bahkan mengaku diintimidasi untuk membuat video yang mendukung penguasa. Para intelektual itu seolah ingin digerakkan sebagai buzzer.
Upaya-upaya intimidasi semacam ini harus dilawan. Sebab, membiarkan kesewenang-wenangan, apalagi mendukungnya, adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Kaum cendekiawan atau intektual tidak semestinya terlibat dalam politik kekuasaan dan melupakan tugasnya sebagai penjaga moral. Kekuasaan, apalagi yang cenderung represif dan menindas, justru harus menjadi musuh bersama. Para cendekiawanlah yang harus berdiri di garda terdepan menyuarakan perlawanan agar kekuasaan itu tidak sewenang-senang.
Kaum cendekiawan harus mampu membawa pergerakan yang nyata serta menjadi agen perubahan. Mereka harus menjaga kebenaran dan berani memperjuangkan kebenaran itu meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, baik yang berada di dalam maupun di luar kekuasaan.
Seorang cendekiawan sejati harusnya merasa terpanggil untuk menunaikan tugas tersebut, karena di situlah martabat dia sebagai cendekia yang memiliki keunggulan rasio, moral, dan etika. Bukannya malah ikut larut dalam pusaran kekuasaan, apalagi hanya dengan iming-iming uang dan jabatan.
Para cendekiawan harus menampakkan dirinya sebagai figur yang mencerahkan, bukannya sebagai petualang politik yang takut menjalankan fungsi kritik terhadap kekuasaan. Berpikir kritis dan logis adalah sikap yang harus melekat dalam diri seorang cendekiawan bukan malah bersikap pragmatis dan menghamba pada kekuasaan. Jika itu yang terjadi, maaf, Anda tidak pantas disebut cendekiawan, karena cendekiawan tidak akan pernah beralih peran menjadi influenser, apalagi buzzer.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved