Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Cendekiawan bukan Buzzer

06/2/2024 21:00

KAUM cendekiawan bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat.

Maka, amatlah wajar jika  belakangan ini sejumlah guru besar dan tokoh intelektual di negeri ini lantang bersuara. Mereka resah ketika ada pihak-pihak yang coba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elite akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang-kalah untuk kepentingan elektoral.

Secara bergantian, sivitas akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta itu melempar pesan kepada elite agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Seruan itu bukanlah mengada-ada.

Mereka melihat gelagat etika dan moral yang secara kasat mata diselewengkan, dari mulai mengubah aturan Mahkamah Konstitusi terkait usuran pencalonan wakil presiden, pengerahan aparatus dan fasilitas negara untuk berkampanye, hingga tindakan intimidasi untuk mendukung paslon tertentu. Intinya, mereka hanya menginginkan Pemilu berlangsung jurdil, jujur dan adil, serta beretika, bukan untuk menggulingkan penguasa.

Sayangnya, seruan moral ini ditanggapi berlebihan oleh Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, bahkan menuding para cendekiawan dan guru besar itu sebagai partisan. Tidak hanya merendahkan, mereka juga membuat narasi tandingan dengan membenturkan para cendekiawan. Ada indikasi dugaan keterlibatan aparat sebagai operator mendekati para petinggi universitas untuk bungkam atau menyuarakan hal sebaliknya. Seorang rektor bahkan mengaku diintimidasi untuk membuat video yang mendukung penguasa. Para intelektual itu seolah ingin digerakkan sebagai buzzer.

Upaya-upaya intimidasi semacam ini harus dilawan. Sebab, membiarkan kesewenang-wenangan, apalagi mendukungnya, adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Kaum cendekiawan atau intektual tidak semestinya terlibat dalam politik kekuasaan dan melupakan tugasnya sebagai penjaga moral. Kekuasaan, apalagi yang cenderung represif dan menindas, justru harus menjadi musuh bersama. Para cendekiawanlah yang harus berdiri di garda terdepan menyuarakan perlawanan agar kekuasaan itu tidak sewenang-senang.

Kaum cendekiawan harus mampu membawa pergerakan yang nyata serta menjadi agen perubahan. Mereka harus menjaga kebenaran dan berani memperjuangkan kebenaran itu meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, baik yang berada di dalam maupun di luar kekuasaan.

Seorang cendekiawan sejati harusnya merasa terpanggil untuk menunaikan tugas tersebut, karena di situlah martabat dia sebagai cendekia yang memiliki keunggulan rasio, moral, dan etika. Bukannya malah ikut larut dalam pusaran kekuasaan, apalagi hanya dengan iming-iming uang dan jabatan.

Para cendekiawan harus menampakkan dirinya sebagai figur yang mencerahkan, bukannya sebagai petualang politik yang takut menjalankan fungsi kritik terhadap kekuasaan. Berpikir kritis dan logis adalah sikap yang harus melekat dalam diri seorang cendekiawan bukan malah bersikap pragmatis dan menghamba pada kekuasaan. Jika itu yang terjadi, maaf,  Anda tidak pantas disebut cendekiawan, karena cendekiawan tidak akan pernah beralih peran menjadi influenser, apalagi buzzer.
 



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi