Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Agar KPK tidak Lumpuh
04/2/2015 00:00
NAPAS Komisi Pemberantasan Korupsi mulai tersengal setelah empat komisioner mereka yang tersisa dilaporkan melakukan tindak pidana. Bahkan, polisi telah menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka atas tuduhan menghadirkan saksi palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kabareskrim Mabes Polri Irjen Budi Waseso juga memastikan Ketua KPK Abraham Samad akan menjadi tersangka atas tuduhan bertemu elite partai untuk membahas pencalonan dirinya sebagai cawapres Jokowi. Dalam pertemuan itu ditengarai terjadi kesepakatan mengenai proses hukum yang melibatkan politikus PDIP Emir Moeis.
Dua Wakil Ketua KPK yang tersisa ialah Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen. Namun, Adnan baru-baru ini dilaporkan karena diduga memasukkan keterangan palsu di akta autentik untuk sebuah kasus di Kalimantan Timur. Sementara itu, Zulkarnaen dilaporkan untuk kasus suap saat menjadi Kajati Jatim. Sesuai dengan Undang-Undang KPK, pemimpin lembaga antirasywah itu yang sudah menyandang status tersangka harus berhenti sementara. Dengan mengacu ke undang-undang, sifat dari kepemimpinan KPK ialah kolektif kolegial dari lima pemimpin KPK. Putusan KPK dianggap sah apabila suara pimpinan KPK terhadap satu masalah dalam hitungan mayoritas. Kalau ada lima pemimpin, berarti dinilai mayoritas ialah tiga.
Sebagaimana diutarakan berulang-ulang, para pemimpin KPK bukanlah dewa, manusia setengah dewa juga bukan. Mereka ialah manusia biasa. Mereka bisa saja berbuat kesalahan di masa lalu dan kini. Akan tetapi, KPK sebagai lembaga diterima sebagai sebuah keharusan untuk dipertahankan dengan sekuat tenaga. Bila dua pemimpin mereka sekarang ditetapkan sebagai tersangka, ditambah dengan satu posisi pemimpin dibiarkan lowong, karena masa jabatan Busyro Muqoddas habis, itu semua bisa melumpuhkan KPK. Kita jelas masih memerlukan KPK, selain kejaksaan dan Polri, untuk memberantas korupsi.
Presiden Joko Widodo semestinya segera menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pengangkatan pimpinan sementara agar KPK tidak lumpuh dan tetap bisa bekerja memberantas korupsi yang menggerogoti semua sendi kehidupan negeri ini. Bukankah pemberantasan korupsi tidak bisa terhenti walau sedetik pun? Kita semestinya mengambil pelajaran dari peristiwa ini dengan lebih cermat memilih pimpinan KPK di masa mendatang sehingga wibawa lembaga antikorupsi itu tetap terjaga. Telah dua kali negara ini mengalami pimpinan KPK menjadi tersangka akibat kisruh dua institusi penegak hukum. Kita seharusnya malu melakukan kesalahan yang sama karena hanya keledai yang terperosok ke lubang yang sama.
Dua Wakil Ketua KPK yang tersisa ialah Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen. Namun, Adnan baru-baru ini dilaporkan karena diduga memasukkan keterangan palsu di akta autentik untuk sebuah kasus di Kalimantan Timur. Sementara itu, Zulkarnaen dilaporkan untuk kasus suap saat menjadi Kajati Jatim. Sesuai dengan Undang-Undang KPK, pemimpin lembaga antirasywah itu yang sudah menyandang status tersangka harus berhenti sementara. Dengan mengacu ke undang-undang, sifat dari kepemimpinan KPK ialah kolektif kolegial dari lima pemimpin KPK. Putusan KPK dianggap sah apabila suara pimpinan KPK terhadap satu masalah dalam hitungan mayoritas. Kalau ada lima pemimpin, berarti dinilai mayoritas ialah tiga.
Sebagaimana diutarakan berulang-ulang, para pemimpin KPK bukanlah dewa, manusia setengah dewa juga bukan. Mereka ialah manusia biasa. Mereka bisa saja berbuat kesalahan di masa lalu dan kini. Akan tetapi, KPK sebagai lembaga diterima sebagai sebuah keharusan untuk dipertahankan dengan sekuat tenaga. Bila dua pemimpin mereka sekarang ditetapkan sebagai tersangka, ditambah dengan satu posisi pemimpin dibiarkan lowong, karena masa jabatan Busyro Muqoddas habis, itu semua bisa melumpuhkan KPK. Kita jelas masih memerlukan KPK, selain kejaksaan dan Polri, untuk memberantas korupsi.
Presiden Joko Widodo semestinya segera menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pengangkatan pimpinan sementara agar KPK tidak lumpuh dan tetap bisa bekerja memberantas korupsi yang menggerogoti semua sendi kehidupan negeri ini. Bukankah pemberantasan korupsi tidak bisa terhenti walau sedetik pun? Kita semestinya mengambil pelajaran dari peristiwa ini dengan lebih cermat memilih pimpinan KPK di masa mendatang sehingga wibawa lembaga antikorupsi itu tetap terjaga. Telah dua kali negara ini mengalami pimpinan KPK menjadi tersangka akibat kisruh dua institusi penegak hukum. Kita seharusnya malu melakukan kesalahan yang sama karena hanya keledai yang terperosok ke lubang yang sama.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved