Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Jokowi Widodo kiranya galau betul menyaksikan debat calon presiden edisi kedua, Minggu (7/1). Saking galaunya, dia salah arah dalam menyikapi perdebatan itu, lalu mengusulkan usulan yang jelas-jelas salah.
Tidak jelas kenapa Jokowi tampak galau. Dia hanya menilai bahwa debat tersebut kurang menampilkan substansi dan visi para capres. Dia menganggap, para capres justru menampilkan adegan saling serang di panggung yang sudah mengarah ke personal dan tidak ada hubungannya dengan konteks debat. Kata dia, hal ini kurang memberikan mengedukasi masyarakat yang menonton.
Tak cukup memberikan penilaian, Presiden Jokowi lantas mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar format debat diubah. Tidak dijelaskan secara rinci perubahan apa yang dia inginkan.
Format debat ialah domain KPU. Format juga tidak begitu saja berlaku di debat kedua capres, tetapi telah menjadi aturan main di dua debat sebelumnya, baik antarcapres maupun antarcawapres.
Jadi, tidak ada pembenaran secuil pun bagi Presiden mengusulkan perubahan format. Apalagi, usulan itu baru dilontarkan setelah capres Prabowo Subianto kedodoran, menjadi bulan-bulanan serangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam perdebatan.
Alasan bahwa debat mempertontonkan adegan saling serang secara pribadi mengada-ada. Debat kedua capres memang seru dan panas, tapi publik tahu semua masih berlangsung di koridor yang benar. Tidak ada tendensi pribadi dari Anies dan Ganjar saat menyerang Prabowo. Seluruh serangan diarahkan pada kebijakan, pada gagasan Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Benar bahwa Anies dan Ganjar ingin menjatuhkan Prabowo. Keduanya pun ingin saling menjatuhkan, dan itulah esensi debat. Yang penting, cara yang ditempuh benar, tidak menyentuh ranah personal, urusan pribadi, tidak menjebak, dan itulah yang ditunjukkan di panggung debat.
Kalau memang Jokowi ingin debat lebih substantif, kenapa dia tak mengusulkan perubahan format ketika anaknya, Gibran Rakabuming Raka, merusak etika perdebatan dalam debat cawapres? Kenapa Presiden seakan menganggap lumrah nafsu besar Gibran untuk menjatuhkan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dengan mengajukan pertanyaan jebakan?
Bagi Presiden, mengomentari perdebatan antarcapres amatlah tak elok. Bagi seorang Kepala Negara, membela salah satu capres yang tidak mampu menjawab pertanyaan rivalnya sangatlah tidak patut. Bagi pemimpin tertinggi, mengurusi hal teknis seperti mengusulkan perubahan format debat tidak hanya tidak elok, tak patut, tapi juga berbahaya.
Kita apresiasi KPU yang menolak usulan Jokowi.
Mengomentari, membela kandidat, dan usul format segala macam adalah urusan publik, pengamat, atau tim sukses. Karena Jokowi juga cawe-cawe, ia semakin menegaskan keberpihakan dirinya kepada Prabowo-Gibran kendati di mulut selalu berkata netral.
Tugas Presiden ialah memastikan demokrasi berjalan baik lewat pemilu yang jujur, adil, bebas dari intervensi kekuasaan. Bukan sebaliknya malah memihak salah satu kandidat yang pasti akan menyebabkan ketidakjujuran dan ketidakadilan.
Kalau keberpihakan yang diinginkan, sekalian saja Pak Jokowi masuk tim sukses Prabowo-Gibran sehingga bisa berkomentar, membela, dan mengusulkan hal-hal teknis perdebatan. Pak Presiden bahkan bisa duduk di deretan bangku pendukung lalu bersorak-sorak memberikan semangat saat debat. Jika itu adanya, kita jamin rakyat akan terhibur.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved