Ekonomi Tangguh Politik Gaduh

MENILAI kinerja pemerintahan pada 100 hari pertama telah menjadi semacam tradisi. Melalui tradisi itu, publik di negara-negara penganut demokrasi mengevaluasi apakah kinerja sebuah pemerintahan telah dan bakal berjalan pada jalur yang benar atau justru sebaliknya. Masa 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menjadi ajang bagi publik untuk melakukan penilaian yang sama. Sesungguhnya, adalah tidak adil untuk mengukur sukses dan tidaknya sebuah masa pemerintahan selama lima tahun atau 1.825 hari hanya dari 100 hari pertama. Akan tetapi, sebagai sebuah tradisi dalam berdemokrasi, penilaian seperti itu sah dan sehat adanya.

Lagi pula, kita sependapat dengan anggapan bahwa adalah hak publik untuk mengevaluasi niat, janji, dan perbuatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pada momentum 100 hari pertama kerja pemerintahan. Kita melihat 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK diwarnai sejumlah pencapaian penting yang belum pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Di bidang ekonomi, misalnya kita mencatat sejumlah terobosan fundamental, semisal pencabutan dan pengalihan subsidi BBM.

Melalui kebijakan pengalihan subsidi BBM yang cepat dan berani, Jokowi-JK telah meletakkan dasar fiskal yang kukuh bagi perekonomian nasional ke depan. Pengalihan dana subsidi yang dialokasikan ke bidang-bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan perhubungan tidak saja melonggarkan ruang fiskal, tetapi juga menjanjikan dasar-dasar yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kita juga mencatat, sejumlah gebrakan pemerintahan Jokowi-JK melalui kinerja mengesankan sejumlah kementerian. Sebut saja kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Meskipun kebijakan tersebut pada awalnya sempat menimbulkan kontroversi, kita mencatat dengan tinta tebal bahwa hasil program itu sangat efektif karena menimbulkan efek jera di kalangan kapal-kapal asing pencuri ikan. Dalam soal perizinan investasi, awal pekan ini, Presiden Jokowi meluncurkan program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Itulah contoh lain kebijakan fenomenal yang pernah dicapai negeri ini hanya dalam 100 hari pertama pemerintahan.

Dengan satu langkah penting, pemerintahan Jokowi-JK telah menghapus ego sektoral di seluruh kementerian menjadi sebuah sinergi. Sinergi itu kelak akan bermuara pada efisiensi dan daya saing yang selama beberapa dekade tidak pernah bisa dicapai. Kita juga mencatat sejumlah pencapaian di bidang kesehatan serta pendidikan. Diluncurkannya kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar telah membuat akses rakyat lebih terbuka. Program itu menjadi salah satu bentuk nyata dari program Nawa Cita yang sudah berjalan.

Di luar pencapaian-pencapaian impresif, harus kita catat kinerja bidang politik belum memuaskan. Konflik antara KPK dan Polri yang belakangan ini mengemuka menjadi pesan kuat bahwa tantangan di bidang ini masih jauh dari teratasi. Pemerintahan Jokowi-JK tak boleh abai untuk segera menyelesaikan persoalan di bidang politik. Bila dibiarkan berlarut-larut, persoalan di bidang politik akan memengaruhi kinerja di bidang ekonomi. Bukan tidak mungkin keberhasilan di bidang ekonomi tergerus oleh ingar-bingar persoalan politik.