Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SALAH paham ataupun berpaham salah tentang peran dan tugas seorang calon wakil presiden haruslah dibuang jauh-jauh. RI-2 bukan sekadar ornamen luar demokrasi yang kerjanya hanyalah urusan gunting pita ataupun menghadiri kegiatan seremonial lainnya. Konstitusi telah memberi mandat penting bagi sang pendamping agar tugas-tugas pemerintahan tidak seluruhnya dibebankan kepada presiden.
Bab III Pasal 4 ayat 2 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ini menunjukkan adanya hubungan kerja sama sekaligus mencerminkan aspek kolaboratif di dalam pelaksanaan tanggung jawab kenegaraan. Secara sederhana dapat dikatakan wakil presiden bukanlah ban serep yang hanya menjadi cadangan atau pengganti yang diaktifkan ketika dibutuhkan.
Apalagi jika membaca Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan Wakil Presiden akan menggantikan Presiden yang mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya sampai habis masa jabatannya. Itu artinya calon wakil presiden tidak boleh kaleng-kaleng, harus memiliki kapabilitas dan kesiapan yang serius, karena mereka memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan.
Untuk itu, debat keIlustrasi dua dalam rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi teramat penting untuk disimak. Publik akan melihat bagaimana isi pikiran calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, sekaligus komitmen mereka ketika kelak mendapat mandat rakyat untuk memimpin republik ini. Ajang itu sekaligus menjadi mementum bagi publik mengevaluasi akankah para calon wakil presiden mampu bersinergi bersama calon presiden masing-masing. Mereka memang berbeda, tetapi sejatinya tidak bisa dipisahkan.
Debat tersebut akan berlangsung selama dua jam, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Ada enam tema yang dibahas yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, serta perkotaan.
Isu-isu tersebut sangatlah penting dalam konteks pembangunan dan perekonomian suatu negara. Publik harus tahu bagaimana rencana dan pandangan Muhaimin, Gibran, dan Mahfud bersama calon presiden masing-masing dalam membangun negeri ini. Akankah realistis penuh harapan, atau sebaliknya, muskil, sekadar mimpi, dan amat jauh untuk diwujudkan dalam lima tahun ke depan.
Setiap ucapan dan janji yang disampaikan dalam ajang tersebut akan memungkinkan publik mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang rencana konkret, strategi, dan komitmen dari setiap kandidat. Para pemilih akan semakin teryakinkan ketika mereka berada di bilik suara pada 14 Februari mendatang untuk mencoblos pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029.
Harapan lain dari acara debat nanti ialah pemaparan sekaligus penajaman visi, misi, dan program pasangan calon. Ajang itu jangan sampai dikotori dan berubah menjadi panggung overdosis gimik dan dukungan menggebu-gebu para suporter. Berkaca pada debat yang pertama, ajang itu sempat berlangsung panas ketika terbuka ruang mengkritisi pernyataan dari kandidat lain, lalu ada kandidat melakukan gestur memprovokasi.
Ini tentu jangan sampai terulang lagi. Hati boleh panas tapi pikiran harus tetap dingin sehingga debat nanti bisa menjadi wadah adu ide dan solusi demi kepentingan rakyat. Publik hanya ingin para kandidat fokus pada substansi. Ketika ada program yang dikritisi oleh pasangan lain janganlah sensi, lawan argumen dengan argumen, patahkan kritikan lewat tawaran solusi. Demokrasi kita tidak boleh ada di titik balik bahkan berjalan mundur ke arah kegelapan.
Debat kedua nanti jelas krusial dan teramat penting. Dari isi pikiran, janji, dan komitmen yang disampaikan oleh ketiga peserta debat tecermin wajah peradaban kita di masa depan. Akankah negeri ini dinakhodai oleh duet pemimpin menuju lautan Indonesia emas, atau sebaliknya berlayar di kubangan krisis tiada akhir. Kekuasaan mendatang harus dipangku oleh orang yang cakap dan paham betul mengelola negara. Debat menjadi pintu pembukanya.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved