Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIKA blusukan di gudang Bulog Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (4/12) lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakan pemerintah yang akan meneruskan program pembagian beras gratis kepada masyarakat rentan hingga tahun depan. Raut wajah sukacita terpancar dari beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang pada kesempatan itu secara simbolis menerima langsung bantuan itu dari tangan Presiden.
Sebuah pengulangan pengumuman karena keputusan perpanjangan bansos pangan telah ditetapkan dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung Jokowi pada 5 November 2023 lalu. Dalam rapat itu diputuskan bahwa bansos pangan berlanjut hingga Juni 2024. Alasan pemerintah sederhana, yakni sebagai upaya pengendalian harga beras agar tidak terus bergejolak akibat fenomena El Nino yang telah menyebabkan kekeringan dan mundurnya waktu musim tanam.
Bansos pangan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram untuk 22 juta lebih penerima manfaat. Tidak cuma itu, bantuan pangan juga akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga dalam program pencegahan anak stunting. Jika dirupiahkan, APBN gelontorkan Rp892 miliar pada semester pertama tahun depan untuk program bantuan pangan tersebut.
Sebuah langkah cepat yang tepat tentunya, apalagi pemerintah tengah berupaya menjaga level pertumbuhan di kisaran 5% pada tahun ini dan tahun depan. Daya beli masyarakat mengambil peran penting di situ.
Namun, langkah cepat yang tepat belum tentu berujung pada hasil yang baik. Bansos pangan hanya sebuah solusi instan jangka pendek. Ia ibarat balsam yang meredakan sakit kepala sesaat, tanpa mampu mengobati penyebab sakit kepala itu sendiri.
Terlebih, penyaluran pangan gratis dari pemerintah itu dilakukan di saat masih semrawutnya data penerima bansos. Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September lalu menunjukkan, Rp523 miliar tiap bulannya uang negara keluar buat bansos yang tidak tepat sasaran.
Lebih mencengangkan lagi, 23.800 aparatur sipil negara, 493 ribu pemilik upah di atas upah minimum kabupaten, serta 14 ribu pengurus atau pemilik badan hukum, terdaftar sebagai penerima bansos. Mudah ditebak tentunya, bansos yang merupakan produk instan, lahir dari pemikiran instan, akan dilaksanakan dengan cara yang instan pula, tanpa persiapan yang baik.
Bantuan beras pun diberikan tanpa ada parameternya. Misalnya, di harga berapa bantuan beras baru akan dikucurkan. Untuk Desember ini saja, bantuan beras tetap akan digelontorkan meskipun Jumat (1/12) lalu BPS mengumumkan inflasi harga beras mulai di jalur penurunan. Masih terjadi inflasi 0,43% secara bulanan pada November, tetapi turun dari 0,58% di Oktober.
Kata BPS, penurunan inflasi beras itu karena beberapa wilayah penghasil gabah/padi sudah mulai memasuki masa panen. Di sini muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan nasib petani saat musim panen tiba? Di saat petani seharusnya menikmati hasil keringat, beras mereka bakal sulit terjual dengan harga yang pantas karena pemerintah terus menggelontorkan beras bantuan yang kebanyakan dari impor.
Terus diperpanjangnya program bantuan beras juga bisa memunculkan polemik di tahun depan. Di tahun pergantian kepemimpinan nasional pada 2024, program beras gratis bakal memantik kecurigaan akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, apalagi kontestan politik yang punya akses besar ke kekuasaan.
Bahayanya lagi, jika bantuan pangan itu memunculkan keyakinan masyarakat bahwa beras gratis akan terus dilanjutkan jika salah satu kandidat terpilih. Di sini perlunya masyarakat terus diingatkan agar tidak mudah terlena, bantuan pangan itu tetap seperti balsam pengurang rasa sakit kepala, yang hari ini hilang sakitnya, besok bisa kumat lagi.
Pemerintah juga mesti terus didorong agar tidak terus meninabobokan masyarakat rentan dengan program beras gratis. Terkait kemiskinan yang menjadi persoalan hilirnya harus segera ditemukan jawabannya. Program bansos mestinya sudah mulai diarahkan ke pemberdayaan masyarakat.
Kasihan rakyat kalau terus-menerus dikasih obat pereda rasa sakit, sementara kemiskinan yang menjadi penyebabnya dibiarkan terus berkembang, bahkan bisa serupa kanker yang menggerogoti tubuh. Kreatiflah, jangan sedikit-sedikit bansos, sedikit-sedikit bansos.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved