Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJAK ratusan juta tahun lalu, wilayah di negeri ini dikelilingi gunung api. Entah sudah berapa juta nyawa melayang akibat konsekuensi tinggal di wilayah yang rawan bencana itu mulai gempa bumi, erupsi, hingga tsunami.
Semestinya semua pengalaman itu membuat kita lebih peka membaca tanda-tanda alam. Namun, sayangnya, kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi geografis itu tidak juga memadai.
Erupsi Gunung Marapi di Sumatra Barat pada Minggu (3/12), yang menewaskan puluhan pendaki, membuktikan betapa kita lemah dan lalai dalam hal kepekaan ini. Kita tentu sangat berduka atas korban yang wafat ataupun yang masih belum ditemukan.
Namun, kita juga patut bertanya tidak adakah peringatan dini sebelum bencana itu terjadi? Bukankah di setiap gunung ada petugas pemantau, apalagi Marapi tergolong gunung api yang masih aktif?
Tanpa menyalahkan siapa pun, kasus itu semestinya jadi pelajaran betapa kemampuan mitigasi itu mahapenting. Dengan meletakkan kemampuan mitigasi pada prinsip mahapenting itu, segala sesuatunya mesti ditunjang kemampuan sumber daya manusia ataupun peralatan yang mahamemadai pula.
Kita ditakdirkan hidup di daerah rawan bencana. Suka atau tidak suka, kita mesti beradaptasi dengannya. Kita dapat mencontoh Jepang yang punya banyak ahli vulkanologi dan pakar tsunami. Mereka sadar itu penting sebagai bentuk mitigasi sekaligus adaptasi hidup di wilayah rawan bencana.
Arah dan orientasi pembangunan kita pun semestinya disesuaikan dengan kondisi itu. Jangan cuma sibuk membangun destinasi wisata prioritas, tetapi lalai dan mengabaikan ilmu serta pengetahuan mitigasi bencana. Jangan karena sibuk membangun kekuatan atau jejaring politik, kita lalai bahwa bencana bisa datang tiba-tiba.
Sungai, pantai, laut, gunung, dan semua keindahan alam yang ada di negeri ini memang menyimpan potensi wisata yang dapat menghasilkan devisa. Keindahan itu juga kerap menjadi jualan saat kampanye pilkada. Namun, keindahan dan janji manis itu juga dapat menimbulkan petaka jika kita tidak pandai merawat dan beradaptasi dengan alam, serta tidak konsisten melunasi janji mitigasi.
Gempa, erupsi, ataupun tsunami bisa datang kapan saja. Kita tidak bisa menunda peristiwa yang berkaitan dengan hukum alam itu. Yang bisa kita lakukan ialah mengantisipasinya lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kerap mengeklaim memiliki berjibun ahli, tapi nyatanya kita masih kerap alpa dengan mitigasi.
Itu makanya ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Kalimat itu merupakan bentuk paling sederhana dari mitigasi. Kearifan semacam itu seharusnya dimiliki seluruh individu yang tinggal di negeri ini tanpa kecuali.
Kepada para pemegang jabatan dan kuasa, kita kembali mengingatkan bahwa politik anggaran kita belum juga mencerminkan kepedulian. Anggaran mitigasi bencana kita amat sedikit bila dibandingkan dengan kondisi geografis kita yang rawan bencana. Itu menandakan bahwa tingkat kepedulian negeri ini akan mitigasi bencana amat jauh panggang dari api.
Marapi memang telah reda erupsi. Namun, status gunung itu masih waspada karena sewaktu-waktu dapat kembali erupsi. Penetapan status-status semacam itu tentu mesti disosialisasikan dan dijelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti kepada masyarakat, baik itu untuk kondisi gunung maupun ketinggian debit air di sungai ataupun bendungan.
Jangan lagi lalai agar bencana tidak selalu melahirkan duka dan air mata.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved