Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Menuju Pilpres Padat Gagasan

28/11/2023 21:00

PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2024 memang menjadi magnet politik kuat bagi publik. Semua perhatian publik tersita dalam atmosfir pemilihan orang nomor satu itu di negeri ini. Drama politik receh hingga perbincangan substantif tidak luput dari perhatian khalayak.

Pilpres 2024 diharapkan menghadirkan perang gagasan, bukan perang politik pencitraan. Soal gagasan ini akan jadi poin penting mengingat para calon pemilih sangat menanti para kanddidat untuk menghadirkan gagasan tentang Indonesia yang akan dipimpinnya, termasuk menjelaskan rekam jejak dan rekam karya yang telah ditorehkan.

Pertarungan gagasan dan publikasi rekam karya juga akan membuat perhatian publik bergeser dari kampanye yang saling menonjolkan perbedaan dan juga pencitraan berbasis gimik yang mewarnai politik nasional selama ini. Hal itu juga membantu masyarakat menentukan kandidat mana yang benar-benar layak memimpin negeri ini.

Maka dari itu, para Tim sukses, relawan, hingga kontestan diharapkan mampu menjaga suasana kompetisi demokrasi lima tahunan itu berlangsung damai dan bermartabat, jauh dari intrik kotor dan ujaran kasar penuh kebencian.

Jangan lagi ruang publik disesaki dengan narasi-narasi murahan seperti makian kasar, provokasi, apalagi informasi bohong. Sebab,  intensitas disinformasi, misinformasi, dan beragam jenis penyebaran hoaks di platform-platform media sosial kian meninggi akhir-akhir ini. Bahkan, sejak sebelum masuk periode kampanye, informasi hoaks telah bertebaran di medsos. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 96 hoaks terkait pemilu sejak 17 Juli 2023 hingga 26 November 2023.

Hoaks itu disebarkan ratusan kali di berbagai media sosial terkait dengan 355 konten. Facebook menjadi media yang paling banyak dengan 312 hoaks,  21 hoaks tersebar di TikTok, dan 17 hoaks tersebar di Youtube. Kemudian tiga hoaks tersebar di Twitter dan dua hoaks tersebar di Snack Video.

Temuan Kemenkominfo tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebab, konten negatif di ruang digital berpotensi memecah belah bangsa. Sudah cukup rasanya dua kali pemilu yang lalu membuat ruang publik saling bermusuhan dan bangsa ini terbelah.

Namun, tidak juga kontestasi demokrasi ini hanya disuguhi politik kemasan, rakyat hanya dipertontonkan gimmick politik yang tidak mendidik. Karena, dengan pencitraan publik akan minim informasi soal rancana para kandidat untuk memajukan negeri ini.

Perhelatan pemilu kali in tentu akan menjadi barometer bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Perang gagasan para capres/cawapres jelas akan melambungkan kualitas demokrasi bangsa ini yang sedang tidak baik-baik saja.

Untuk itulah pemerintah bersama dengan penyelenggara pemilu dituntut menjaga ruang demokrasi yang sehat, termasuk di ruang-ruang media sosial. Sehingga tercipta iklim pemilu bermartabat yang menjunjung tinggi integritas, serta berjalan fair, aman dan damai.

Tentu yang paling mujarab yakni teladan dari para capres/cawapres. Ketika para calon pemimpin ini mengedepankan politik gagasan, bukan politik murahan, akan membangun efek berganda kepada seluruh tim pemenangan bahkan hingga ke para pendukungnya.

Publik akan sangat mengapresiasi para capres/cawapres yang rajin hadir dalam forum-forum diskusi yang digelar oleh komunitas ilmiah dan akademik, saling memaparkan gagasan, visi dan misinya untuk membangun Indonesia.



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi