Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Kampanye Adu Gagasan bukan Gas-gasan

27/11/2023 21:00

MASA kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Indonesia 2024 bakal dimulai besok dan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Selama kampanye berlangsung, isu yang paling memmbetot perhatian ialah soal netralitas, terutama netralitas para aparatur sipil negara (ASN). Sebab, di lapangan mulai dikeluhkan adanya oknum-oknum ASN yang tidak tegak lurus pada undang-undang.

Mengapa netralitas ASN itu penting? Netralitas ASN sangat diperlukan demi terwujudnya iklim politik yang berkualitas dan taat azas. Netralitas ASN juga berfungsi menjaga profesionalitas jajaran birokrasi pemerintahan. Meski ASN sendiri sejatinya memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung, tapi di saat bersamaan mereka ialah pelayan publik yang mesti menegakkan profesionalitas.

ASN juga harus netral untuk memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tidak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta pemilu.

Selain itu, netralitas ASN juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik guna mencegah munculnya spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu.

Untuk menjamin netralitas ASN, negara telah mengatur hal tersebut. Netralitas ASN telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.
Di sisi lain, selama masa kampanye ini menjelang pemilihan umum kelima ini, publik tentunya berharap adanya kampanye yang penuh adu gagasan para kandidat, baik para calon anggota legislatif maupun para capres-cawapres. Para pelaku demokrasi itu mesti menghindari kampanye yang bersifat adu gas-gasan.

Tiga kandidat calon presiden, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuning Raka, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD maupun pendukung mereka jangan lagi melakukan kampanye hitam atau black campaign.

Setiap pasangan diharapkan menunjukkan cara-cara yang baik dan elegan dalam memenangi Pilpres 2024 kali ini. Tidak ada lagi saling melempar hoaks untuk menjatuhkan pasangan lain atau mengadu domba masyarakat. Bersihkan kampanye pilpres 2024 ini dari hoaks yang bisa memicu suasana panas. Jangan ada lagi kampanye pilpres yang penuh fitnah seperti yang terjadi pada Pemilu dan Pilpres 2014 maupun 2019 lalu.

Mari sama-sama tunjukkan prestasi dan gagasan untuk menegakkan demokrasi yang sehat dan berkualitas di negeri ini.
 



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi