Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Berpemilu dengan Riang tanpa Menghadang

09/10/2023 21:00

PENGHORMATAN terhadap hak konstitusional haruslah dijaga. Tidak boleh ada pelarangan ataupun penghadangan terhadap warga negara yang hendak menunaikan hak mereka, misalnya saja untuk berserikat dan berkumpul. Apalagi ketika semua urusan perizinan untuk menggelar pertemuan sudah lengkap dan telah resmi dikeluarkan oleh institusi terkait.

Ketika izin yang dikeluarkan dicabut secara mendadak sehingga mengakibatkan tercederainya pelaksanaan hak konstitusional, maka patutlah kita katakan sudah hilang penghormatan itu. Patut pula kita katakan bahwa jaminan terhadap hak fundamental sudah lenyap dari negeri ini. Tentu sangat disayangkan dan sungguh disesalkan masih ada anak negeri yang harus mengemis keadilan. Padahal, itu merupakan kewajiban yang seharusnya disediakan negara.

Karena itu, haruslah dengan lantang kita suarakan agar jangan ada lagi insiden pelarangan kepada siapa pun termasuk terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan. Anies dilarang menggunakan Gedung Indonesia Menggugat di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/10). Tidak mau berpolemik, ia memilih duduk lesehan tanpa alas di halaman Gedung Indonesia Menggugat yang kemudian diikuti para peserta diskusi.

"Itulah sebabnya penghormatan terhadap hak konstitusional itu harus tetap dijaga. Makanya kami semua inginkan Indonesia yang lebih baik, lebih adil. Inilah esensi mendasar sekali perjuangan kami untuk menghadirkan keadilan, termasuk di antaranya keadilan kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat," tegas Anies menanggapi penghadangan yang menimpanya.

Panitia penyelenggara sekaligus Presidium Change Indonesia Eko Arief Nugroho menegaskan pihaknya telah mengantongi izin untuk menggunakan gedung tersebut. Eko juga menegaskan kegiatan itu sebatas diskusi dengan tema Demi Ibu Pertiwi meluruskan jalan demokrasi. Namun, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar berkilah diskusi tersebut bagian dari politik. Izin pun dicabut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh saja membantah, tapi sah kiranya jika publik berpendapat lain. Bahwa apa yang dialami Anies merupakan rentetan penjegalan. Di hari yang sama, terjadi insiden pelarangan memasang baliho dan atribut Anies dalam kegiatan Senam Ria Koalisi Perubahan di Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Akan tetapi, setelah itu di lokasi yang sama dipasang atribut calon lain. Kebebasan berpendapat dan berkumpul semakin dikekang bagi mereka yang dianggap berseberangan dengan penguasa.

Masih banyak lagi aksi penjegalan serta penghadangan yang dialami Anies sejak ia mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden bersama pasangan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, kita harus mengingatkan semua pihak untuk semakin serius mewujudkan pesta demokrasi yang fair sekaligus penuh kegembiraan.

Sepuluh hari menjelang pendaftaran pasangan calon presiden mestinya tidak ada lagi penghadangan. Mari berpemilu dengan riang dan tetap menghadirkan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Tanpa itu semua, apa kata dunia?

 



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi