Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEKLARASI pasangan bakal calon presiden (bacapres)-bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9), ibarat menutup pintu bagi politik pecah belah dan adu domba yang dapat menghancurkan tatanan nilai kebangsaan negeri ini. Deklarasi tersebut membuka jalan bagi hadirnya politik kebinekaan.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, juga bacapres dan bacawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), menyatakan siap menjadi pasangan kebinekaan, pasangan yang dapat menyatukan seluruh masyarakat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Deklarasi tersebut juga menghapus kekhawatiran banyak pihak bahwa Pemilu 2024 akan kembali menghadirkan dua pasangan. Wajar jika kekhawatiran itu muncul, sebab seiring semakin dekatnya pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober sampai 25 November 2023, belum satu pun bacapres mengumumkan pasangannya. Yang ada justru kasak-kusuk di antara partai-partai politik menawarkan bacawapres. Dansa-dansi elite politik pun kian marak untuk menggalang dukungan politik.
Kepastian pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang juga diisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), otomatis telah menggugurkan rivalitas politik yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.
Kita tidak ingin rivalitas politik yang begitu panas pada Pemilu 2019 dan memecah belah masyarakat dengan panggilan cebong dan kampret terjadi lagi dalam pemilu kali ini.
Adanya deklarasi ini menjadi bukti bahwa NasDem dan PKB sama-sama ingin menghindari terjadi lagi polarisasi politik.
Di sisi lain, deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga menimbulkan kekecewaan beberapa pihak yang merasa ditinggalkan. Namun, hal itu harus dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi di Tanah Air. Apa pun bisa terjadi selagi belum ada deklarasi. Ibaratnya masih ada peluang sebelum janur kuning melengkung, kata orang-orang yang tengah kasmaran.
Janganlah lagi sakit hati tersebut dijadikan peluang untuk kembali memecah belah dan mengadu domba warga negara, termasuk menjelek-jelekkan bacapres atau bacawapres tertentu. Rakyat sudah lelah dengan rivalitas politik seperti itu.
Ditetapkannya Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres Anies Baswedan bukan merupakan kiamat bagi pihak lain yang mengincar posisi tersebut. Silakan urun rembuk dan lakukan negosiasi politik dengan partai pengusung bacapres lainnya.
Pada akhirnya rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan saat Pilpres 2024. Rakyat bakal menilai setiap perbuatan dan ucapan para bacapres dan bacawapres. Rakyat kita tidak bodoh.
Kini tinggal dua bacapres, yakni Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju dan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, untuk menyikapi deklarasi ini.
Tentu akan sangat baik jika keduanya segera mengumumkan bacawapres masing-masing. Dengan demikian, kasak-kusuk partai politik bisa dihentikan. Mereka bisa lebih fokus merumuskan program-program untuk diajukan saat kampanye sekaligus menyosialisasikannya.
Tentunya program-program yang mampu menghadapi tantangan di era modern saat ini dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bukan ujaran-ujaran kebencian yang memecah belah dan membenturkan antaranggota masyarakat satu sama lain. Saatnya adu gagasan, bukan adu otot.
Keberagaman di Republik ini harus disemai, ditumbuhkan, agar mekar berkembang dan menjadi kekuatan bangsa ini untuk menatap masa depan yang penuh tantangan. Politik kebinekaan akan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita rayakan politik kebinekaan.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved