Berebut Suara dari Desa

ADA yang menarik pada penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dihelat di Jambi, Rabu (26/7), yakni hadirnya dua bakal calon presiden pada Pemilu 2024, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Bacapres lainnya, Ganjar Pranowo, tidak hadir karena satu dan lain hal.

Kendati belum resmi ditetapkan sebagai capres, Anies dan Prabowo seolah ingin berebut simpati dari kepala desa yang hadir di acara rakernas tersebut. Maklum, berdasarkan data pemilih tetap yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) awal Juli lalu, terdapat jutaan pemilih di 7.277 kecamatan dan 83.731 desa/kelurahan yang ada di Indonesia.

Dalam rakernas tersebut, Anies berjanji akan memberikan kewenangan penuh kepada kepala desa untuk mengelola desa asalkan saja ada tenaga pendamping yang profesional, bukan tenaga pendamping titipan dari kanan-kiri. Adapun Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan mengaku berperan atas disahkannya UU Desa pada 2014 silam. Ia mengaku regulasi itu tak lepas juga dari andil yang dipelopori partainya.

Desa memang layak diperebutkan oleh bacapres mengingat jumlah pemilih di perdesaan sangat signifikan. Belum lagi sumber dana ke desa terus mengalir deras. Namun, masih banyak desa yang tertinggal dan gagal menahan laju urbanisasi. Meski menurut Badan Pusat Statistik (BPS) persentase jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 menurun 12,22% jika dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 12,36%, angka penurunannya tidak terlalu signifikan. Artinya, kemiskinan masih menjadi persoalan yang mesti dibenahi di desa.

Bacapres memang harus memberikan atensi kepada desa. Pasalnya, desa akan menjadi kekuatan baru pembangunan. Selain karena 42,1% penduduk Indonesia pada 2022 tinggal di perdesaan, juga lantaran jumlah dana desa yang terus naik tiap tahunnya. Berdasarkan APBN Kita edisi Juni 2023, penyaluran dana desa pada Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp27,31 triliun atau 39,01% dari pagu. Dana desa saat ini berkisar Rp900 juta hingga Rp1,4 miliar. Bila terealisasi, penambahan dana desa hingga 20%, artinya setiap desa akan menerima sekitar Rp2 miliar.

Kendati demikian, dana desa bukan segalanya jika tanpa diimbangi kapasitas dan integritas kepala dan perangkat desa. Tanpa kedua hal tersebut, aliran dana APBN ke desa hanya menjadikan desa sebagai episentrum baru praktik rasuah. Karena itu, bacapres harus memiliki proyeksi pembangunan desa agar desa menjadi berdaya. Bacapres tak sekadar mengumbar jasanya dalam mengegolkan Undang-Undang Desa.

Pada konteks ini, menarik apa yang disampaikan Anies Baswedan dalam rakernas tersebut. Dia ingin desa-desa dimajukan dan dikembangkan, tidak hanya kota. Masyarakat, kata dia, harus diberikan akses seluas-luasnya untuk mengelola sumber daya alam. Dengan kata lain, desa adalah kunci sukses pembangunan, terutama untuk menopang ketahanan pangan.