Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan sesama anak bangsa di tengah kompetisi demokrasi. Dia meminta warga tidak bertengkar meski berbeda pilihan calon presiden.
Peringatan dan permintaan Jokowi itu di sampaikan dalam perayaan HUT ke-25 PKB di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (23/7). Kendati bukan kali pertama diserukan, itu kiranya tetap relevan untuk kita renungkan dan wujudkan.
Benar bahwa tiada satu pun alasan bagi bangsa ini terpecah-belah hanya karena pemilu. Betul bahwa tak ada secuil pun dalih bagi Republik tercinta ini untuk tercerai-berai hanya lantaran beda referensi. Presiden Jokowi juga benar, buat apa rakyat bermusuhan. Padahal, para capres kerap bersandingan, sering minum kopi bersama. Di depan latar, mereka menunjukkan rivalitas sengit, tapi di belakang tetap menjalin persahabatan.
Fakta di Tanah Suci setidaknya memperlihatkan hal itu. Ketika itu, bakal calon presiden Anies Baswedan bertemu dan berfoto bersama dengan bacapres Ganjar Pranowo. Anies juga berpose dengan petinggi PDIP, partai pengusung Ganjar, yakni Puan Maharani. Pun di Tanah Air, ketiga bacapres termasuk Prabowo Subianto juga kerap menyuarakan pentingnya untuk menjaga persatuan dan persatuan.
Bangsa ini masih kental dengan budaya paternalistik. Masyarakat terbiasa mengikuti apa kata pemimpin, meniru sikap dan perilaku elite idola mereka. Dengan begitu, para pemimpin mesti betul-betul akur, bukan seolah-olah akur, tapi surplus syahwat untuk saling menghancurkan. Para capres harus benar-benar rukun di tengah rivalitas, bukan pura-pura rukun, tapi kelebihan nafsu untuk saling menggilas.
Di tengah kompetisi nan sengit, para pemimpin perlu akur secara substantif, jangan cuma gimik. Buat apa menyuarakan kedamaian dan persatuan, tetapi di belakang terus memelihara buzzer-buzzer
laknat yang kerjaannya selalu menebar kekacauan dan adu domba? Buat apa menggaungkan pesan kejujuran dalam permainan, tetapi membiarkan timnya gigih menyerang lawan dengan hoaks dan fitnah?
Adalah kewajiban bagi para capres untuk menciptakan kesejukan luar-dalam. Kesejukan tak mungkin tercipta hanya dengan manisnya kata, tapi pahit dalam tindakan nyata.
Demikian halnya dengan pemimpin tertinggi negeri ini, Presiden Jokowi. Terus menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan memang baik, tetapi jauh lebih baik jika dibarengi dengan contoh konkret bagaimana merajut persatuan dan kesatuan itu. Harus kita katakan, di pilpres kali ini, Jokowi belum memberikan contoh yang baik.
Sebagai panutan rakyat, Presiden semestinya tidak memihak. Agar pilpres berlangsung jujur, adil, dan demokratis, tak seharusnya dia cawe-cawe. Tugas presiden ialah memastikan demokrasi berjalan di rel yang benar, bukan mati-matian memenangkan penerusnya yang justru akan membawa demokrasi tergelincir di rel yang salah.
Presiden ialah milik seluruh rakyat, presidennya semua capres, baik yang sekubu maupun yang berseberangan. Memihak, cawe-cawe, hanya melanggengkan polarisasi, cuma memperpanjang perseteruan sesama anak bangsa. Sikap itu kontradiksi dengan peringatan dan permintaannya agar rakyat tetap bersatu, tidak berselisih, tidak bertengkar.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved