Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HILIRISASI hasil tambang jelas diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja yang akan menopang peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal yang semestinya terwujud dalam kebijakan hilirisasi nikel yang diklaim pemerintah sukses.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memaparkan bahwa nilai ekspor produk nikel hasil hilirisasi telah mencapai US$33,81 miliar atau Rp504,2 triliun pada 2022.
Angka tersebut lebih besar 745% dari nilai ekspor pada 2017, ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel. Nilai ekspor nikel pada 2017 hanya sekitar US$4 miliar. Jelas sebuah kenaikan fantastis, yang harapannya tentu akan mendongkrak kesejahteraan penduduk.
Tahun ini, sampai pada April 2023, realisasi nilai ekspor nikel hasil hilirisasi sudah mencapai US$11 miliar atau Rp165 triliun. Dengan raihan tersebut, ekspor hasil hilirisasi nikel diproyeksikan tahun ini juga akan naik.
Progresifnya hilirisasi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sentra hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku. Sulawesi dan Maluku adalah dua wilayah di Indonesia yang kaya akan cadangan nikel.
Di Sulawesi, beberapa wilayah yang dikenal memiliki cadangan nikel ialah Morowali, Konawe, dan Kolaka. Di Maluku, Pulau Halmahera adalah salah satu wilayah yang memiliki cadangan nikel yang signifikan.
Sejumlah perusahaan besar, baik dari dalam maupun luar negeri, telah berinvestasi dalam industri pertambangan nikel di dua wilayah itu untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.
Perekonomian Sulawesi tumbuh 7% secara tahunan pada triwulan I 2023, lebih tinggi jika dibandingkan dengan di triwulan I 2022 yang sebesar 5,52%. Pertumbuhan ekonomi Maluku juga mengalami kenaikan sebesar 5,12%
Besarnya nilai ekonomi hilirisasi dengan memberikan nilai tambah komoditas harusnya berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan suatu wilayah beserta masyarakat di wilayah tersebut.
Faktanya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio penduduk miskin di Pulau Sulawesi justru naik, dari 10,02% pada Maret 2022 menjadi 10,08% pada Maret 2023. Adapun di Maluku, rasio penduduk miskinnya pada Maret 2023 naik menjadi sebesar 16,42%.
Artinya, hilirisasi nikel ini tidak menetes hingga ke bawah. Ibarat air, nilai tambah produk tambang ini sepertinya ada yang menampung dengan tandon besar, tapi tak mengalir ke saluran irigasi sebagai perumpamaan pemerataan kesejahteraan.
Kebijakan hilirisasi nikel hingga saat ini belum memberikan efek berganda kepada masyarakat. Hilirisasi belum inklusif untuk menaikkan kesejahteraan warga di wilayah sentra nikel seperti Sulawesi dan Maluku.
Sebab itulah, pemerintah perlu menyusun kebijakan lanjutan demi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dipacu hilirisasi hasil tambang. Karena, hilirisasi tidak hanya sampai pada membangun smelter, tapi juga melahirkan barang baru. Ada industri ikutan yang lahir untuk jangka menengah dan panjang.
Agar pertumbuhan ekonomi tinggi tidak hanya di atas kertas, tidak boleh angka-angka itu hanya dinikmati segelintir pemilik modal. Seluruh rakyat Indonesia harus pula merasakannya.
Di tengah laju hilirisasi nikel dan sumber daya alam lainnya, yang harus dipikirkan secara cermat ialah dampak kerusakan lingkungan. Bila dibiarkan, kerusakan lingkungan akan merusak pula mata pencaharian penduduk lokal, seperti di sektor pertanian dan kelautan. Adapun hilirisasi industri lebih ke padat teknologi, bukan padat karya. Walhasil sangat sedikit sumber daya manusia lokal yang terserap dalam dunia kerja.
Pastikan hilirisasi nikel bukan fatamorgana untuk meningkatkan taraf hidup warga di sekitar wilayah pertambangan. Keseimbangan lingkungan tetap harus terjaga. Di sisi lain, pendapatan sektor pajak dari hilirisasi nikel untuk daerah harus benar-benar dirasakan oleh penduduk lokal. Jangan menguap, lenyap tanpa jejak begitu saja. Kemiskinan harus diberantas sampai ke akar-akarnya sehingga pembangunan memiliki makna yang hakiki. Pembangunan bukan jargon politik untuk sekedar mendulang suara dalam pemilu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved